Sekedar membangun semangat...

KEPING BERHARGA DARI DIKLAT PRAJABATAN : KARAKTER DALAM BANGUNAN PENGABDIAN

2011-08-03T23:27:00.000-07:00

Today, there is no first world, second world, or the third world...just the fast world..and the slow world.. (Thomas Friedman)

Diklat prajabatan golongan III telah selesai dilaksanakan. Berakhir sudah petualangan 153 orang CPNS dari Kabupaten Magelang, Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Minahasa dan UGM. Ketika rasa kangen dengan keluarga belum terobati, dan bahkan ketika guyuran air hangat belum melunturkan rasa capek di badan, terbersit pertanyaan : apakah pengembaraan 21 hari di Eden bermanfaat ? ketika sebagian besar orang melihat perjalanan tersebut tidak lebih dari sekedar formalitas, tidak adakah yang bisa dimaknai ??

Semakin Didengarkan, Semakin Takut Melangkah

Hari pertama selepas pembukaan, angkatan XXX, tempat dimana penulis bergabung, diajak berdiskusi dalam dinamika kelompok. Salah satu perbincangan saat itu adalah tentang citra dan peran PNS. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok, dan setelah saling berargumentasi, muncul beberapa penilaian terhadap PNS : tidak disiplin, pemalas, tukang korupsi, dll. Aneh, tentu tidak mengingat stereotype itulah yang menempel pada diri pegawai pemerintah. Tapi tentu ironis ketika hal tersebut muncul dari proses identifikasi oleh kita, CPNS, yang notabene-nya sudah menjadi bagian dari birokrasi pemerintah itu sendiri. Pertentangan muncul ketika satu kelas bersepakat bahwa itu salah, dan harus dirubah. Tapi, bagaimana idealisme tersebut dapat melawan sebuah sistem yang sudah mengakar kuat, menghancurkan bukan hanya bangunan pemerintahan itu sendiri, namun juga mengusik etika dan kehidupan masyarakat ??

Kaki terus melangkah, mendengar, berdiskusi, berargumen, dan saling silang pendapat. Namun jika ditarik garis penghubung, terbangun kesepakatan bahwa masalah birokrasi pemerintah sudah cukup kronis, baik pada sumberdaya manusia yang ada, ruang kelembagaan yang mewadahi, atau sistem yang hidup dalam mesin pemerintahan. Hal tersebut sepertinya juga diamini oleh penyelenggara diklat, yaitu Pusdiklat Kemendagri Regional Yogyakarta, yang terlihat dari kurikulum dan materi yang disampaikan. Dinamika kelompok, managemen kepegawaian, komunikasi efektif dan pola pikir PNS diajarkan untuk membangun individu pegawai yang baik; SPPRI, managemen perkantoran, pelayanan prima, dan team building dikembangkan untuk menjawab masalah kelembagaan; sementara budaya kerja, etika organisasi, wawasan kebangsaan dan percepatan pemberantasan korupsi diinduksikan untuk merubah sistem yang ada. Efektif ?? jawaban atas pertanyaan itu mungkin berbeda-beda, namun bagi penulis sendiri yang ada justru kebingungan, dan terkadang merangsang munculnya perasaan takut yang luar biasa.

Sebagai pegawai, PNS adalah garda terdepan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang menjadi cita-cita bangsa ini saat proklamasi dikumandangkan. Upaya untuk mewujudkan good governance, pelayanan prima dan percepatan pemberantasan korupsi mustahil dilaksanakan ketika profesionalisme pegawai belum sepenuhnya terbentuk. Dalam konteks ini, tuntutan pengetahuan yang mendalam akan pekerjaan yang digeluti, komitmen atas tanggungjawab yang diemban, serta perilaku yang menjadi teladan seolah menjadi beban berat yang harus dipikul. Sekilas kita paham, namun semangat menjadi padam ketika menyadari bahwa kita hanyalah staf, yang dalam sebuah kerangka organisasi berada pada level terendah. Kemauan untuk menggali potensi diri dan berkembang tidak dapat optimal ketika kesempatan yang kita miliki sangat kecil. Ingin bergerak cepat, namun kita tak lebih dari sebuah pion yang menunggu perintah. Setiap langkah kita tergantung pada apa yang diinginkan oleh pimpinan, beberapa teman cukup beruntung menjadi bagian penting dari permainan, namun sebagian kawan yang lain harus bersedia ditempatkan di tempat yang tidak sesuai, dan tak lebih dari sekedar pelengkap.

Kondisi tersebut diperparah ketika secara kelembagaan organisasi pemerintahan yang ada cenderung berantakan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, managemen perkantoran yang handal menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal tersebut berangkat dari kecenderungan bahwa kantor pemerintah pada saat ini tidak lebih dari sekedar ruang mengolah, menganalisis, dan melaporkan data/informasi, namun belum menjadi wadah atau sarana implementasi program yang bermanfaat bagi masyarakat. Organisasi pemerintahan menjadi semakin kurang bermakna ketika sebagian pegawai belum paham terhadap tugas dan fungsi lembaganya. Para abdi negara seringkali hanya bertindak sesuai perintah, atau berjalan mengikuti jalur dan mekanisme yang selama ini terbentuk. Program dan kegiatan disusun dan direncanakan hanya berdasarkan catatan terdahulu, tanpa secara kritis memikirkan perubahan dan langkah meju yang harus dilakukan. Jika hal tersebut terus terjadi, dikhawatirkan pegawai akan merubah diri mereka sendiri menjadi robot dalam bangunan pemerintahan.

Sementara secara eksternal, masih terdapat tumpang tindih dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Seringkali kita jumpai organisasi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama, atau terkadang kita juga menemukan program atau kebijakan yang seharusnya saling terkait menjadi tidak optimal karena setiap proses di dalamnya terbagi menjadi tanggungjawab beberapa instansi. Dalam proses tersebut, tuntutan akan efisiensi dan efektifitas lembaga pemerintahan harus menyerah dan tersandera dalam berbagai kepentingan.

Banyaknya pandangan negatif terhadap profesionalitas pegawai serta rapuhnya instansi pemerintahan dalam menopang kehidupan masyakarat pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari sistem pengelolaan pemerintahan selama ini. Pada satu sisi, puluhan peraturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan kita dalami dalam proses pembelajaran di diklat prajabatan, namun disisi lain, semua peraturan tersebut seolah menjadi tidak berarti ketika budaya kerja yang kita jumpai di lapangan belum sepenuhnya membuka jalan penegakan aturan. Kadang kita taat pada aturan, namun ketika ketaatan tersebut dinegosiasikan dengan mekanisme yang selama ini berjalan, yang terbentuk justru sikap dan perilaku permisif terhadap pelanggaran. Idealisme akan luntur, menyatu dalam potret buram birokrasi pemerintah yang semakin pekat.

Ironi semakin kentara bagi kami, ketika setiap pagi mengucap janji panca prasetya KORPRI. Apakah kami beriman dan bertaqwa kepada Tuhan ? Apakah kami setia pada pemerintah ? Apakah kami mampu menjunjung kehormatan bangsa ? apakah kami mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi ? apakah kami menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ? dan, apakah kami telah menegakkan kejujuran, keadilan, disiplin, serta meningkatkan profesionalisme ?? terlalu perih untuk difikirkan..

Semakin Dipahami, Semakin Optimis Berjuang

Kaliurang semakin dingin, tubuh semakin payah, dan pikiran semakin penat. Hari-hari terakhir prajab, adakah lagi yang dapat menjadikan momen ini berharga ???.

Jumat, 29 Juli 2011, mungkin ini titik balik dari semua bayangan buruk tentang PNS dan birokrasi pemerintahan, yang notabenenya adalah diri kami sendiri. Pola pikir PNS, itu materi yang diajarkan, pikiran berputar, menerka bahwa diskusi yang terbangun hanya akan sebatas PNS itu harus begini, harus begitu, seperti ini, dan seperti itu. Perasaan menunjuk bahwa kita kembali akan dijejali oleh mimpi-mimpi lain yang mustahil terwujud. Tapi yang terjadi berbeda 180º dari yang kita bayangkan. Kami yang sedang merajut mimpi dihempaskan dengan keras, ditunjukkan pada cermin bergambar menyeramkan.

Dengan gambaran PNS dan birokrasi pemerintahan sebagaimana yang ada di masyarakat, atau yang ada dalam bayangan kami, layakkah upah yang diterima selama ini ? dengan disiplin yang masih rendah, pantaskah digaji lebih mahal dibanding buruh pabrik yang datang-pulang on-time dengan jam kerja lebih banyak ??

Dalam satu kelas kami sepakat bahwa kita bekerja untuk keluarga, tapi ternyata itu tidak cukup. Dalam sebuah refleksi, kami hanya mampu mengingat nama dan makam eyang buyut kami, tidak lebih jauh dari itu. Maka sejauh itulah kami akan diingat oleh keluarga kami nantinya. Tersentak, hanya akan sampai pada jenjang itukah memori keluarga akan diri kami ?? Bekerja pada hakikatnya lebih dari itu, melainkan adalah sebuah ibadah yang bersumber pada kecintaan terhadap nikmat Alloh SWT. Keluarga adalah bagian penting munculnya inspirasi, namun kita hendaknya tidak menempatkanya sebagai orientasi satu-satunya dan paling utama. Jangan lupakan bahwa kita juga bertanggungjawab pada masyarakat, keluarga-keluarga lain yang kehidupannya mungkin sangat tergantung pada sejauhmana hasil kinerja kita.

Dalam kelas yang tersisa hanya diam, sedikit yang bersuara kecuali yang berbisik menyesali yang sudah terjadi selama ini. Tapi itu bukan akhir, dan bukan sebuah kegagalan.

Layakkah kami mendapat semua hak-hak ini ? YA, karena kami sampai jenjang ini tidak dengan mudah, ada proses pembelajaran dan kompetisi yang harus kami ikuti dan kami menangkan. Terdapat perjuangan keras pioner-pioner muda menembus perlawanan ribuan pencari kerja. Dan YA, karena kami menerima gaji berdasarkan peraturan yang ada. Namun kemudian bukan berarti tidak perlu melakukan perubahan. Perolehan hak-hak seorang pegawai harus diimbangi dengan upaya pemenuhan kewajiban PNS secara optimal. Sekali lagi, meningkatan profesionalisme pegawai, reformasi birokrasi serta perubahan sistem dan budaya menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Upaya perwujudan profesionalisme pegawai dapat dibangun dengan perubahan pada aspek knowledge, skill dan attitude. Tidak perlu orang lain yang menilai, namun kita dapat memetakan sejauhmana kemampuan dan kompetensi kita pada ketiga aspek tersebut. Jangan lagi berfikir bahwa ketidaksesuaian bidang kerja dengan pendidikan adalah hambatan bagi optimalisasi kinerja. Ketika anda tidak bisa, belajarlah, dan jangan terus mengeluh karena saat ini bukan waktunya bagi kita untuk menyesal. Yakinlah bahwa puluhan atau ratusan teman kita dalam birokrasi pemerintahan membuka ruang seluas-luasnya untuk belajar, jauh lebih banyak dibanding segelintir oknum birokrat yang menutup kesempatan untuk maju. Bangun persepsi bahwa lingkungan kerja kita adalah anugerah bagi kita untuk berkembang. Optimisme tersebut selanjutnya perlu diwujudkan bersama-sama, dibangun kerjasama tim yang solid dalam sebuah organisasi. Mekanisme diskusi, monitoring dan evaluasi disusun bersama oleh para pembuat kebijakan dalam format yang sederhana namun kaya substansi.

Lalu bagaimana dengan sistem dan budaya yang ada? Bagaimana kita mampu mengalahkannya ??

Kalau orientasi kita hanya mengalahkan sistem yang ada, maka jadilah orang kaya atau orang gila, karena hanya terhadap dua kelompok itu penguasa tidak dapat bersifat seenaknya. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, karena ketiga kelompok itulah yang kuat saat ini. Tapi apakah kekuasaan dan sistem tersebut harus dikalahkan? Apakah kita, yang bahkan belum menjadi PNS mampu melakukannya ?? Sulit, bukan mustahil, tapi perlu waktu yang sangat lama. Lalu, apa yang dapat kita lakukan ??

Pelajaran berharga bagi kami : jadilah Togog, Semar atau Batara Guru. Diriwayatkan dari pembuka cerita pewayangan ciptaan Sunan Kalijaga, munculnya karakter-karakter dewa yang diturunkan ke bumi. Togog, dia hidup bersama dengan keburukan dan kejahatan, namun dia sekali-kali bukanlah bagian dari keburukan itu. Dia hidup, tinggal dan berinteraksi dengan keburukan, namun dia mempunyai komitmen yang terjaga kuat, menarik saudara-saudaranya untuk tidak semakin terjerumus dalam kejahatan dan membawanya menuju kebaikan. Semar, dia hidup bersama kebaikan, dan akan berusaha menjaga kebaikan yang sudah terbangun. Dan Batara Guru, dia adalah seadil-adilnya hakim yang mampu mengayomi semua orang. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, kita tidak hidup sendiri, tapi berhadapan dengan banyak kepentingan dan tuntutan. Maka cerdaslah membaca situasi, jadilah Togog atau Semar di tempat dimana kamu berada. Ketika suatu waktu kamu mempunyai kekuasaan dan kekuatan, dalam skala dan level apapun, jadilah Batara Guru yang bijaksana. Terlihat munafik, namun hakikat sesungguhnya adalah rasa tanggungjawab kita akan pekerjaan, organisasi, dan keluarga.

Yang Berharga, Yang Berjasa

Ketika saat penutupan tiba, tiada kata yang lebih pantas kecuali ucapan terima kasih. Penghargaan yang luar biasa bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magelang atas jerih payahnya mengantarkan kami ke gerbang pengabdian. Saat perjuangan dilalui, semoga kepercayaan tersebut dapat kami balas dengan kemajuan Magelang gemilang. Untuk Pusdiklat Kemendagri Regional Yogyakarta, terima kasih atas pengetahuan yang telah dibagi. Pribadi-pribadi hebat dalam diri pejabat, panitia, atau widyaiswara adalah teladan nyata bagi kami untuk mengabdi pada negara dan masyarakat. Untuk Taman Eden, terima kasih bersedia menjadi ruang bagi kami untuk bersilaturahmi, membangun persaudaraan dan kebersamaan.

Untuk teman-teman, khususnya angkatan XXX..terima kasih, salut dan hormat saya bagi kalian semua. Saya hanyalah pribadi kecil yang mencoba merajut mimpi, beruntung dibimbing selama 22 hari oleh karakter-karakter hebat dan luar biasa. Ingat pada evaluasi antar peserta ?? sesungguhnya tidak ada pribadi yang lengkap diantara kita, melainkan kita diciptakan untuk saling melengkapi.

Nilai kedisiplinan, kemimpinan, kerjasama dan prakarsa tumbuh bersama dalam ruangan kecil di bawah ruang makan villa Taman Eden 1. Kedisiplinan terwujud ketika Ibu Suci, Ibu Tulus, Pak Yuli dan teman-teman lainnya hadir tepat waktu dan dapat menghadiri semua aktifitas. Kepemimpinan muncul ketika Pak Agus, Bu Juliani, Bu Trias dan kawan lain bersedia memangku jabatan sebagai pengurus kelas atau mau menjadi duta angkatan XXX. Kerjasama terbangun ketika Bu Ester, Pak Sapto, Pak Mateus dan sahabat lain membakar semangat rela berkorban dalam kelas. Sementara prakarsa tumbuh ketika Bu Sita, Pak Joko, Pak Pram dan saudara lain ikhlas berbagi inspirasi. Pada akhirnya tidak ada pemenang diantara kita, kecuali hanya kobaran hebat semangat bersama untuk berjuang dalam ladang pengabdiannya masing-masing.

We are XXX..penuh semangat, tak putus asa..kita kan maju bersama-sama..WE ARE XXX...

DIKLAT PRAJABATAN..SAYA TERINGAT, SAYA BERTEKAD, SAYA LAKSANAKAN..

(nurprismawan, 040811)

SMARTER CITY : Better City, Better Life

2011-06-16T04:26:00.000-07:00

Sedikit terlambat menulis ini, namun menarik untuk menyampaikan ruh peringatan Hari Habitat Dunia tahun 2010.

The state of the world atlas sebagaimana dikutip dalam PERCIK edisi ke-4 2010 mencatat, 50 % penduduk dunia tinggal di perkotaan; 3 milyar penduduk dunia tinggal di perkotaan, 1 milyar diantaranya tinggal di kawasan kumuh (di kawasan sub-sahara 70% penduduk perkotaan tinggal di kawasan kumuh); dan tahun 2005, jumlah penduduk perkotaan meningkat 1,4 milyar dibanding tahun 1980. Sedikit berkorelasi dengan catatan tersebut diatas, riset kesehatan dasar pada tahun 2008 menyebut bahwa 24,8% rumah tangga di Indonesia masih tidak menggunakan fasilitas buang air besar, dan 32,5 % tidak memiliki saluran pembuangan air limbah (PERCIK edisi ke-1 tahun 2010).

Angka-angka tersebut disajikan bukan tanpa alasan, namun sekedar memberikan gambaran bahwa permukiman, penyediaan air bersih dan sanitasi dasar menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Kasus-kasus tersebut berlaku umum untuk setiap wilayah di Indonesia, namun menjadi semakin memprihatinkan ketika kita melihat kondisi kota-kota besar di Indonesia. Kampung kumuh, kesulitan air bersih, serta masalah kesehatan lingkungan seolah menjadi mimpi buruk, sekaligus “mahkota” untuk sebuah daerah yang disebut dengan “kota”.

Pada satu sisi, pembangunan yang diselenggarakan di Indonesia diarahkan pada upaya mengatasi kemiskinan, yang berdasarkan data terbaru BPS pada tahun 2010 sebagian besar terdapat di perdesaan. Namun demikian, penataan lingkungan perkotaan tidak boleh diabaikan sebagai konsekuensi dari fakta bahwa arus urbanisasi masih cukup deras mengalir.

Merujuk pada permasalahan diatas, kiranya penting bagi kita untuk memperhatikan isu yang diangkat dalam rangka Hari Habitat Dunia tahun 2010, yaitu mimpi mewujudkan kehidupan yang lebih baik berangkat dari kota. Dengan mengangkat tema better city, better life , upaya mengatasi pusaran permasalahan di kota diyakini mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Berangkat dari tujuan tersebut, sangatlah penting untuk menekankan akan pentingnya kualitas kota untuk menunjang kehidupan yang lebih baik, yang dapat mendorong potensi dan peluang, mengurangi kesenjangan serta menyediakan hunian yang layak bagi lapisan masyarakat. Guna merealisasikan keinginan tersebut, perlu diwujudkan apa yang disebut dengan smarter city, dengan berpegang pada 5 (lima) langkah strategis yaitu:

1. Memperbaiki kualitas hidup

a. Khususnya penduduk di permukiman kumuh dan perumahan dibawah standar

b. Memperbaiki akses pada rumah yang aman dan sehat, kepemilikan lahan yang aman, pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan sosial seperti kesehatan dan pendidikan

2. Meningkatkan partisipasi politik

a. Mendekatkan pemerintah dalam jangkauan masyarakat melalui peningkatan keterlibatan masyarakat

b. Menarik orang dan lingkungan mereka ke dalam dialog dan partisipasi dalam pengambilan keputusan sebagai aspek dasar dari demokrasi lokal

3. Meningkatkan keterlibatan budaya

a. Kebijakan pembangunan lokal yang mempertimbangkan dimensi budaya, seperti modal sosial, tradisi, simbol, serta rasa memiliki dan bangga kepada tempat

b. Membantu menyatukan etnik minoritas, melestarikan nilai-nilai lokal, menjaga keragaman bahasa dan agama, menyesuaikan konflik dan melindungi warisan

4. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan

a. Melalui proyek-proyek padat karya, termasuk pekerjaan umum dan industri konstruksi

b. Menyediakan jaring pengaman sosial untuk memberikan akses yang lebih baik pada keterlibatan dalam kegiatan ekonomi bagi masyarakat yang termajinalkan

5. Berinvestasi dalam modal manusia

a. Merupakan persyaratan untuk pembangunan sosial-ekonomi dan distribusi yang lebih adil dari keberadaan perkotaan

b. Mendorong perkotaan dan wilayah untuk melaksanakan kebijakan lebih efektif dan memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan lokal

(nurprismawan, 16062011)

8 Etos Kerja Profesional Pemkab Magelang

2010-08-03T21:40:00.000-07:00

1. Kerja adalah rahmat

Apapun pekerjaan kita adalah rahmat dana nugrah dari Alloh SWT, yang patut kita syukuri

2. Kerja adalah amanah

Pekerjaan kita adalah amanah yang harus dilakukan dengan ketaatan dan sepenuh hati

3. Kerja adalah panggilan

Pekerjaan kita dalah panggilan,jadi lakukanlah yang terbaik

4. Kerja adalah aktualisasi

Kembangkan terus potensi diri demi prestasi terbaik

5. Kerja adalah ibadah

Niatkan bekerja sebagai ibadah kepada Alloh SWT sehingga kita dapat bekerja secara jujur dan ikhlas

6. Kerja adalah seni

Bangun kesadaran diri untuk lebih cerdas dan kreatif dalam bekerja

7. Kerja adalah kehormatan

Sekecil apapun pekerjaan kiita, itu adalah kehormatan. Jika kita bisa menjaga kehormatan dengna baik, maka kehormatan yang lain yang lebih besar akan datang kepada kita

8. Kerja adalah pelayanan

Maknai pekerjaan kita sebagai pengabdian kepada sesama

Falsafah Jawa

2010-08-03T18:57:00.000-07:00

10 Falsafah Jawa (Dari milis kafispolgama)

1. Urip Iku Urup.
Hidup itu Nyala. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain disekitar kita, semakin besar manfaat yang bisa kita berikan tentu akan lebih baik.

2. Memayu Hayuning Bawana, Ambrasta dur Hangkara.
Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan; serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak.

3. Sura Dira Jaya Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti.
Segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan sabar.

4. Ngluruk Tanpa Bala, Menang Tanpa Ngasorake, Sekti Tanpa Aji-Aji, Sugih Tanpa Bandha.
Berjuang tanpa perlu membawa massa; Menang tanpa merendahkan atau mempermalukan; Berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan, kekuatan, kekayaan atau keturunan; Kaya tanpa didasari kebendaan.

5. Datan Serik Lamun Ketaman, Datan Susah Lamun Kelangan.
Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri; Jangan gampang sedih manakala kehilangan sesuatu.

6. Aja Gumunan, Aja Getunan, Aja Kagetan, Aja Aleman.
Jangan mudah terheran-heran Jangan mudah menyesal; Jangan mudah terkejut-kejut; Jangan mudah kolokan atau manja.

7. Aja Ketungkul Marang Kalungguhan, Kadonyan lan Kemareman.
Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan dan kepuasan duniawi.

8. Aja Kuminter Mundak Keblinger, Aja Cidra Mundak Cilaka.
Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah; Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka.

9. Aja Milik Barang Kang Melok, Aja Mangro Mundak Kendo.
Jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, indah; Jangan berfikir mendua agar tidak kendor niat dan kendor semangat.

10. Aja Adigang, Adigung, Adiguna.
Jangan sok kuasa, sok besar, sok sakti.

..tradisi dan keyakinan mewariskan kepada kita berjuta falsafah hidup..bukan sekedar untuk ditulis atau dibaca..tapi untuk dipahami, dimengerti dan diwujudkan dalam tindakan...

Mewujudkan Mimpi Good Governance : Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

2010-07-18T07:18:00.002-07:00

Warren Bannis (Sulistyani. 2004:12) menyatakan bahwa pada abad 21 manusia tidak perlu birokrasi lagi. Terdapat 2 (dua) alasan yang ia kemukakan yaitu pertama, birokrasi pemerintah sarat dengan kelemahan, seperti tidak efisien, mengedepankan struktur hierarkis, bertele-tele dan menyelewengkan tujuan. Alasan kedua yang dikemukakan adalah birokrasi pemerintah mengidap inertia (keterbelakangan) dan resistensi (menolak perubahan).

Dalam konteks Indonesia, kekhawatiran tersebut beralasan, terutama ketika kita melihat berbagai masalah dalam birokrasi pemerintah yang ada. Sejauh ini, inefisiensi masih melilit birokrasi pemerintah, yang terlihat dari kecenderungan-kecenderungan yang ada, yaitu :

1. Tingginya tingkat bikrokrasi di Indonesia, terutama jika dilihat dari pertumbuhan pegawai dan pemekaran struktur birokrasi

2. Berkembangnya red-tape dalam pelayanan publik

3. Rendahnya kualitas atau profesionalisme aparatur pemerintah

4. Produktivitas dan disiplin kerja yang masih rendah, serta masih meluasnya praktek maladministrasi di kalangan aparatur pemerintah

(Darwin, dalam Sulistyani. 2004:16)

Merujuk pada permasalahan birokrasi pemerintah sebagaimana disebutkan diatas, paradigma good governance menyeruak menjadi kunci dalam upaya perbaikan sistem yang ada. Pemerintahan yang baik menjadi sebuah pilar penting dalam pembangunan sebuah negara. Kesejahteraan masyarakat dapat tercapai ketika indikator-indikator good governance terpenuhi.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2007 merilis sebuah buku berjudul “Indikator Good Public Governance”, sebagai acuan bagi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menerapkan tata pemerintahan yan baik. Dalam buku tersebut, terdapat 14 indikator minimal yang harus dipenuhi guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik yaitu :

1. Wawasan ke depan (visionary)

Sebuah pemerintahan harus memiliki perencaan kedepan yang berisi visi dan strategi. Dalam setiap kebijakan dan program yang disusun hendaknya terdapat latar belakang, maksud dan tujuan yang jelas.

2. Keterbukaan dan transparansi (openness and transparency)

Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. Informasi tersebut hendaknya accessible selalu disiapkan, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.

3. Partisipasi masyarakat

Yaitu adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif. Selain itu, dalam setiap kebijakan hendaknya terbangun proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada konsensus bersama

4. Tanggung gugat (accountability)

Perlu kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. Selain itu perlu adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam proses ini, adanya output dan outcome yang terukur menjadi prasyarat utama

5. Supremasi hukum

Tata pemerintahan yang baik perlu didukung dengan peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten. Penegakan hukum perlu dilaksanakan secara adil dan tidak distriminatif pada setiap pelanggar hukum.

6. Demokrasi

Perlu adanya hak-hak dasar rakyat seperti hak berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Setiap anggota masyarakat perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Selain itu perlu juga didukung dengan adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi, berkreasi dan berproduktifitas.

7. Profesionalisme dan kompetensi

Berkinerja tinggi, taat azas, kreatif dan inovatif, memiliki kualifikasi di bidangnya

8. Daya tanggap (responsiveness)

Tersedianya layanan pengaduan dan adanya standar prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan

9. Efisiensi dan efektivitas

Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal. Senentiasa melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan dan mengurangi tumpang tindih penyelenggaraan fungsi unit kerja

10. Desentralisasi

Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang antar tingkat pemerintahan dan antar tingkat jabatan. Selain itu juga terdapat kejelasan standar dalam pemberian dukungan terhadap pelayanan masyarakat

11. Kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat

Adanya sebuah lingkungan yang kondusif bagi amsyarakat untuk turut berperan dalam pelayanan umum dan berkarya

12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan

Adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara seimbang.

13. Komitmen pada lingkungan hidup

Adanya peraturan dan kebijakan untuk memberi perlindungan dan pelestarian SDA

14. Komitmen pada pasar yang fair

Ditandai dengan berkembangnya ekonomi masyarakat dan terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.

Indikator-indikator tersebut senada dengan yang dirumuskan oleh UNDP yang mendiskripsikan tidak kurang dari 6 indikator kesuksesan good governance yaitu : (1) mengikutsertakan semua, (2) transparan dan bertanggungjawab, (3) efektif dan adil, (4) menjamin adanya supremasi hukum, (5) menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, dan (6) memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Governance pada hakikatnya merujuk pada 3 (tiga) pilar yaitu public governance (pemerintah), corporate governance (swasta), dan civil society (masyarakat). Capaian indikator-indikator tersebut diatas akan mengantarkan negara pada sebuah kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol antara ketiga pihak tersebut. Kehadiran good governance dalam hal ini ditandai oleh terbentuknya kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat, organisasi politik, LSM, serta individu secara luas guna terciptanya manajemen pembangunan yang bertanggungjawab (Sulistyani, 2004:21).

Dalam konteks good governance, pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator atau katalisator, sementara tugas dalam pembangunan dilaksanakan bersama komponen masyarakat yang lain. Dengan tanggungjawab besar yang disandangnya, nilai-nilai ideal birokrasi hendaknya mampu menjadi landasan kuat bagi berlangsungnya perubahan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat terjadi ketika memperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Perlu mengembalikan atau mengingatkan kembali akan misi dan tujuan birokrasi atau organisasi supaya apa yang dilakukan oleh aparat pemerintahan tepat pada sasarannya

2. Tuntutan birokrasi yang direform adalah birokrasi yang tidak terikat oleh kontrol, order, dan prediction tetapi lebih mengarah kepada birokrasi yang terfokus pada alignment creativity dan empowerment. Semua ini menghendaki adanya kebijakan yang berorientasi kepada loose and tight principles dimana political commitment dipakai sebagai suatu arah atau pedoman, bukan political authority

3. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk atau pluralis yang masing-masing memiliki value dan tadisi sendiri-sendiri yang dapat membentuk budaya organisasinya. Untuk itu reformasi birokrasi hendaknya juga memperhatikan budaya atau keberadaan daerah-daerah di nusantara

4. Birokrasi dan birokrat harus sadar bahwa mereka merupakan public / civil servant yang tugasnya adalah untuk melayani masyarakat. Maka reformasi birokrasi haruslah di dalam rangka membuat atau menciptakan birokrasi untuk melayani kepentingan masyarakat.

(Utomo, dalam Sulistyani. 2004: 32)

Selama hampir 65 tahun merdeka, tata pemerintahan yang hidup di Indonesia telah melahirkan satu pilar yang kokoh, yaitu sistem birokrasi. Namun sayangnya, pilar lain dalam bangunan kesejahteraan yaitu peran serta swasta, dunia usaha dan masyarakat masih belum sepenuhnya terbentuk. Ketika pada satu sisi birokrasi menjadi hegemoni, pada bagian yang lain swasta serta masyarakat berlomba untuk menunjukkan eksistensinya. Jika hal tersebut terus dibiarkan, jurang kesenjangan dalam masyarakat akan terus melebar. Ketika satu kelompok melangkah jauh beradaptasi dengan perubahan dunia, terdapat golongan miskin yang semakin tertinggal dan menjadi korban..

(dulu ini adalah tantangan, sekarang menjadi kelemahanku)...

Heru Nurprismawan, 2010

Media : Membangun Perspektif, Mempengaruhi Kebijakan (Kasus Pelayanan Kesehatan di Indonesia)

2010-07-16T05:49:00.000-07:00

Media kembali menjadi sorotan ketika wacana sensor terhadap tayangan infotainment digulirkan. Hal tersebut menambah panjang rekam jejak kontroversi media yang telah terjadi sebelumnya. Berita-berita yang provokatif, tayangan yang kurang mendidik, dan berbagai catatan negatif lainnya pernah disandang oleh insan pers. Dalam media seringkali hanya ditempatkan sebagai sebuah sarana hiburan, alat untuk memperoleh informasi. Padahal apabila kita cermati, media merupakan sebuah perangkat efektif untuk proses transfer pengetahuan. Lebih dari sekedar untuk meningkatkan pemahaman individu, dalam konteks ini media mampu menjadi sebuah alat untuk mempengaruhi perspektif dan kepentingan berbagai pihak.

Satu ilustrasi yang dapat dikemukakan disini adalah bagaimana media menjadi wadah untuk melakukan proses pemberdayaan masyarakat terkait dengan proses pelayanan kesehatan. Banyak kasus dapat kita lihat untuk melatarbelakangi pemikiran tersebut. Cerita tentang Prita Mulyasari, mendiang Bilqis, atau berita-berita mengenai pelayanan kesehatan bagi kaum miskin menggambarkan betapa media mampu memupuk sebuah kasus kecil menjadi berita besar yang mengundang banyak pihak untuk berkontribusi di dalamnya.

Berangkat dari kesenjangan hubungan dokter-pasien yang terjadi selama ini, pemberdayaan muncul sebagai strategi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan, baik secara medis maupun sosial. Upaya pemberdayaan muncul sebagai perlawanan atas sistem pelayanan kesehatan yang telah melembaga selama ini. Di dalam sistem pelayanan kesehatan yang berkembang terdapat berbagai macam kepentingan dari banyak pihak, mulai dari institusi medis, perusahaan farmasi, politikus sampai dengan pemerintah untuk menjaga keuntungan masing-masing. Tuntutan akan kebutuhan tersebut menjelma menjadi sebuah sistem yang diskriminatif, terutama kepada pasien sebagai konsumennya. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, disertai dengan dukungan sumberdaya yang cukup kuat, menjadi sebuah hambatan tersendiri bagi proses pemberdayaan diatas untuk mencapai tujuannya. Pada titik ini menjadi penting bagi penggiat aktivitas pemberdayaan masyarakat menarik keberpihakan dari kelompok masyarakat lain, terutama yang mempunyai legitimasi kekuasaan di dalam pemerintahan maupun dunia politik, untuk masuk kedalam pemikiran dan aksi yang dilakukan dengan harapan akan tercipta sebuah perlawanan yang seimbang dalam usaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat. Dalam proses tersebut, meskipun tidak disengaja, keberadaan media seringkali memberikan kontribusi yang sangat berharga.

Kasus yang menimpa Prita Mulyasari, pasien yang dituntut oleh rumah sakit tempat dia dirawat yaitu RS OMNI Internasional, dapat menjadi sebuah gambaran menarik bagaimana media massa menarik berbagai aktor untuk terlibat secara langsung di dalam proses penyelesaian masalah pelayanan kesehatan. Pada proses ini media menunjukkan kekuatannya di dalam menarik perhatian massa, termasuk memberikan tekanan kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan di bidang pelayanan kesehatan. Selain mampu menarik perhatian dari masyarakat maupun politikus yang berada di luar pemerintahan, kuatnya pemberitaan media massa memancing pemerintah untuk turut memberikan tanggapannya.

Dalam studinya mengenai National Health Service (NHS) UK, Best (Entwhistle and Sheldon, 1999:119) menyampaikan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) alasan yang menjadi latar belakang sebuah media tertarik pada isu pelayanan kesehatan. Pertama, Tujuan-tujuan dan praktik pelayanan kesehatan modern yang berkembang sejauh ini pada dasarnya merupakan sebuah keunggulan dibanding bidang yang lain. Laju berbagai macam penemuan di dunia medis cukup pesat, dan terkadang melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh seseorang. Kedua, proses produksi dan konsumsi di dalam pelayanan kesehatan merupakan prinsip penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan. Dan ketiga, kesehatan yang baik, termasuk di dalamnya proses pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dan masuk dalam pusaran kepentingan pasar. Adapun topik yang menarik untuk ditulis antara lain mengenai penemuan teknologi medis terbaru, wabah penyakit yang memberikan ancaman serius terhadap derajat kesehatan masyarakat serta isu-isu kontroversial yang ada di dalamnya (Entwhistle and Sheldon, 1999:124). Kasus Prita dan semacamnya dalam hal ini menarik perhatian media karena beberapa alasan. Kasus malpraktek atau kejadian sejenis yang seringkali diliput mungkin dapat menjadi alasan pertama yang dikemukakan. Kendati hal tersebut telah terjadi pada banyak orang, hal tersebut menarik untuk terus diberitakan karena menyangkut hak asasi berupa kesehatan yang dimiliki oleh semua orang. Selain itu, dalam kasus malpraktek terdapat gambaran proses dominasi dari satu kelompok (institusi medis) terhadap kelompok masyarakat lain, serta terkandung makna kelalaian pemerintah di dalam menjaga kesejahteraan masyarakatnya. Sementara yang menjadikannya headline adalah di dalam kasus tersebut proses dominasi tidak hanya terjadi di dalam kontrak hubungan medis dokter-pasien, namun juga terjadi di dalam hak mengemukakan pendapat yang dimiliki individu yang diwujudkan dengan memanfaatkan intitusi hukum. Dengan berbagai macam kontroversi yang dimiliki, media membuka ruang untuk menyelami masalah tersebut lebih dalam.

Karpf (dalan Entwhistle and Sheldon, 1999:119) melihat setidaknya ada 4 (empat) pendekatan yang digunakan media massa dalam melaporkan isu-isu kesehatan. Pertama, perhatian terhadap dunia medis. Dalam pendekatan ini media memperhatikan peranan dan kuasa dokter di dalam menentukan jenis penyakit dan pengobatan pasien. Dalam sudut pandang ini, media melihat lebih pada penyakit yang diderita dibanding faktor-faktor yang menyebabkannya. Kedua, perhatian pada diri pasien. Pada sudut pandang ini, media mencoba melihat lebih jauh mengenai posisi pasien di dalam hubungannya dengan dunia medis. Media mencoba melihat berbagai macam pengalaman dan pandangan-pandangan pasien terhadap sebuah penyakit, pelayanan kesehatan yang diterima, serta hubungannya dengan dokter. Dengan memperhatikan lebih jauh mengenai pasien, media massa berharap dapat memberikan informasi-informasi yang dapat membantu pasien untuk menentukan pilihan dalam proses pelayanan kesehatan yang akan dia terima.

Ketiga, fokus pada individu. Gaya hidup dan perilaku pasien menjadi perhatian utama dalam pendekatan ini. Media massa dalam hal ini mencoba menempatkan diri sebagai penasihat dalam upaya mempengaruhi perilaku individu sebagai upaya terhadap pencegahan penyakit. Peran seorang dokter menjadi penting dalam hal ini, namun bukan pada posisinya sebagai penyedia jasa pelayanan kesehtan, namun lebih pada perannya sebagai seorang pendidik dalam bidang kesehatan. Yang terakhir, keempat, media massa melihat pengaruh lingkungan sosial terhadap kesehatan. Lingkungan masyarakat, baik fisik maupun sosial dalam hal ini ditempatkan sebagai fokus kajian. Pendekatan ini lebih bersifat politis daripada teknis. Termasuk dalam konteks ini adalah memunculkan sebuah pertanyaan akan klaim yang mengatakan bahwa teknologi medis yang berkembang selama ini adalah aman dan ampuh.

Jika ditelaah lebih jauh, keempat pendekatan tersebut mengarahkan informasi kesehatan pada dua hal penting yaitu pengetahuan mengenai pelayanan kesehatan dan pengetahuan tentang kebijakan kesehatan. Pengetahuan mengenai pelayanan kesehatan dibangun dengan berbagai macam pemberitaan mengenai aktivitas medis, mulai dari jenis penyakit sampai dengan proses pengobatan yang menjadi kebutuhan. Dalam posisi ini, media memainkan perannya sebagai sumber berita, dan sumber pengetahuan bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan dalam hal ini ditempatkan sebagai relasi yang seimbang antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh dokter dan pasien dengan otonomi yang sama dalam kapasitasnya masing-masing. Dokter ditempatkan sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan medis lebih tinggi, namun pasien ditempatkan sebagai konsumen yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan adil. Proses transfer pengetahuan dalam hal ini selanjutnya dapat dimaknai secara politis telah mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam melihat kebijakan kesehatan. Kajian mengenai relasi dokter-pasien, pengaruh struktur dan kultur sosial terhadap kesehatan, serta biaya pengobatan yang mahal menjadi sarana untuk membangun kesadaran tersebut.

Isu kesehatan yang sensitif dan melibatkan pengalaman dari semua orang memungkinkan proses politis tersebut terjadi. Apa yang menjadi berita dalam sebuah media pada posisi ini menjadi pemicu atas munculnya kesadaran tersebut. Berita mengenai kasus Prita misalnya, memancing nostalgia masyarakat akan pengalaman pelayanan kesehatan yang pernah mereka alami. Mereka akan menyusun ulang memori tersebut, kemudian mencoba menempatkan diri pada peran yang disandang Prita. Pada saat itu terjadi, pertanyaan-pertanyaan dan berbagai macam reaksi muncul. Secara tidak sadar masyarakat menemukan jawaban atas berbagai macam masalah yang mereka alami di masa yang lalu dalam berbagai macam analisis yang dimunculkan media terhadap kasus Prita. Dalam proses berikutnya, hal tersebut akan mengundang keinginan untuk memperbaiki keadaan di masa yang akan datang. Pandangan mereka terhadap dokter akan berubah, termasuk bagaimana mereka memposisikan diri sebagai pasien dalam relasinya dengan pelayanan kesehatan. Masyarakat cenderung lebih kritis terhadap sugesti medis yang diberikan oleh dokter.

Dalam kasus Prita, berbagai macam informasi yang diberitakan oleh media massa juga membangun perspektif di kalangan politisi, baik dari luar maupun dari dalam pemerintahan. Hal tersebut tentu akan memberikan pengaruh terhadap proses kebijakan, meski secara tidak langsung, mengingat peran yang dimiliki oleh media massa sebenarnya sangat bergantung pada isu apa yang mereka angkat dan opini publik yang mereka bangun. Jika isu yang diangkat sesuai dengan kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat, maka dampak yang ditimbulkan akan semakin besar. Pada titik ini, peran media media akan berkurang, namun berganti dengan berbagai macam ideologi dan agenda politik yang mempengaruhi respon kebijakan terhadap sebuah masalah (Liddiard, 1999:89). Hal senada juga disampaikan oleh Golding and Middleton (Liddiard, 1999:90), yang menjelaskan bahwa produk akhir kebijakan dan alokasi sumberdaya secara keseluruhan dipengaruhi oleh persepsi media tentang apa yang harus diprioritaskan, berangkat dari pengaruh terhadap budaya masyarakat dengan mensetting diskusi publik dan menghasilkan berbagai macam pilihan bagi pemerintah.

Isu kesehatan dalam hal ini dapat dilihat sebagai faktor penting dalam menempatkan media sebagai salah satu aktor yang mampu mempengaruhi kebijakan, meskipun secara tidak langsung. Dalam sebuah proses politik, produk kebijakan menjadi indikator keberhasilan sebuah pemerintahan dalam suatu negara. Klaim atas keberhasilan pemerintahan menjadi penentu akan kelanjutan kekuasaan di masa yang akan datang. Media massa, dalam hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap pencitraan keberhasilan lembaga, mendampingi berbagai macam data yang telah dihasilkan. Dengan antusiasme publik yang tinggi terhadap kasus-kasus pelayanan kesehatan, serta isu kesehatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penting bagi politisi atau pemerintah untuk menunjukkan sebuah aksi yang berkorelasi positif dengan perspektif masyarakat. Ketika perhatian publik atas kasus pelayanan kesehatan cukup tinggi, saat itulah pemerintah menemukan momen untuk merumuskan kebijakan yang selaras dengan tuntutan rakyat, meski jika berada dalam keadaan normal pemerintah akan sulit melakukannya dan cenderung hanya mengikuti proses baku yang tertuang dalam berbagai macam peraturan yang dibuatnya (Smith, dalam Entwistle and Sheldon, 1999:127).

Abram de Swaan (Barusch, 2006:93) mengidentifikasi 3 (tiga) faktor penting yang mendorong munculnya keberpihakan banyak pihak dalam kasus individu seseorang. Pertama, adanya pengaruh eksternal yang mungkin muncul dari masalah tersebut. Kedua, kurangnya kemampuan individu untuk menghindarkan dampak bagi pihak lain dan menyelesaikan masalah, dan ketiga, ketika masalah dan dampak tersebut dapat terjadi dilain waktu dengan kekuatan yang tidak dapat diprediksikan, maka respon yang sama akan terjadi. Kesehatan, yang menjadi background kasus Prita merupakan isu yang memungkinkan banyak pihak untuk terlibat di dalamnya sebagai akibat dari kasus tersebut kepada pihak lain. Mengingat esensi dari kesehatan melekat pada diri setiap individu, maka pelayanan kesehatan juga menjadi kebutuhan dari setiap orang. Sebai ilustrasi, hasil dari proses hukum antara Prita dengan RS OMNI akan memberikan dampak terhadap proses pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Jika gugatan dari RS OMNI dikabulkan, maka otoritas institusi medis yang selama ini telah terlembaga akan semakin kuat dengan dukungan intitusi hukum di belakangnya. Bukan hanya otonomi akan kesehatan tersebut yang dirampas, namun juga secara tidak langsung akan mempengaruhi hak pasien untuk melakukan komplain terhadap institusi medis. Trauma akan terbentuk di dalam masyarakat untuk memprotes setiap tindakan medis yang dilakukan dokter atau rumah sakit, dimana ketakutan akan proses hukum muncul ketika mereka ingin mengeluhkan buruknya pelayanan kesehatan yang diterima. Sementara bagi institusi medis, pemerintah maupun politisi, munculnya kasus buruknya pelayanan kesehatan berdampak munculnya sorotan publik terhadap berbagai macam kebijakan yang dibuat. Bagi institusi medis, kasus tersebut secara nyata berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhdap akuntabilitas dan profesionalitas institusi medis. Sementara bagi pemerintah akan berpengaruh pada berkurangnya keyakinan masyarakat terhadap perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak kesejahteraan masyarakatnya. Pun demikian juga bagi para politisi. Peran advokasi mereka akan dipertanyakan ketika hak kesejahteraan masyarakat harus tertunduk kalah di hadapan kebijakan negara dan kepentingan pasar.

Kendati banyak pihak merasa bahwa keterlibatan berbagai macam aktor di dalam kasus – kasus kesehatan lebih didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok dibanding upaya advokasi terhadap pasein dihadapan otoritas medis dan negara, hal tersebut telah mampu menunjukkan bahwa media mempunyai korelasi positif terhadap perubahan kebijakan. Meskipun kepentingan media dalam hal ini juga masih dapat menjadi objek pertanyaan tersendiri, namun arah dari opini yang dibangun memberikan peluang lebih besar dalam mewujudkan proses pemberdayaan sebagaimana yang digagas oleh Heru Nugroho, baik dalam tahapan pendidikan, promosi kesehatan, lobbying, maupun advokasi. Media massa dapat menjadi ruang sekaligus alat untuk memunculkan kesadaran kritis masyarakat terhadap hegemoni medis yang semakin menguat.

Heru Nurprismawan, 2010

POLITISI BERHITUNG, RAKYAT BINGUNG(Menghitung Dampak Sosial dari Dinamika Politik Indonesia)

2009-02-19T18:57:00.000-08:00

Tahun 2009 baru memasuki bulan keduanya, namun sebagaimana telah diramalkan sebelumnya, suhu politik di Indonesia semakin memanas seolah menghilangkan hingar bingar masalah ekonomi di tahun 2008. Pemilu legislatif 9 April 2009 dan pemilihan presiden secara langsung yang perhelatannya akan dilaksanakan pada medio Juli merupakan pemicu utama munculnya berbagai bentuk aktivitas politik di semua sisi kehidupan masyarakat. Berangkat dari persaingan caleg di tingkat kabupaten, sampai pada perseteruan SBY-Megawati (atau Partai Demokrat vs PDIP) di level nasional, nuansa politis menghiasi setiap sudut pandang kita baik dalam arti yang sebenarnya dengan keberadaan baliho dan bendera-bendera parpol atau caleg, atau sebagai visualisasi yang tak lekang dari pikiran kita. Berada jauh dari kehidupan politik praktis secara langsung seringkali menjadi pembenar bagi kita untuk mengabaikan permasalahan-permasalahan tersebut, namun sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai sosial yang berada di dalamnya, penting untuk berfikir kritis bahwa fenomena tersebut dapat memberikan resiko bagi kita (orang awam) untuk terseret merasakan efek yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, setidaknya ada beberapa permasalahan sosial yang mungkin muncul.
Pertama, munculnya konflik horisontal di masyarakat bawah sebagai dampak perseteruan politik di level nasional. Adu argumen antar partai atau panasnya pilkada dalat memicu kondisi tersebut. Silang pendapat antar partai pada dasarnya adalah sebuah aktualisasi demokrasi yang cukup baik. Sebagai contoh pertentangan PDIP dan Partai Demokrat. Secara nyata PDIP berhasil menempatkan dirinya sebagai partai oposisi yang berseberangan dengan pemerintah. Logikanya, apapun yang dilakukan oleh pemerintah sangat jarang mendapatkan dukungan dari partai oposan. Sebagai “partainya wong cilik”, PDIP dikenal mempunyai basis massa di level akar rumput yang cukup kuat dengan militansi yang tidak perlu diragukan. Secara tidak langsung kondisi tersebut memberikan kekuatan bagi PDIP untuk memberikan tekanan kepada pemerintah karena jika masyarakat yang bergerak, kontrol pemerintah akan dilakukan dengan sangat hati-hati. Pada titik ini, ketika pemerintah tidak dapat mengambil peranan untuk menciptakan situasi yang kondusif, masyarakat lain yang merasa terganggu tidak akan ragu untuk bergerak membentuk barisan tandingan. Memang proses tersebut tidak terjadi secara langsung karena pengaruh partai, namun sebagai sebuah media aktualisasi politik masyarakat, dinamika partai pada akhirnya menjadi dinamika konstituennya. Pun demikian juga dengan kisruh pilkada yang menghiasi dinamika politik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pertarungan one on one antar calon kepala daerah, dengan 2 orang kontestan di akhir kompetisi, membagi masyarakat dalam dua faksi yang berbeda. Ego kelompok dalam hal ini pada akhirnya menjadi sumbu bagi munculnya ledakan konflik horisontal. Berbagai macam resiko tersebut mempunyai kemungkinan besar untuk muncul di permukaan seiring lemahnya sistem kontrol yang melingkupinya. Aparat pemerintah, dalam hal ini kepolisian atau agama yang seharusnya dapat menjadi pembatas bagi berbagai bentuk aktivitas negatif masyarakat tidak dapat berfungsi secara optimal, cenderung kalah dengan kepentingan politik dan ekonomi yang bermain di dalamya. Alih-alih ditempatkan sebagai panutan untuk didengarkan, aparat dan tokoh agama justru dimainkan sebagai alat untuk mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.
Kedua, seiring meningkatnya tensi politik, wakil-wakil rakyat yang kembali berkompetisi untuk memperjuangkan kursi dewan, atau pemimpin-pemimpin yang saling berebut kursi nyaman RI 1 cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat konstituennya. Kendati tema-tema kemiskinan, kesejahteraan, pengangguran dan berbagai macam isu lainnya diangkat dalam kampanye, hal tersebut dapat dinafikkan mengingat tujuan yang melatarbelakanginya lebih pada untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan masyarakat sasaran. Politikus yang saat ini masih menjabat sebagai wakil rakyat atau pemimpin pada dasarnya mempunyai amanah untuk membuat serangkaian kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakatnya. Kepentingan publik seharusnya menjadi prioritas bagi setiap kebijakan yang diambil. Sejauh mana kebijakan itu akan memberikan kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi poin penting yang dinilai, bukan sejauhmana kebijakan tersebut dapat dijadikan alat guna melanggengkan kekuasaan. Keterkaitan antara politik dengan proses perumusan kebijakan publik pada dasarnya tidak dapat dihindari, terutama dalam proses identifikasi aktor-aktor yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Hal tersebut penting mengingat sebuah kebijakan hendaknya bersifat hipotesis dan prediktif, menempatkan politik sebagai media untuk melihat keberlanjutan kebijakan di masa yang akan datang. Namun perubahan dinamika tersebut hendaknya dipahami secara bijak sebagai media mendapatkan pilihan yang terbaik bagi masyarakat, bukan mengabaikannya. Sedikit menyitir logika proses pembangunan, sebagai calon legislatif, kampanye yang mereka lakukan pada dasarnya dapat ditempatkan sebagai perencanaan yang berorientasi pada masalah (problem oriented), sementara sebagai wakil rakyat, mereka harus selangkah lebih maju dengan mengambil sebuah tindakan pemecahannya (action). Sampai pada saat masa jabatan mereka berakhir, porsi peran sebagai wakil rakyat harus lebih kuat dibanding sebagai calon legislatif.
Ketiga, muncul distrust dari masyarakat kepada pemimpin-pemimpinnya. Perdebatan politik yang cukup panjang tanpa memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi peningkatan kesejahteraan akan menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat. Mereka akan merasa terabaikan, tersingkir dari pandangan para pemimpin yang seharusnya berfikir untuk kemakmuran masyarakat. Sebagai kompensasinya, penolakan terhadap berbagai macam kebijakan pemerintah secara terbuka terus bermunculan. Menentang kekuasaan pemerintah dalam mengatur kehidupan bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Aparat desa, polisi atau wakil rakyat dipandang tidak lebih dari individu-individu egois yang mengutamakan kepentingan pribadi mereka sendiri dan tidak layak untuk mendapatkan simpati atau ditaati kemauannya. Kebutuhan adalah apa yang masyarakat rasakan, bukan yang didefinisikan dalam serangkaian kalimat yang diperdebatkan oleh para pemimpin. Perlawanan masyarakat di level bawah jika tidak dikendalikan akan menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi perkembangan laju pembangunan. Partisipasi sebagai roh dari pembangunan Indonesia selama ini tidak dapat berjalan secara optimal dalam menciptakan proses pembangunan yang berkelanjutan. Pergeseran dari berbagai macam program karikatif ke arah pemberdayaan tidak dapat dijalankan karena masyarakat yang hendak diberdayakan justru apatis dalam menerimanya. Pada puncaknya, logika pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan selama ini tidak akan tercapai mengingat tidak adanya jaminan untuk munculnya kehidupan ekonomi, politik dan keamanan yang kondusif.
Proses politik yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan sebuah pembelajaran yang terus berlangsung pasca runtuhnya orde baru. Sampai saat ini belum terdapat pijakan yang jelas bagi sistem pemerintahan dimana masih terdapat ruang kebijakan yang dapat disusupi kepentingan pribadi. Berbicara mengenai kepentingan rakyat hendaknya tidak berhenti pada penyampaian kelemahan lawan politik atau sebatas visi dan misi, namun perlu disertai dengan rancangan program untuk menangani kasus-kasus dalam skala mikro. Sebagai contoh, berbicara kemiskinan tidak cukup berhenti pada program pengurangan jumlah pengangguran, namun sampai pada diskusi proses induksi kebijakan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan pemberi kerja. Peran media dalam hal ini juga mempunyai andil yang cukup besar dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang kondusif. Dalam industri ini, rating merupakan bentuk penilaian yang menunjukkan sejauhmana eksistensi sebuah media. Untuk mendapatkan rating yang tinggi, berbagai macam strategi dilakukan. Dalam dinamika politik, program berita mendapatkan perhatian utama. Namun yang perlu menjadi perhatian, proses pemberitaan hendaknya dilakukan secara berimbang dan proporsional, tanpa memojokkan pihak tertentu. Berita-berita yang sensitif menyinggung masyarakat hendaknya tidak diputar berulang-ulang. Meski mampu meningkatkan rating, hal tersebut juga menaikkan kadar emosi masyarakat yang melihatnya sehingga harus dilakukan kontrol yang tegas terhadapnya. Jika proses-proses tersebut dilakukan, tekanan kepada pemerintah akan lebih tepat sasaran, dan dampak sosial dari panasnya suhu politik dapat diminimalisir.

Fanatisme dan Simpati : Mimpi Buruk Cita-Cita Demokrasi

2009-01-15T20:24:00.000-08:00

Rabu, 14 Januari 2009 mungkin akan menjadi titik balik dari dinamika politik yang mewarnai kehidupan demokrasi di Indonesia. Pada hari tersebut Yenni Wahid, Sekjen PKB versi GusDur bersanding dengan Pramono Anung, Sekjen PDIP. Keduanya bersama-sama membangun sebuah komitmen, simpatisan PKB versi GusDur diminta mengalihkan dukungan kepada PDI Perjuangan. Dalam dunia politik, koalisi antar parpol merupakan hal yang wajar terjadi. Namun pada kasus ini menjadi lebih menarik karena pihak PKB memberikan dukungan kepada PDIP karena tidak mempunyai legitimasi untuk mendukung calon mereka sendiri. Kendati skala dukungan masih terbatas dan kedua partai masih berusaha berkibar dengan bendera masing-masing, namun situasi ini dapat merubah peta kekuatan partai-partai dalam Pemilu 2009.
Pilihan yang diambil oleh GusDur hakikatnya merupakan sebuah keputusan tidak lazim, namun harus dilakukan. Perseteruan antara GusDur dengan sang keponakan Muhaimin Iskandar dalam managemen PKB berakhir dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Depkumham hanya mengakui PKB kepemimpinan Muhaimin dengan Sekjen Lukman Edi, serta menyingkirkan tatanan kepengurusan yang dibuat GusDur yang menempatkan Ali Maskur Musa dan Yenni Wahid sebagan pimpinan parpol. Kendati sudah berjuang melalui serangkaian proses hukum, dan menyerang Depkumham (atau dalam hal ini Andi Matalata langsung), toh PKB versi Muhaimin yang melenggang tenang menghadapi Pemilu 2009. Dengan posisi yang kurang diuntungkan, menarik untuk mencermati manuver yang dilakukan GusDur dengan memberikan dukungan dan mengalihkan suara pemilih setianya ke partai lain.
Sebagai seorang kyai, pemimpin spiritual, GusDur mempunyai jutaaan pendukung fanatik, terutama dari kalangan Nahdatul Ulama (NU). Sebagai seorang kyai, didukung dengan intelektualitas di atas rata-rata serta garis keturunan pendiri NU, jutaan orang setia mengikuti setiap ucapan dan tindakannya. Pemimpin spiritual, baik di dalam kelompok NU maupun kelompok keagamaan yang lain dianggap membawa sebuah kebenaran yang diajarkan Tuhan YME. Setiap ucapan dan tindakan selalu dibingkai dengan nilai kebenaran yang mutlak di dalam agama. Kondisi tersebut pada akhirnya membawa masyarakat untuk menaruh kepercayaan yang cukup besar kepadanya. Semakin terkenal seorang kyai, semakin besar pengaruh yang dimilikinya. Hal tersebut merupakan satu celah strategis bagi parpol peserta pemilu untuk meraih suara pemilih. Salah satu caranya adalah menarik kyai yang bersangkutan untuk bergabung dengan partai politiknya. Apa yang dimiliki oleh seorang GusDur, sebagai keturunan pendiri NU merupakan nilai lain yang dibawanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat tradisional di Jawa masih melihat garis keturunan sebagai faktor penting untuk melihat kekuatan kepemimpinan seseorang. Munculnya teori sifat (thrait theory) sebagai salah satu pendekatan teori kepemimpinan dapat memperjelas pentingnya faktor keturunan seorang pemimpin.
Dalam kasus tersebut, GusDur tidak sendiri. Di Jogja, anggapan bahwa Sri Sultan sebagai pemimpin yang utama masih kental dalam kehidupan masyarakatnya. Alasannya sederhana, bahwa beliau adalah anak raja, seseorang dengan riwayat hidup yang jelas sebagai pemimpin dibanding individu yang lain. Nilai-nilai feodalisme yang masih tumbuh subur di kehidupan masyarakat, hubungan kawulo-gusti yang seolah tidak tergantikan, sikap pasrah dan setia kepada ngarso dalem, pada akhirnya mengantarkan masyarakat untuk tunduk kepada perkataan sang raja. Dalam hingar bingar pemilu, hal tersebut juga dilihat sebagai potensi yang harus dioptimalkan, baik oleh parpol maupun (mungkin) oleh Sri Sultan sendiri. Di berbagai sudut kota dijumpai cukup banyak poster caleg dengan indentitas Sri Sultan tercantum di dalamnya. Dalam kasus di Jogja, fanatisme terhadap nilai budaya juga coba diraih melalui pemanfaatan simbol-simbol budaya. Tidak jarang, blangkon dan surjan sebagai pakaian tradisional Jawa menjadi pilihan kostum yang digunakan untuk berpose di dalam poster promosi.
Fanatisme sebagaimana disebutkan diatas pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan munculnya para artis dalam kancah politik atau banyaknya “pengikut” Soeharto dalam pemilu 2009. Seorang artis, apa yang mereka jual lebih banyak profil pribadi sebagai individu yang dekat dengan memori masyarakat, bukan visi dan misi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari situasi tersebut, diharapkan masyarakat dapat bersimpati dan pada akhirnya memberikan suara mereka kepada sang caleg. Semakin terkenal seorang artis, dengan background peran protagonis yang lekat dalam ingatan masyarakat, semakin besar kekuatannya untuk menjadi vote getter. Dalam kasus munculnya partai-partai yang berafiliasi dengan sosok Soeharto pun pada dasarnya juga melihat romantisme masa lalu yang muncul seiring dengan keterpurukan ekonomi saat ini. Sosok Soeharto diyakini dapat menjadi magnet kuat bagi para pemilih dengan menjanjikan kehidupan yang lebih baik selayaknya pada masa orde baru.
Penulis yakin, seorang kyai, raja, atau artis mempunyai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau kepala daerah. Menjadi legislatif atau kepala daerah merupakan media yang paling besar peluangnya untuk merubah tatanan yang telah terbangun selama ini, dan memasukkan gagasan-gagasan pembaharuan demi kemajuan bangsa. Namun sayangnya permainan politik yang ditunjukkan terkesan kurang cerdas, yang pada akhirnya akan menjadi bumerang yang menghantam diri mereka sendiri. Sikap saling serang secara frontal, atau latah dengan situasi yang berkembang di masyarakat menunjukkan sikap yang tidak tegas dari seorang pemimpin. Muncul kesan bahwa mereka bertindak bukan atas inisiatif mereka sendiri, namun didorong oleh berbagai macam kepentingan dari banyak pihak.
Menjadi simpatisan figur tertentu bukan merupakan sebuah dosa yang harus dihakimi, namun penting untuk mendapatkan pencerahan. Pemilihan presiden, kepala daerah maupun anggota legislatif berarti mempercayakan kehidupan kita kepada individu-individu tersebut. Mereka adalah aktor-aktor yang mempunyai legitimasi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Setiap kebijakan tersebut memberikan kontribusi terhadap derajat masyarakat. Semakin baik kebijakan yang disusun dan diimplementasikan, semakin tinggi derajat kehidupan masyarakat.
Apa yang ditulis diatas pada akhirnya bukan merupakan sebuah serangan terhadap nilai-nilai kepercayaan masyarakat, namun sekedar peringatan terhadap tanggungjawab kita sebagai pemilih.

Berfikir bijak untuk 2009.
Heru, 150109

Disharmoni Pimpinan dan Mimpi Good Governance

2009-01-08T17:02:00.000-08:00

“Tugas saya itu hanya tanda tangan surat-surat yang tidak penting. Hal itu bisa saya lakukan di rumah dan hanya butuh lima menit saja untuk menyelesaikannya” (Kedaulatan Rakyat, 6 Januari 2009 hal.11)

Statement tersebut disampaikan oleh wakil bupati Sragen, Agus Fatchurrahman menanggapi pertanyaan mengenai alasan dirinya jarang masuk kantor. Sebuah situasi yang dipicu oleh ketidakharmonisan hubungan sang wakil bupati dengan kompatriotnya, Bupati Sragen Untung Wiyono yang muncul pasca pilkada lalu. Bagi aparat pemerintah Kabupaten Sragen, dan untuk sebagian masyarakat kondisi demikian bukan menjadi rahasia lagi.
Adalah sebuah keprihatinan yang menyeruak ketika membayangkan dua orang pimpinan sebuah daerah tidak dapat berjalan seirama dalam mengawal pembangunan di daerahnya. Akibatnya jelas dapat dibayangkan, mulai dari kebingungan birokrat, perpecahan aparat sampai menurunnya kualitas pelayanan bagi masyarakatnya. Bupati dan wakil bupati dalam UU No 32 tahun 2004 merupakan sebuah tim yang tidak dapat dipisahkan dalam koordinasi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dari pembangunan daerahnya. Bupati mempunyai tugas memimpin jalannya roda pemerintahan, dengan berperan sebagai decision maker. Penentuan dan pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), peraturan daerah (perda) dan berbagai macam kebijakan strategis lainnya merupakan sedikit dari tugas dan wewenang yang diamanatkan undang-undang kepada seorang bupati. Berangkat dari kebijakan-kebijakan tersebut, wakil bupati mengambil tongkat estafet berikutnya dengan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan di lapangan. Dari sana seorang wakil bupati diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepala daerah mengenai proses pembangunan yang sedang berlangsung, dan duduk bersama membicarakan rencana pembangunan ke depan. Memang, seorang bupati bukan aktor tunggal dalam penentuan kebijakan, karena masih harus mendengarkan pertimbangan DPRD dan pihak-pihak lainnya, serta harus mengetahui secara detail mengenai bagaimana sebuah kebijakan harus diimplementasikan, namun hal tersebut tidak mengurangi pentingnya kedudukan seorang wakil bupati mengingat bupati juga mempunyai kewajiban untuk menjaga koordinasi dengan pemerintah yang lebih tinggi baik ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Ketiadaan seorang wakil bupati secara fisik secara tidak langsung akan memberikan hambatan pada komunikasi antara bupati dengan unit-unit kerja di daerahnya. Bukan hanya dari keterbatasan informasi yang dimiliki oleh seorang bupati, namun keberanian unit-unit pelaksana untuk melakukan koordinasi dengan bupati juga dipertanyakan mengingat bukan rahasia lagi bahwa budaya ewuh pakewuh masih tumbuh subur di Indonesia. Kalaupun mungkin tumbuh keberanian, masih terdapat kekhawatiran akan ketersinggungan dari pihak yang merasa dikesampingkan posisinya.
Teori Situasional Kontingensi* menjelaskan bahwa ada empat perilaku pemimpin yang berlangsung dalam setiap organisasi yaitu (1) supportive leadership, (2) directive leadership, (3) partisipative leadership, dan (4) achievement oriented leadership (Yulk dalam Sulistyani, 2004:85). Jika dimaknai secara sederhana di dalam konsep tersebut terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara seorang pimpinan dengan bawahan. Hubungan tersebut terbangun tidak hanya instruktif, pendistribusian tugas dari atasan kepada bawahan, namun juga menyangkut bentuk-bentuk hubungan persuasif seperti dukungan pimpinan terhadap kesejahteraan bawahan dan partisipasi di dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan kondisi yang demikian, sebuah organisasi, atau dalam hal ini pemerintahan, dapat berjalan efektif dan kondusif dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat dengan bertumpu pada kuatnya etos kerja serta komitmen aparatur pemerintahannya. Kasus yang dijumpai di Kabupaten Sragen mempunyai resiko terhadap semangat pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, yang jika dibiarkan terus berlangsung akan memberikan kerugian bagi pelayanan masyarakat yang berdampak pada rendahnya kesejahteraan yang dapat diperoleh.
Sejauh apa korelasi antara kinerja birokrasi dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat ? Salah satu penjelasan yang mungkin didapatkan adalah dengan menarik isu tersebut ke dalam wilayah yang lebih luas yaitu mempertemukan dengan paradigma good governance yang sedang gencar dipromosikan. World Bank (Mardiasmo dalam Sulistyani, 2004:21) mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Di dalam definisi tersebut terdapat dua kutub yang berbeda, yaitu managemen pembangunan sebagai penjelasan dari tugas dan fungsi pemerintah, dan aktivitas usaha sebagai representasi dari kegiatan masyarakat atau kelompok-kelompok di dalamnya dalam memperoleh kesejahteraan. Sebagai jembatan penghubung prinsip kesatuan (solid), tanggungjawab, transparansi dan akuntabilitas dikemukakan. Aktivitas managemen dapat diartikan sebagai pola pengaturan pemerintahan dengan titik berat perhatian pada penciptaan kondisi internal yang harmonis sebagai kekuatan utama mendukung pembangunan yang dijalankan. Kondisi internal tersebut dapat berupa koordinasi, komunikasi maupun administrasi. Berdasarkan UU pemerintahan daerah, kondisi tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya kerjasama antara bupati dan wakil bupati sebagai unsur kepala daerah.
Lebih jauh untuk menjelaskan good governance, world bank juga menyampaikan tiga indikator yang penting untuk diperhatikan yaitu (1) bentuk rejim politik, (2) proses dimana kekuasaan digunakan di dalam manajemen sumber daya sosial dan ekonomi bagi kepentingan pembangunan, dan (3) kemampuan pemerintah untuk mendesain, memformulasikan, melaksanakan kebijakan, dan melaksanakan fungsi-fungsinya. Apa yang terjadi dalam dinamika pemerintahan di Kabupaten Sragen dapat dimaknai sebagai sebuah kegagalan pemenuhan indikator-indikator tersebut. Didalam pemerintahan yang seharusnya mempunyai legitimasi untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak terdapat sebuah rejim yang kuat, yang selaras untuk berdiskusi memikirkan kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Berangkat dari perseteruan dua pimpinannya, individu-individu aparat pemerintah yang keratif menjadi terpasung ide-idenya tanpa keberanian untuk melangkah dan mengaktualisasikannya. Gagasan yang muncul dari kebutuhan masyarakat tidak dapat disalurkan dengan baik hanya karena masalah egoisme individu. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi dikhawatirkan hanya akan dimasukkan dalam gudang data yang tak kunjung diolah menjadi kebijakan-kebijakan solutif dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Berfikir jernih untuk masyarakat (080109)

*Salah satu teori kepemimpinan yang mencoba untuk mengembangkan kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Dalam pandangan ini hanya pemimpin yang mengetahui situasi dan kebutuhan organisasilah yang dapat menjadi pemimpin yang efektif.

Pasar Seni Gabusan : Berharap “Basah” dari Water Boom

2009-01-07T18:56:00.000-08:00

Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia (KPI), sebagaimana diberitakan oleh harian Kedaulatan Rakyat, menanggapi rencana pembangunan water boom di Pasar Seni Gabusan dengan antusias, dengan asumsi bahwa fasilitas tersebut akan menarik wisatawan dari luar kota untuk berkunjung, yang secara tidak langsung diharapkan mampu mendongkrak promosi dan omset penjualan para pengrajin yang berada di sana.
Promosi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendongkrak nilai jual Pasar Seni Gabusan sebagai salah satu tujuan wisata seolah tidak pernah surut. Mulai dari pemindahan arena Bantul Ekspo dari Lapangan Dwi Windu, pemasangan simbol-simbol yang cukup mencolok seperti caping raksasa dan gong raksasa, sampai yang paling akhir adalah mendesain sebuah bundaran dengan tugu besar di Jalan Parangtritis, tepat di depan Pasar Seni Gabusan. Dari keseluruhan program tersebut tujuan yang hendak dicapai adalah menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Bantul, sekaligus meningkatkan penghasilan para pengrajin yang memiliki kios di pasar tersebut. Pemilihan lokasi yang berada di Jalan Parangtritis juga tidak lepas dari tujuan tersebut. Pasar Seni Gabusan diharapkan menjadi salah satu tempat wisata belanja pengunjung Pantai Parangtritis. Namun sayangnya tujuan yang diharapkan sampai saat ini tidak kunjung tercapai. Jumlah pengunjung Pasar Seni Gabusan stabil, namun dalam jumlah yang sangat sedikit, jauh dari yang diharapkan oleh pemerintah maupun pengrajin yang mengeluarkan modal ratusan juta untuk memajang hasil produksinya disana. Tidak kehabisan akal, gagasan membangun water boom di Pasar Seni Gabusan pun digulirkan.
Pantai Parangtritis mungkin merupakan satu-satunya obyek wisata yang tersisa di Kabupaten Bantul, terutama setelah prostitusi mencemari keindahan Pantai Pandansimo dan Pantai Samas. Dengan kondisi yang demikian, hanya ada satu pilihan bagi masyarakat yang berkunjung ke Bantul untuk pergi berwisata. Menyadari kelemahan tersebut, pembangunan water boom akan memberikan ruang bermain dan berlibur baru kepada masyarakat, baik warga Bantul atau luar kota. Nuansa mewah yang ada di dalamnya diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang latah dengan gaya hidup modern. Dengan jumlah pengunjung yang diprediksikan akan cukup banyak, pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata secara otomatis terangkat, pun demikian akan muncul ikon baru tujuan wisata bagi Kabupaten Bantul. Kendati demikian, kondisi yang berbanding terbalik mungkin akan ditemui ketika water boom dibangun di area Pasar Seni Gabusan.
Water boom, sebagai obyek wisata, mempunyai orientasi pengunjung yang berbeda dengan Pasar Seni Gabusan. Water boom, sebagaimana Parangtritis, atau Taman Pintar di Yogyakarta ditujukan untuk menjadi altenatif bagi keluarga untuk sejenak beristirahat melepas kepenatan dan menggantinya dengan keceriaan bermain sembari berbincang ringan. Pengunjung tidak terbatas pada kelompok profesi tertentu, usia maupun keadaan ekonominya. Kontras dengan hal tersebut, para pedagang yang berada di Pasar Seni Gabusan berharap pengunjung yang datang bersedia untuk merogoh kocek mereka untuk membawa pulang kerajinan yang dijual disana. Untuk sampai pada situasi ini dibutuhkan minat, kemauan serta kemampuan dari pengunjungnya.
Masalah terbesar Pasar Seni gabusan, sebagaimana disebutkan diatas adalah rendahnya transaksi yang terbangun di dalamnya. Dengan pembangunan water boom, meski akan memberikan peningkatan, skalanya akan sangat kecil dan tidak secara signifikan mampu menutup biaya produksi mereka. Justru yang terjadi adalah perputaran uang yang lebih besar bagi masyarakat sekitar, dengan asumsi akan banyak warga yang membuka usaha menyesuaikan dengan keberadaan water boom, seperti usaha restoran, toko kelontong, dan lain-lain dengan harga jual barang/jasa yang lebih terjangkau dan memang dibutuhkan oleh pengunjung. Selain itu akan keberadaan water boom secara otomatis membuka lapangan kerja baru dengan keharusan pembangunan fasilitas pendukung seperti kamar mandi, persewaan perlengkapan, dan lain-lain. Kondisi tersebut jelas secara psikologis tidak akan menjadi baik bagi para pengrajin. Jenis barang yang mereka jual jauh berbeda dengan kebutuhan pengguna water boom, barang mereka tidak lebih hanya akan menjadi tontonan bagi para pengunjung, sementara keuntungan justru didapat oleh “pemain baru” yang ada disana.
Dari sedikit fakta tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pembangunan water boom tidak akan secara signifikan menjawab kegelisahan Pemerintah Kabupaten Bantul maupun para pedagang akan sepinya konsume Pasar Seni Gabusan. Kalaupun hendak dikembangkan tempat wisata baru di kawasan Pasar Seni Gabusan, setidaknya kegiatan tersebut mempunyai korelasi yang cukup dekat dengan aktifitas disana. Jika Tidak dikhawatirkan yang justru terjadi adalah Pasar Seni Gabusan akan tergusur oleh mode tempat wisata baru yang lebih mempunyai nilai jual. Dan jika itu yang benar terjadi, berarti kemunduran bagi industri kreatif yang menjadi keunggulan Kabupaten Bantul (080109).

Merumuskan Kebijakan bagi PKL

2008-09-22T17:58:00.000-07:00

Saat krisis ekonomi mengguncang Indonesia akhir 90 an, sektor informal seperti PKL seringkali dianggap sebgai katup penyelamat terhadap kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia. Di tengah keterpurukan industri skala menengah, mereka yang bergerak di sektor perdagangan informal leluasa mengatur margin keuntungan menyesuaikan kondisi yang ada. Namun , kondisi yang demikian tidak serta merta menempatkan PKL sebagai sektor usaha yang diperhatikan untuk dikembangkan. Alih-alih menjaga keberadaan sektor informal, PKL justru ditempatkan sebagai masalah pembangunan yang harus dihilangkan.
Pada tahun 2006 penulis mengadakan penelitian mengenai PKL sepanjang jalan Bantul dengan melihat kontribusi mereka dalam proses pembangunan daerah. Asusmsinya, kendati secara hukum mereka ilegal, namun mereka mempunyai hak sebgai warga negara untuk mengakses kesejahteraan. Dalam proses penelitian tersebut, dijumpai serangkaian masalah yang ditimbulkan oleh PKL. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah kebersihan, ketertiban dan konflik yang terjadi antara PKL dengan warga. Kondisi yang demikian juga disadari oleh pemerintah setempat yang ditindaklanjuti dengan mengadakan pendataan terhadap PKL. Lebih dari itu, sebuah perjanjian juga disodorkan kepada para PKL untuk memastikan bahwa mereka akan menerima segala konsekuensi dari status ilegal yang mereka sandang, termasuk dalam hal ini adalah tindakan penggusuran. Bahwa pemerintah sejauh ini tidak mengambil tindakan tegas lebih karena rasa kemanusiaan yang dikemukakan. Namun pertanyaan yang muncul kemudian adalah ketika pemerintah memahami adanya potensi masalah dan konflik yang mungkin ditimbulkan oleh keberadaan PKL, tidak ada sebuah kebijakan khusus yang diarahkan untuk mengatur sektor informal. Tidak ada sebuah peraturan daerah yang secara khusus menangani masalah PKL. Sejauh ini, setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah terhadap para PKL dilakukan dengan bersandar pada serangkaian peraturan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota, yang sayangnya hanya berdasar pada kepentingan pemerintah dan mengabaikan hak-hak PKL.
Satu alasan yang munkin dapat dikemukakan sebagai jawaban atas kondisi tersebut adalah bahwa karena masalah PKL belum memenuhi kriteria untuk menjadi sebuah masalah kebijakan. Ketika PKL belum dilihat sebagai masalah kebijakan, pemerintah cenderung memilih untuk berdiam dan melihat perkembangan situasi di lapangan dibanding mengeluarkan sebuah kebijakan tertulis untuk menanganinya.
Sebuah persoalan dapat menjadi masalah kebijakan jika : (1) masalah tersebut dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap problema yang ada, (2) masyarakat punya keinginan politik untuk memperjuangkannya, dan (3) masalah tersebut ditanggapi positif oleh para pembuat kebijakan sehingga mereka bersedia memperjuangkannya. Pedagang kaki lima (PKL) memberikan serangkaian masalah bagi masyarakat, sebagaimana telah disebutkan diatas. Namun masalah-masalah yang terjadi sejauh ini hanya terbatas dengan warga yang bersinggungan langsung dengan PKL, seperti pemilik sawah atau rumah yang berada di belakang bangunan PKL. Selebihnya, masyarakat yang mengeluhkan keberadaan PKL hanya sebatas pada aktualisasi lisan, namun tidak mempunyai kehendak untuk memaksakan pendapat sampai pada level politik kepada pemerintah. Hal tersebut seringkali didasarkan pada fakta bahwa mereka tidak mendapatkan kerugian langsung dari keberadaan PKL. Simpati sebagai sesama orang kecil yang mencari nafkah turut menumbuhkan sifat permisif terhadap gangguan yang ditimbulkan oleh PKL. Ketika hal tersebut yang terjadi, jelas menjadi sebuah alasan ketika pemerintah tidak memberikan respon serius terhadap kondisi yang ada. Alasannya, PKL belum menjadi “musuh bersama” yang harus dilenyapkan. Menarik situasi ini dalam kepentingan politik yang lebih luas juga memungkinkan dimana pemerintah seringkali bekerja hanya untuk mendapatkan simpati massa sebagai konstituen.
Dengan kondisi yang demikian, memaksakan sebuah kebijakan jelas bertentangan dengan kondisi yang ada. Sebagai solusinya, melihat dimensi lain dari kebijakan mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menggulirkan isu perumusan kebijakan terkait PKL.
Kebijakan adalah prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan tertentu (Titmuss dalam Suharto, 2005:7). Kebijakan dibahas sebagai bentuk atau implementasi dari sebuah perencanaan. Sebuah perencanaan berorientasi kepada masalah, sementara kebijakan menambahkan pada cakupan yang lebih jauh yaitu kepada adanya sebuah tindakan. Waterson (dalam Conyers, 1984:4) sendiri menyatakan bahwa perencanaan adalah usaha yang secara sadar, terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi-definisi diatas secara tidak langsung memberikan sebuah pemahaman bahwa kebijakan merupakan serangkaian proses yang bermula dari kondisi yang ada saat ini, guna mencapai tujuan di masa yang akan datang. Kebijakan dalam proses tersebut tidak hanya dilihat sebagai apa yang ditulis, tapi juga apa yang dilakukan. Ketika pemerintah melihat PKL sebagai sebuah masalah, pada saat yang sama seharusnya PKL dapat menjadi sebuah masalah kebijakan dan oleh karenanya pemerintah harus menagambil langkah-langkah serius untuk mengatasinya.

Artikel masih akan diperbaharui.
Heru, 210908

Menilik Kinerja Birokrasi Politik: DPR

2008-09-14T18:13:00.000-07:00

Salah satu lembaga negara yang saat ini mendapatkansorotan cukup tajam adalah DPR. Pemicunya adalah banyaknya kasus korupsi yang melibatkan wakil rakyat yang terhormat. Dari kondisi tersebut menarik untuk dilihat seberapa jauh DPR mampu mengemban amanah sebagai representasi kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Untuk melihat kinerja birokrasi dapat dilihat dari 4 indikator utama. Pertama, produktivitas, dilihat seberapa banyak produk yang dihasilkan oleh lembaga yang bersangkutan, yang dalam kasus DPR adalah kebijakan baik yang bersifat pedoman bagi jalannya pemerintahan maupun keputusan-keputusan yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Kedua adalah responsivity, yaitu kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ketiga, responsibility, penilaian sistem dan prosedur sesuai kebijaksanaan organisasi, serta kemampuan/profesionalisme aturan pelaksana. Dan terakhir, accountability, dimana keberhasilan ditentukan oleh kepuasan masyarakat yang dilayani, bukan oleh birokrasi sendiri.
Dewan perwakilan rakyat (DPR) terdiri dari sekumpulan orang yang mewakili partai politik dan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Fungsi utamanya adalah menjaga jalannya pemerintahan agar tetap berjalan demi kepentingan masyarakatnya. Fungsi tersebut kemudian dijabarkan dalam serangkaian kewenangan berupa perumusan undang-undang maupun pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Harapannya, semakin banyak bahasan yang menjadi bahan diskusi DPR perjalanan pemerintah akan semakin mantap karena bertumpu pada sebuah peraturan yang sudah mendapatkan legitimasi dari wakil-wakil rakyat. Serangkaian kebijakan yang disusun diharapkan berjalan dengan kebutuhan masyarakat banyak, meski hal tersebut tidak secara langsung dirasakan. Dengan adanya peraturan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah diharapkan akan cukup efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, dan cukup efisien dalam implementasinya. Namun, berkaca pada keadaan saat ini, rasanya sulit untuk menyatakan bahwa DPR telah cukup layak untuk dianggap “lulus”, memenuhi semua indikator yang disyaratkan.
Tanpa bermaksud mengesampingkan berbagai macam hasil yang telah dicapai oleh DPR selama masa kerjanya sampai saat ini, apa yang mereka hasilkan sayangnya masih kental dengan berbagai macam kepentingan politis. Tawar menawar yang terjadi dalam proses diskusi tidak lebih sebagai upaya memperoleh keuntungan bagi kelompoknya dari produk yang akan dihasilkan. Kalaupun tidak bisa mendapatkan manfaat secara langsung, produk yang dihasilkan diharapkan juga tidak memberi keuntungan atau mengurangi nilai yang diperoleh pihak lain. Keberadaan anggota DPR sebagai representasi partai merupakan pemicu utama munculnya berbagai macam permasalahan selama ini. Persaingan partai di wilayah eksekutif turut merembet pada wakil-wakil yang ada di legislatif kendati sesungguhnya keberadaan mereka di Senayan adalah sebagai wakil rakyat. Kesejahteraan, hak-hak rakyat dan berbagai isu yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat masih menjadi perdebatan serius di DPR, namun sayangnya dialog yang terjadi tidak cukup produktif untuk menghasilkan solusi. Yang terjadi justru adanya upaya saling menjatuhkan dan berebut simpati masyarakat. Perdebatan berlangsung terus menerus sampai pada waktu ketika mereka menyelesaikan masa jabatannya dan masyarakat masih kebingungan mencari kenyamanan hidup.
Gaya hidup yang berbeda pada akhirnya mencabut mereka dari konstiuen. Kendati mereka mempunyai masa reses untuk turun ke bawah menggali aspirasi, yang dilakukan justru menghambur-hamburkan uang untuk berkumpul dengan elite partai di tingkat lokal. Dan sayangnya, masa reses tidak dapat diganggu gugat dengan berbagai macam masalah pemerintahan kendati hal tersebut sangat penting. Konsekuensi lain dari kondisi tersebut adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat melenceng jauh dari realitas yang terjadi di masyarakat. Ide-ide pemberdayaan misalnya. Kendati konsep pemberdayaan terus berkembang, pola pikir wakil rakyat cenderung masih bersifat konservatif. Dengan latar belakang meraih simpati, ide yang ditawarkan justru sekedar bagaimana memberikan apa yang masyarakat mau. Ketika pemerintah sanggup menyediakannya, tentu hal tersebut sedikit lebih baik. Namun ketika pemerintah tidak mampu menjalankan amanat DPR, kebijakan yang diambil justru akan bersifat kontraproduktif. Kondisi tersebut diperparah dengan buruknya profesionalisme anggota dewan, meski hal tersebut sebenarnya berawal dari proses pemilihan yang dilakukan. Di dalam DPR terdapat berbagai macam bidang denga tanggung jawab yang berbeda. Sayangnya, dalam pemilu pemilih tidak mengetahui bidang keahlian si wakil rakyat. Beberapa bekerja sesuai bidangnya, sementara sebagian yang lain ditempatkan sesuai dengan kehendak pimpinan mereka. Ketika DPR seharusnya menjadi arena perdebatan intelektual politik, yang duduk di dalamnya justru sebagian besar adalah pengusaha, yang tentu saja mempunyai kepentingan bisnis dibalik peraturan yang dibuatnya. Indikator paling nyata dalam kasus tersebut adalah keterlibatan kaum akademisi dalam penyusunan kebijakan. Meski secara undang-undang kajian akademik diwajibkan, namun efisiensi perumusan kebijakan menjadi dipertanyakan ketika banyak uang yang dihamburkan untuk menyewa pemikiran-pemikiran akademisi, yang seolah justru menggantikan peran anggota DPR yang seharusnya berfikir. Sebagai akibat dari semua kondisi yang terjadi, pada akhirnya, muncul serangkaian tindakan massa dari berbagai elemen sebagai wujud kekecewaan. Pun tidak secara langsung, komentar masyarakat saat ini cenderung negatif ketika disinggung masalah DPR. Alih-alih berpuas diri atas kinerja wakilnya di parlemen, yang muncul justru kritikan pedas bagi anggota DPR untuk berhenti memikirkan kepentingan mereka sendiri.

Menghadapi pemilu 2009, hendaknya masyarakat lebih bijak untuk memilih, dan partai lebih bijak dalam bertindak.

Heru, Institute for Social Development
120908

Bermula dari Perencanaan

2008-09-14T18:10:00.000-07:00

Dalam beberapa hari terakhir penulis mendapatkan sebuah realitas yang memprihatinkan. Pekan lalu penulis memperbincangkan pendapatan seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai buruh bangunan atau buruh pabrik. Sebagai buruh bangunan, seorang kepala keluarga mendapatkan upah 35 ribu per hari yang berarti apabila mereka bekerja selama 1 bulan dengan hari minggu libur mereka akan mendapatkan uang 910 ribu. Hidup dengan seorang istri dan 3 orang anak yang masih sekolah jelas jumlah yang didapat jauh dari mencukupi. Berdasar dari standar penghasilan maksimal yang dipatok oleh pemerintah Bantul untuk mengkategorisasikan keluarga tersebut ke dalam kelompok miskin, keluarga yang berpenghasilan sebesar itu akan tersingkir dari daftar KK miskin. Namun seloroh yang muncul dalam dialog penulis adalah
“ya, dia punya penghasilan besar untuk bulan itu, namun pendapatan dengan jumlah tersebut akan digunakan untuk keperluan beberapa bulan mengingat tawaran pekerjaan bagi seorang buruh adalah tidak tetap”.
Lain lagi dengan obrolan yang memperbincangkan pendapatan seorang cleaning service rumah sakit di Bantul. Per bulan ia mendapatkan uang 250 ribu plus voucher belanja 50 ribu untuk membeli barang-barang di koperasi yang dimiliki rumah sakit tersebut. Dengan penghasilan tersebut ia harus menghidupi seorang istri dan kedua orang tuanya. Berbeda cerita, pekan ini penulis menjumpai seorang perempuan tua, berusia sekitar 70 tahun dengan tubuh lemahnya bersandar pada sebuah tiang lampu jalanan dan menengadahkan tangan meminta belas kasihan pengguna jalan yang kebetulan berhenti karena lampu merah. Sehari berselang penulis menjumpai seorang anak kecil dengan raut muka bangun tidur berkeliling dengan sabar mendekati pengguna jalan yang berhenti di perempatan untuk meminta uang. Kendati kondisi-kondisi yang disebutkan diatas bukan merupakan realitas baru, dan bukan yang pertama yang penulis temui, faktanya tetap saja penulis merasa ada yang salah dalam pengelolaan negara ini. Bagaimana mungkin Indonesia, dengan segala kekayaan alamnya, di tengah hiruk pikuk kota besar dengan ratusan mobil mewah berseliweran masih dijumpai orang-orang yang harus memeras keringat dan bekerja keras hanya untuk sekedar mendapatkan penghasilan minimal? Dengan berbagai macam jargon pembangunan yang dikumandangkan, muncul pertanyaan, apa yang salah dari ribuan konsep yang telah diterapkan?
Tanpa bermaksud membuat generalisasi terhadap kegagalan berbagai macam strategi pembangunan, kesalahan dalam perencanaan disinyalir turut menjadi penyebab kondisi yang terjadi saat ini. Perencanaan pembangunan yang dilakukan selama ini memberikan bobot yang tidak seimbang antara investasi ekonomi dengan hak-hak warga masyarakatnya. Demi mengejar pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat, kesejahteraan masyarakat diabaikan. Pun dipenuhi, kebijakan yang diambil sebatas memberikan bantuan, bukan stimulan yang dapat mengangkat mereka dari keterpurukan. Makna sosial sebagaimana disampaikan Conyers, yaitu faktor non ekonomis, hak masyarakat, adanya perhatian dan keterlibatan masyarakat ditinggalkan untuk kemudian menyandarkan pembangunan pada proses industrialisasi. Kalaupun tidak dikatakan demikian, keterlibatan masyarakat beserta nilai-nilainya justru memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melepaskan tanggungjawab yang seharusnya mereka emban. Dengan dalih memberdayakan masyarakat, pelaksanaan pembangunan diserahkan melalui mekanisme adat atau pola sosial yang sudah terbangun di masyarakat. Sedikit pemanis, konsep-konsep tersebut dianggap akan mampu mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Ketika proses pembangunan di tingkat bawah dilakukan dengan swadaya, proses perumusan kebijakan oleh aktor-aktor intelektual dan birokrat dirancang dengan biaya mahal dengan dalih substansi membutuhkan keunggulan pengetahuan sebagian kecil orang, sementara implementasi sekedar membutuhkan tenaga kasar yang semua orang punya. Meski secara kuantitas berbeda, namun pengetahuan dapat disebarluaskan sehingga setiap orang bisa memilikinya. Dan ketika masyarakat memiliki kemampuan untuk merencanakan, hendaknya hal tersebut mendapatkan penghargaan sebagaimana yang diperoleh jika orang lain yang mengerjakan. Kondisi tersebut berbeda dengan yang dilaksanakan di negara-negara maju dimana untuk penciptaan kesejahteraan kelompok rentan pemerintah secara tegas mengambil inisiatif untuk membentuk institusi-institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang salah satunya dilakukan melalui skema jaminan sosial.
Kebijakan sosial dalam rangka mengatasi ketimpangan kesejahteraan masyarakat hendaknya ditarik dalam wilayah yang lebih luas. Selama ini proses tersebut berhenti pada batas memberikan pemenuhan basic needs, yang dampaknya dapat terlihat jelas yaitu munculnya ketergantungan dan sifat manja dari masyarakat. Kebijakan sosial dapat diarahkan pada pemenuhan fasilitas seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan menjaga kualitas untuk tetap sama, banyaknya fasilitas akan membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang memadai tanpa takut akan mendapatkan keuntungan yang berbeda dengan yang ditawarkan di tempat lain. Dalam kasus pendidikan mewabahnya sekolah swasta saat ini tidak lepas dari kesanggupan pemerintah untuk menyiapkan sekolah-sekolah dengan jumlah dan kualitas yang hampir sama. Beberapa sekolah menjadi favorit, semnetara yang lain hanya sekedar menjadi pelengkap. Proses yang dijalankan hendaknya juga bersifat tegas sebagaimana sifat sebuah kebijakan. Tujuannya adalah agar kebijakan yang dijalankan tidak salah sasaran dan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

CATUR WEDHA

2008-09-11T19:53:00.000-07:00

Dari blognya mas Agri (http://yanardian.wordpress.com/), diedit seperlunya

Adalah petunjuk untuk menyertai dan mengatur kehidupan bersama istri di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Setelah resmi diikat oleh tali pernikahan, suami-istri akan dihadapkan pada tugas dan kewajiban yang harus dihadapi dengan berani dan tanggung jawab sepenuh hati. Dengarkanlah CATUR SABDA yaitu EMPAT NASEHAT UTAMA peninggalan nenek moyang kita yang perlu direnungkan ketika memasuki gapura pernikahan sehingga benar-benar mampu untuk:

1. HANGAYOMI Artinya MELINDUNGI. Lidungilah istrimu dengan sepenuh hati bagaikan perlindungan orangtua kepada putera puterinya sehingga istrimu benar-benar merasa aman, tentram dan damai.

2. HANGAYANI Artinya MENCUKUPI dan MENYEJAHTERAKAN. Berikanlah dan cukupilah seluruh kebutuhan istrimu, tentu dalam batas-batas kemampuanmu, karena sebuah rumah tangga tidak akan langgeng jika tidak dibarengi dengan: KEBERANIAN KEULETAN, KEMANTAPAN dan KEGIGIHAN berusaha dari kepala rumah tangga itu sendiri.

3. HANGAYEMI Artinya MEMBERIKAN KENYAMANAN. Di suatu ketika nanti manakala istrimu meghadapi suatu masalah dalam hidupnya, maka kamu harus dapat memberikan jalan keluarnya serta menghibur hatinya sehingga hari-hari dalam kehidupannya penuh suasana kenyamanan.

4. HANGANTHI Artinya MENUNTUN dan MEMIMPIN. Jadilah penuntun yang setia dan pemimpin yang sejati. Antar, arahkan istrimu ke tempat yang tepat. Perbaikilah kesalahan-kesalahannya, sempurnakanlah apa yang telah mampu dilakukannya sehingga istri ananda akan benar-benar menjadi wanita utama yang selalu:
Cinta, sayang, bhakti dan hormat pada suami
Sayang dan tanggung jawab pada putera-puteri
Sujud dan hormat pada orang tua
Dan senantiasa bertakwa kepada Allah SWT

Hayati dan terapkanlah dalam kehidupan berumahtangga. Semoga dapat hidup rukun, tentram, damai dan sentosa serta bahagia selama-lamanya. Amiin

Memadamkan Eskalasi Konflik Politik (Mendewasakan Rakyat, Memberdayakan Masyarakat)

2008-09-11T18:40:00.000-07:00

Menjelang pemilu 2009 suhu politik di Indonesia semakin memanas. Terakhir, tanpa malu dua anggota legislatif beradu pukul demi sebuah nomor urut caleg dalam pemilu 2009. Sebelum itu heboh padi varietas baru, supertoy mengobrak-abrik pesona SBY. Hal tersebut merupakan pukulan telak SBY terkait kegagalan penciptaan solusi alternatif bagi masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, setelah sebelumnya blue energy menghabiskan urat bicara para lawan-lawan politiknya untuk terus menyerang. Namun tak ketinggalan, kisruh LNG Tangguh juga menyeruak dan menarik kandidat presiden yang lain, Megawati Soekarnoputri untuk beradu argumen mempertahankan kebenaran dari kebijakan yang diambil saat pemerintahannya. Kasus lain, munculnya PAN sebagai Partai Artis Nasional dikhawatirkan menciderai peran dan fungsi partai sebagai media penguatan kapasitas politik masyarakat. Kewajiban melahirkan kader-kader dengan spirit pemimpin beserta kualitas di dalamnya diabaikan demi kepentingan politik sesaat meraih suara konstituen. Meski terdapat pergeseran peran artis, dari sekedar penghibur menjadi caleg, tujuannya tetap sama, menjadi vote getter, merayu emosi masyarakat yang sayangnya memang cukup mudah terkesima oleh profil yang dibangun si artis di layar kaca, meski kenyataannya sinetron dan realitas adalah dua kondisi yang jauh berbeda. Fenomena serupa adalah munculnya anak-anak politikus yang mewarisi jejak heroik orang tuannya untuk bertarung dalam kancah politik nasional. Pun demikian juga dengan korupsi anggota DPR yang mendapat banyak sorotan
Berangkat dari latar belakang yang berbeda, kasus-kasus diatas secara nyata muncul sebagai headline media massa. Diangkat sebagai topik utama, dan tidak pernah berakhir dalam jangka waktu satu atau dua hari. Butuh waktu dan energi besar untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada, namun sayangnya diskusi yang terjadi bukan berupa dialog produktif mencari solusi dari permasalahan yang ada, melainkan hanya memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan. Ketika lawan tersudut, alih-alih menarikknya untuk kembali ke arah yang benar, yang terjadi justru beramai-ramai mengirimkan senjata rahasia untuk menghabisinya. Diskusi tak pernah berhenti, namun selalu mencari pembenaran bagi pendapat pribadi. Di era reformasi, kondisi tersebut jelas sangat bermanfaat untuk membentuk citra diri. Media massa dengan segala kebebasan yang dimiliki saat ini berlomba-lomba memberikan kesempatan waktu bagi tokoh-tokoh politik dan pengamat untuk mengutarakan pendapatnya. Berangkat dari sebuah keyakinan memberikan kebenaran bagi masyarakat, moderator silih berganti melontarkan pancingan dengan harapan dapat segera disambar oleh pembicara. Diharapkan, setiap statement yang keluar dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk memberikan penilaian. Di tingkat bawah, simpatisan atau masyarakat pada umumnya tak kalah membangun opini. Tak cukup obrolan di warung kopi, gerakan-gerakan masyarakat muncul memberikan dukungan atau cacian di ruang publik melalui serangkaian demonstrasi. Tanpa sebuah kekuatan untuk mengontrolnya, demonstrasi berubah tidak lebih sebagai pengerahan massa untuk memberikan tekanan emosional disamping sebagai upaya mendesakkan kepentingan dengan jalan dialog.
Sebuah konflik dapat berevolusi dari isu lokal dan terbatas menjadi berita nasional. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Pruitt dan Rubin (2004:143). Ada 5 macam bentuk transformasi dalam sebuah konflik, yaitu:
1. Usaha yang dilakukan berubah dari tindakan yang ringan menjadi berat. Dari sebuah opini menjadi tekanan fisik dan ancaman terhadap pihak lain
2. Perubahan skala isu dari kecil menjadi besar. Ketika terjadi eskalasi konflik, yang terjadi adalah banyak pihak yang terlibat yang untuk selanjutnya mereka akan mencurahkan segala energi untuk memenangkan kelompoknya.
3. Perubahan dari isu spesifik menjadi isu umum. Kecenderungannya adalah semakin luas isu yang diangkat, semakin banyak pihak yang akan tertarik untuk melibatkan diri
4. Perubahan orientasi konflik, dari sebelumnya sekedar berhasil, menjadi menang, sampai pada tahap menyakiti pihak lain. Tujuannya jelas yaitu untuk mengurangi kompetitor dalam kasus yang sama dilain waktu
5. Perubahan jumlah pihak-pihak yang terlibat. Semakin besar dan semakin umum isu yang muncul, semakin banyak orang yang akan menyampaikan pendapatnya.

Dalam dialog politik yang terjadi akhir-akhir ini, eskalasi konflik yang terjadi tidak dapat dipungkiri merupakan persiapan untuk mengarungi pertarungan di 2009. SBY, sebagai orang yang berada di pemerintahan dan salah satu kandidat kuat di pemilu yang akan datang menjadi sasaran empuk ketika setiap kebijakan yang diambil cenderung merugikan masyarakat yang notabenenya adalah konstituen penting. Sayangnya, respon SBY tergolong lamban dan tidak secara langsung dapat dijadikan pelindung. Kebijakan yang dibuat cenderung kurang produktif. Beberapa justru terkesan tidak populis di mata masyarakat. Setelah sekian lama berada dalam keterpurukan, masyarakat Indonesia mengharapkan solusi instan, terlepas bagaimanapun resikonya di masa yang akan datang. Sebagai sebuah pilihan dari beberapa alternatif, kebijakan yang disusun mungkin akan memberikan dampak di masa yang akan datang. Namun, menghadapi pemilu 2009, SBY tidak bisa mengesampingkan lawan-lawan politiknya. Black campaign bukan merupakan barang baru dalam dinamika politik saat ini. Didukung dengan akses data yang cukup mudah seiring perkembangan teknologi informasi, serangan terhadap pemerintahan ataupun pihak lain terasa lebih berbobot. Selain membangun jaringan, munculnya tokoh-tokoh baru yang berebut memperkenalkan citra diri turut memperkeruh suasana.
Carut marut politik nasional jelas berdampak pada kehidupan masyarakat. Semua berebut simpati, namun hanya dilakukan dalam wilayah wacana, padahal masyarakat butuh solusi yang secara nyata dirasakan. Ketika semua beradu argumen, kepentingan masyarakat yang jauh lebih penting justru diabaikan. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, akademisi, NGO atau pihak-pihak yang peduli dengan masyarakat perlu meningkatkan gerakan pemberdayaan pada 3 ranah, yaitu pengetahuan politik, peningkatan ekonomi dan menjaga nilai-nilai sosial masyarakat. Di bidang politik penting dilakukan untuk menjaga masyarakat dari pembodohan yang dilakukan politikus demi kepentingan sebagian kecil kelompok. Di bidang ekonomi, masyarakat tidak boleh dibiarkan menggantungkan hidupnya kepada pemerintah. Sementara di bidang sosial, nilai-nilai positif masyarakat akan membantu mengarahkan tindakan yang dilakukan untuk menjaga kebersamaan dan menghindari gesekan-gesekan horisontal.

Semuanya masih dapat diperdebatkan, namun inovasi dan tindakan nyata jauh lebih bermanfaat.,

Heru, 110908

(Mencoba) Memaknai Kebijaksanaan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Konflik

2008-09-08T18:11:00.000-07:00

Selepas gempa bumi 27 Mei 2006 masyarakat Bantul banyak mendengar istilah bagidil (bagi adil) atau bagito (bagi roto) dalam proses distribusi bantuan rekonstruksi perumahan. Adanya prioritas pemberian bantuan dari pemerintah menimbulkan kecemburuan pada masyarakat, kendati hal tersebut berangkat pada sebuah pemahaman bahwa kerugian yang diterima masyarakat secara keseluruhan berbeda satu sama lain, sehingga bantuan yang diterima seharusnya adil dalam pengertian masyarakat mendapatkan bantuan dengan besaran yang setara dengan kerugian yang diterima. Ketika muncul masalah dalam distribusinya, alternatif bagito dipilih dengan harapan akan muncul kepuasan semua orang dan untuk menghindari gesekan-gesekan di masyarakat. Ketika bantuan langsung tunai (BLT) digulirkan pertengahan tahun ini, proses yang hampir sama berlangsung di masyarakat.
Upaya-upaya masyarakat dalam meredam benturan di dalam masyarakatnya seringkali dihargai sebagai sebuah kebijaksanaan yang harus dihargai. Seringkali muncul asumsi bahwa di dalam setiap kebijaksanaan yang dibuat terdapat nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan dalam masyarakat dan oleh karenanya hal tersebut selayaknya dilestarikan. Namun tersirat, di dalam dinamika kehidupan masyarakat seringkali ditemui fakta adanya gurat-gurat kekecewaan dari mereka yang terpangkas hak-haknya. Meski secara realita tidak menunjukkan adanya sebuah masalah, namun dalam realita seringkali muncul lisan yang menyinggung ketidakpuasan terhadap apa yang diperoleh. Kondisi tersebut menempatkan mereka berada dalam posisi berlawanan, berhadap-hadapan dengan konsensus masyarakat secara keseluruhan. Keadaan demikian dapat dimaknai dalam dua hal. Pertama, potensi konflik sudah masuk dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan keadaan yang disebut “normal” dalam masyarakat, kualitas hubungan antar masyarakat menurun dan muncul pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat. Makna kedua adalah telah terjadi konflik laten. Kelompok-kelompok dalam masyarakat berdiri karena adanya pertentangan wacana dan pandangan dalam melihat sebuah isu. Untuk memahami realitas tersebut menarik untuk membawanya dalam bahasan strategi konflik guna merumuskan kebijaksanaan dalam arti yang sebenarnya.
Pruitt and Rubin (2004) menyebutkan adanya lima stategi yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik, yaitu contending (menyerang), yielding (mengalah), problem solving, withdrawing (menarik diri) dan inaction (diam). Ketika bagito diambil sebagai kesepakatan, strategi apa yang diambil oleh masyarakat yang seharusnya menerima bantuan dan oleh mereka yang memperjuangkan bantuan atas nama keadilan dalam arti sempit ?
Contending dijelaskan sebagai sebuah usaha memperjuangkan haknya dengan jalan memaksakan kehendak kepada pihak lain, asumsinya ketika konflik berakhir hanya akan ada satu pemenang. Yielding merupakan satu keputusan mengalah dalam sebuah konflik, namun hal tersebut bukan berarti menyerah, melainkan mengulur waktu untuk memperoleh sebuah problem solving yang lebih menguntungkan bagi semua pihak. Withdrawing dan inaction berada dalam satu garis dimana salah satu pihak melakukan penghentian dalam aksi, namun bedanya adalah strategi pertama bersifat permanen, sementara yang kedua tetap membuka kemungkinan untuk mencari alternatif pemecahan masalah. Dalam kasus distribusi bantuan, mereka yang mendapatkan prioritas adalah orang yang tidak mampu secara material maupun intelektual. Kondisi tersebut membatasi akses dan peluang mereka untuk berjuang melalui cara contending. Asumsinya, wilayah diskusi dan penguasaan sumber daya akan dikuasai oleh mereka yang mempunyai kemampuan material dan intelektual lebih baik. Apalagi secara kuantitatif terdapat perbedaan yang signifikan antara mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan dengan mereka yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Menarik diri atau diam juga bukan merupakan pilihan karena menafikkan hak yang seharusnya mereka terima. Problem solving pada akhirnya menjadi pilihan walau sebenarnya tidak berjalan dengan adil bagi mereka. Penguasaan forum sebagaimana disebutkan diatas pada akhirnya memaksa mereka untuk menerima keputusan yang “adil” untuk memuaskan kepentingan semua pihak. Adanya gejolak laten yang muncul di masyarakat hendaknya dipahami bahwa kesepakatan-kesepakatan yang muncul selama ini seringkali merupakan bentuk serangan, strategi contending dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan yang diperoleh pemerintah. Demi memperoleh hak yang mereka inginkan, legitimasi forum warga digunakan untuk mengalahkan penerima bantuan yang seharusnya.
Setiap kebijakan adalah pilihan untuk memperoleh tujuan tertentu. Dalam kasus distribusi bantuan, adanya prioritas merupakan bentuk yang dipilih karena terdapat disparitas dalam kerugian. Kebijaksanaan dalam arti yang sebenarnya adalah sikap menerima atas pilihan-pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Diimplementasikan dalam tindakan yang lebih jauh adalah secara bersama-sama mengawasi kebijakan yang diambil tersebut agar tidak terdapat penyelewengan di dalamnya. Tulisan ini masih merupakan sebuah abstraksi dari banyaknya konflik yang tersimpan di dalam masyarakat. Dengan melihat setiap gejolak yang terjadi hendaknya masyarakat lebih bijak menyikapi tindakan-tindakan dan kepekakatan yang diambil. Konflik tidak selalu perlu untuk dimaknai sebagai fenomena negatif, dan melakukan pengelolaan/managemen konflik terkadang justru akan memberikan sebuah nilai positif bagi masyarakat. Di dalam pengelolaan konflik terdapat dimensi pembelajaran dan kesadaran. Hal tersebut dipengaruhi penekanan managemen pada proses yang dibangun, bukan pada hasil yang ingin dicapai. Kesadaran paling utama yang muncul adalah perubahan pandangan terhadap nilai-nilai keadilan dan memunculkan sifat anti kekerasan. Keadilan, sebagai sebuah prinsip yang dijunjung tinggi oleh masyarakat hendaknya dimaknai sebagai sebuah ketaatan pada komitmen dan aturan main yang disepakati dalam penyelesaian permasalahan. Namun proses tersebut harus bersifat tidak membelenggu, bahkan menekan kelompok masyarakat yang lain. Harus bersifat melindungi, memberdayakan dan membebaskan kesadaran sosial tanpa menghilangkan prinsip hukum untuk keadilan. Dengan berbagai macam forum di masyarakat yang memungkinkan adanya komunikasi rutin, diharapkan masyarakat akan terus terbiasa dalam sebuah dialog yang mengedepankan perdamaian dan kemanusiaan. Kebijaksanaan masyarakat, sebagai sebuah modal sosial pembangunan hendaknya tidak lagi dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh keuntungan sepihak dan mengalahkan nilai-nilai positf social capital.

(Heru, 140908)

Membangkitkan Prestasi : Menghentikan Degradasi Nasionalisme

2008-09-07T23:16:00.001-07:00

Olimpiade Beijing telah selesai, namun perjuangan kontingen Indonesia sebagai salah satu pesertanya seolah sudah berakhir ketika smash Hendra Setiawan memastikan raihan emas pertama (dan terakhir) untuk Indonesia. Penyebabnya adalah tidak ada lagi cabang olahraga yang menjanjikan sumbangan medali setelah bulutangkis menyelesaikan kompetisinya. Perhatian masyarakat Indonesia yang sempat membuncah ketika pemain bulutangkis satu demi satu menunjukkan prestasinya meredup kembali seiring berakhirnya pertandingan yang dimainkan. Ditarik dalam wilayah yang lebih luas, kondisi tersebut dapat dianalogikan sebagai berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat sebagai dampak menurunnya prestasi olahraga atlet-atlet Indonesia. Lalu, dimana yang salah ? anekdot mana lebih dulu ayam atau telor menjadi pertanyaan serius apakah redupnya prestasi olahraga mempengaruhi berkurangnya rasa nasionalisme atau sebaliknya, karena kurangnya rasa nasionalisme maka tidak lagi muncul semangat-semangat pantang menyerah yang berujung pada prestasi ?
Secara sederhana nasionalisme dapat diartikan sebagai semangat membela tanah air, kebanggaan seseorang atau masyarakat terhadap negaranya. Bentuk aktualisasi atau media apresiasi dari nasionalisme berbeda dari masing-masing orang sesuai dengan profesi dan kemampuan yang mereka miliki. Dalam titik ini, olahraga menemukan rohnya sebagai media pemersatu dari berbagai macam kesibukan masyarakat. Hampir semua orang mempunyai agenda olahraga dalam kalender kehidupannya, meski hanya sekedar berjalan pagi. Dengan kondisi yang demikian, perkembangan olahraga merupakan sebuah isu yang penting untuk diperhatikan. Perlombaan multievent sebagaimana disebutkan diatas menawarkan persaingan antar negara. Berangkat dari kondisi negara yang mempunyai berbagai macam budaya, dimana ego kelompok dijunjung tinggi, kompetisi adalah sebuah persaingan yang mutlak harus dimenangkan. Tidak ada permisif bagi sebuah kegagalan atau secuil kesalahan. Bumbu politik, seperti yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia beberapa tahun terakhir menjadi pemicu semakin kerasnya persaingan yang diciptakan. Ketika kekalahan yang diterima, kebanggaan yang sebelumnya dimiliki perlahan meredup. Pasrah dan berlindung dibalik sikap realistis seolah menutup semangat juang untuk mendukung negaranya sendiri. Ketika perhelatan baru dimulai, benih pesimisme tumbuh subur dibanding berkobarnya optimisme. Namun sayangnya, alih-alih menghilangkan pesimisme dengan target prestasi tinggi, kalangan olahraga, terutama pemerintah sebagai penanggungjawab pembinaan prestasi atlet justru seolah mengamini ketidakpercayaan publik. Atlet yang tidak mempunyai peluang berprestasi, dengan alasan penghematan biaya, tidak diberangkatkan untuk mengikuti pertandingan. Secara tidak langsung hal tersebut berkontribusi pada kondisi psikologis si atlet. Ketika tidak ada kepercayaan dari negara, kenapa mereka mereka harus berlatih keras ? kebanggaan membela negara semakin menipis berbanding lurus dengan berkurangnya kesempatan yang diberikan.
Kondisi tersebut jelas menimbulkan keprihatinan tersendiri jika kita kembali kepada semangat nasionalisme diatas. Ketika tidak ada lagi kebanggaan terhadap negaranya, degradasi nasionalisme yang berlangsung terus menerus, seolah negara ini tinggal menghitung hari menunggu kehancurannya. Sebagai bagian dari negara ini, jelas kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan terjadi. Tanggungjawab tidak dapat ditimpakan sepenuhnya kepada pemerintah. Sektor swasta, dengan limpahan keuntungan yang diperoleh, hendaknya turut memberikan kontribusi dalam pembinaan prestasi olahraga di Indonesia. Kalangan olahragawan sendiri diharapkan tidak bersikap apatis dengan melepaskan tanggungjawab pengelolaan olahraga kepada mereka yang tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai olahraga yang akan dikembangkan. Inti dari managemen, pembinaan, dan pengembangan prestasi olahraga mesti dikembalikan kepada mereka yang berkompeten terhadapnya, jauh dari kepentingan politik dan ekonomi sesaat. Degradasi nasionalisme hendaknya tidak dimaknai sempit pada kerugian yang diterima oleh negara. Jika hal tersebut dibiarkan terjadi akan merembet pada berbagai macam sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh seluruh warga negara. Degradasi nasionalisme akan menjadi brand, label dari kurangnya loyalitas dan komitmen masyarakat Indonesia terhadap kepentingan diri mereka sendiri. Jika kondisi tersebut tidak segera dikembalikan pada posisi yang seharusnya, kepercayaan orang lain akan menjadi sebuah impian belaka.

Memahami Masyarakat : Nilai dan Tindakan

2008-08-13T01:44:00.000-07:00

Jumat, 1 Agustus 2008 saya mendapatkan berita bahwa mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) dari sebuah PTS yang berada di kampung sebelah diusir oleh warga. Hal tersebut dilatarbelakangi sikap salah satu mahasiswa yang sering mengucapkan kata-kata kasar kepada warga. Setelah beberapa kali teguran tidak diabaikan, masyarakat setempat memilih mengambil tindakan tegas untuk mengusir mahasiswa KKN dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa tersebut mengganggu nilai, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat.
Masyarakat adalah sekumpulan orang yang mempunyai serangkaian tujuan yang sama, seperi kesejahteraan, masyarakat yang berbudaya, dan kemudian membingkainya dalam berbagai macam aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut diberlakukan sebagai upaya menjaga arah dari kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aturan yang tertulis dilembagakan melalui serangkaian keputusan yang mempunyai legitimasi dihadapan hukum negara, sementara berbagai macam aturan dan kesepakatan yang tidak tertulis direpresentasikan melalui tindakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kewenangan untuk mengelola hukum tidak tertulis ini sepenuhnya berada di tangan masyarakat, yang dilakukan melalui lembaga-lembaga masyarakat yang diberi kewenangan atas nama masyarakat untuk menegakkan peraturan. Meski terdapat sebuah kepengurusan, berbagai macam keputusan penting dibahas melalui mekanisme rembug warga yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Di dalam definisi masyarakat terdapat makna loyalitas dan hubungan kekerabatan yang sangat erat. Di dalam konflik antar komunitas kita sering mendapatkan sebuah fakta bahwa munculnya rasa solidaritas sebagai pemicu. Hal tersebut sangat beralasan mengingat masalah yang dihadapi oleh salah satu anggota masyarakat memungkinkan terganggunya usaha pencapaian tujuan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi-kondisi demikian pada akhirnya memberikan tuntutan kepada setiap individu yang mempunyai kepentingan dengan masyarkat untuk bisa memahami dan memaknai nilai-nilai di masyarakat. Harapannya adalah bahwa dalam usaha mencapai tujuan pribadinya, individu dari luar tidak mengorbankan atau menganggu upaya mencapai tujuan masyarakat.
Dalam kasus terusirnya mahasiswa KKN sebagaimana yang disebut diatas, terdapat kegagalan dari individu mahasiswa KKN dalam menyesuaikan diri dengan budaya dan nilai yang dijunjung di dalam masyarakat. Tidak hanya bagaimana mereka seharusnya bertingkah laku, namun juga para mahasiswa sepertinya kurang memahami bagaimana posisi mereka dari kacamata masyarakat.
Kehidupan di desa, terutama di Jawa merupakan sebuah kondisi yang kompleks. Dengan jarak rumah yang tidak terlalu dekat, emosi antar warga jauh lebih kuat dibanding dengan orang kota yang hidup berdempetan. Tidak hanya berupa sifat kegotongroyongan masyarakat, namun juga dalam hal pergaulan dan tingkah laku sehari-hari. Pergunjingan, gosip, obrolan merupakan salah satu kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat desa. Dinamisme masyarakat yang tidak sepadat orang kota memberikan waktu lebih banyak untuk sekedar bercakap-cakap. Dengan banyaknya waktu berdiskusi, ruang obrolan pun menjadi cukup lebar, dari sekedar berkeluh kesah mengenai beban kehidupan sampai beradu pendapat menilai perilaku orang lain. Bagaimana orang berbicara, bagaimana orang berpakaian, gaya hidup, pergaulan merupakan cerita-cerita yang dengan cepat berkembang di masyarakat. Dengan latar belakang masyarakat yang bervariasi, pandangan yang muncul pun beranekaragam, baik positif maupun negatif. Ketika mahasiswa berperilaku menyimpang, oleh sebagian masyarakat mungkin diterima. Umpatan-umpatan kasar misalnya, di kalangan pemuda, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan bukan merupakan sesuatu yang aneh. Bukan hanya mahasiswa yang bisa mengumpat, namun warga juga bisa melakukan hal yang sama. Namun yang patut dicatat adalah meski bukan hal yang asing, bahkan mungkin menjadi kebiasaan untuk kelompok tertentu, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai masyarakat secara keseluruhan. Dibandingkan mereka yang tidak mempermasalahkan, jumlah mereka yang merasa terganggu jelas lebih banyak. Meski tidak merasakan kerugian secara langsung, apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut dinilai akan memberikan dampak yang buruk bagi anak-anak mengingat bukan hal yang aneh ketika anak-anak dengan mudah bergaul dengan orang-orang baru yang mereka kenal. Dengan asumsi bahwa mahasiswa yang bersangkutan masih dalam proses perkenalan dan mungkin belum begitu mengetahui nilai-nilai dalam masyarakat, teguran merupakan langkah pertama yang diambil. Harapannya, mahasiswa tersebut dapat belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun ketika teguran yang berkali-kali disampaikan tidak mendapatkan respon positif, tindakan tegas berupa pengusiran dipilih untuk mengamankan ketertiban masyarakat yang sudah terbangun selama ini.
Selain masalah nilai di dalam masyarakat, mahasiswa hendaknya juga melihat bagaimana posisi mereka di mata masyarakat. Di dalam masyarakat desa kebanyakan, mahasiswa identik dengan individu yang terpelajar, baik secara akademis maupun pergaulan. Mereka adalah individu-individu handal yang diharapkan mampu membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan latar belakang ekonomi, dimana kebanyakan mahasiswa berasal dari keluarga kaya, berbeda dengan masyarakat desa yang secara ekonomi sederhana, hal tersebut tidak menjadi persoalan serius mengingat bagi masyarakat, tingkah laku merupakan indikator utama bagaimana mereka menilai seseorang. Dengan kecerdasan yang dimiliki, diharapkan mahasiswa dapat membantu masyarakat dalam membangun desanya, baik secara fisik maupun pengetahuan. Tidak harus berasal dari mahasiswa secara langsung, namun mereka dapat berperan sebagai fasilitator dan membantu masyarakat dalam mengakses program-program pembangunan. Berbagai jalan dapat dilakukan baik dengan memberikan akses langsung maupun membantu masyarakat menyusun proposal atau perencanaan pembangunan. Harapan yang demikian tinggi merupakan pintu masuk bagi mahasiswa untuk memanfaatkan secara optimal sumberdaya masyarakat. Keuntungan diharapkan dapat diperoleh oleh baik masyarakat maupun mahasiswa. Selain keuntungan bagi masyarakat sebagaimana disebutkan diatas, bagi mahasiswa, sikap permisif masyarakat akan membantu mereka dalam mengembangkan program kerja dalam memenuhi tuntutan nilai yang dibebankan oleh universitas. Pelanggaran terhadap nilai yang berlaku di dalam masyarakat merupakan tindakan yang menciderai kepercayaan yang dibangun bersama. Ketika kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mahasiswa tidak dapat dipergunakan dengan baik, egoisme komunitas akan muncul sebagai bentuk kekecewaan. Mahasiswa tidak lagi dipandang sebagai individu yang dibutuhkan selama mereka tidak bisa menjaga keberlangsungan ketertiban masyarakat. Tanggungjawab pembangunan masyarakat secara kasar kembali diambil alih oleh masyarakat yang bersangkutan daripada menanggung resiko jangka panjang yang jauh lebih berbahaya. Satu hal yang patut digarisbawahi adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat semata-mata dilatarbelakangi pada keyakinan yang dimiliki, bukan merupakan sentimen antar budaya dan tidak menghormati adat-istiadat yang berbeda-beda. Pada hakikatnya mereka sadar bahwa mahasiswa berasal dari berbagai macam daerah dengan karakteristik yang berbeda-beda yang teraktualisasi dalam pemikiran dan tingkah laku yang berbeda. Namun dalam kacamata mereka, ketika mahasiswa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan di daerahnya, mahasiswa lah yang dituntut untuk memahami dan mentaati segala macam peraturan dan nilai yang berlaku di masyarakat.

(Heru, 020808)

Skandal Aliran Dana BI ke DPR : Menggiring Konstituen Menuju Pemilu 2009

2008-07-30T18:13:00.000-07:00

Akhir Juli 2008 semoga menjadi klimaks dari rangkaian dari dugaan korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tercatat beberapa anggota DPR diciduk KPK karena menggelapkan uang negara, antara lain Al Amin Nur Nasution, Bulyan Royan, Hamka Yamdu, Yusuf Emir Faisal, dan beberapa nama lainnya. Kasus terakhir yang disidangkan, korupsi aliran dana BI oleh Hamka Yamdu, menarik 52 anggota komisi keuangan DPR (Komisi IX) periode 1999-2004 dalam sangkaan korupsi. Berbagai motif menjadi latar belakang anggota dewan melakukan korupsi, mulai dari gratifikasi untuk rekomendasi kebijakan, pemenangan tender, dan lain-lain.
Kembali ke kasus Hamka Yamdu, mungkin sakit hati menjadi pemicu utama kesaksian Hamka yang membeberkan secara gamblang bagi-bagi duit yang terjadi di DPR. Hampir semua anggota komisi IX menerima uang dengan jumlah bervariasi mulai dari 250 juta-1 milliar. Tak kurang 2 menteri di kabinet SBY yang pernah duduk di DPR disebut namanya oleh Hamka, yaitu Paskah Suzeta (Meneg PPN/eks FPG) dan MS Kaban (Menteri Kehutanan/eks FPBB). Dengan keuntungan yang hampir sama, masuk akal jika Hamka berontak ketika dirinya sendiri yang harus menanggung konsekuensi hukum, meski kesaksiannya menimbulkan goncangan politik yang luar biasa menuju 2009. Banyaknya anggota dewan dari berbagai fraksi yang terlibat, serta dengan menyeret 2 orang menteri, goncangan yang diakibatkan jelas tidak hanya dirasakan oleh DPR yang notabenenya merupakan perwakilan partai secara langsung, namun juga menyentuh kredibilitas SBY yang disinyalir akan kembali maju mendapatkan RI 1 di 2009. Namun, momen yang ada sebenarnya dapat memberikan stimulan positif dalam membangun citra di 2009, serta dalam jangka panjang dapat mengurangi (bahkan memotong) “kebiasaan” korupsi anggota DPR.
Ketika banyak anggota DPR yang terlibat, masyarakat beralih mengarahkan pandangan kepada partai yang menjadi induknya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauhmana partai-partai yang anggotanya terlibat serius menyikapi masalah ini ? apakah mereka berani bertindak tegas dengan memberikan sanksi atau bersembunyi di balik “praduga tak bersalah“ untuk menyusun rencana lain yang lebih menguntungkan ?
Media, dalam hal ini televisi, merupakan sarana yang cukup efektif untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Namun yang patut dicatat adalah bahwa “promosi” melalui televisi dapat bersifat positif atau negatif, dan dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung. Reformasi memberikan kebebasan bagi pers untuk menyelenggarakan program-program diskusi politik, baik yang dikemas serius maupun parodi. Hal tersebut menjadi sebuah ragam acara baru yang digemari masyarakat, yang dalam tahapan selanjutnya akan memberikan tambangan pengetahuan politik masyarakat. Dalam proses bermasyarakat, pengetahuan tersebut kemudian berkembang menjadi topik diskusi dalam obrolan masyarakat baik di forum resmi, seperti pertemuan warga atau sekedar obrolan di pagi hari sembari membersihkan pekarangan rumah. Meski tidak mampu memberikan kekuatan untuk merubah kondisi yang ada di tingkat atas, diskusi-diskusi tersebut meningkatkan sikap kritis masyarakat, yang kemudian diaktualisasikan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu. Pilkada, yang menjungkalkan partai-partai besar dalam hasil akhirnya, merupakan bukti paling sahih, meski hal tersebut bukan satu-satunya faktor. Citra negatif partai sebagai akibat dari kasus Hamka Yamdu, maupun kasus-kasus korupsi di DPR lainnya saat ini mulai terbentuk di masyarakat. Dampaknya mudah ditebak, pemilih mereka akan beralih partai, atau golput.
Untuk mengurangi pandangan negatif di masyarakat, tindakan tegas kepada anggota merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan. Pemberhentian dari jabatan anggota dewan merupakan langkah penting pertama. Asas praduga tak bersalah perlu dikesampingkan dalam artian terdapat fakta yang digunakan aparat untuk menciduk yang bersangkutan. Bahwa dalam proses berikutnya yang bersangkutan dinyatakan tak bersalah, peradilan akan memulihkan nama baik yang terlanjur tercemar. Dalam dunia politik, pemulihan nama baik anggota juga akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Dilihat sekilas hal tersebut dapat diartikan bahwa parpol tidak bertanggungjawab terhadap anggotanya, namun dalam usaha menjaga kredibilitas, tindakan tersebut tidak dapat disalahkan, bahkan memberikan pembelajaran positif bentuk punishment dalam aktivitas politik. Dengan asumsi bahwa anggota DPR dekat dengan akses kesejahteraan dan kekuatan, anggota dewan akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan negatif yang akan mengambil hak-hak tersebut dari diri mereka. Tindakan berikutnya, ketika yang bersangkutan dinyatakan bersalah, pemberhentian keanggotaan partai merupakan hal yang harus dilakukan. Tujuannya sama, menjaga kredibilitas partai di masa yang akan datang. Kontrak politik di awal pemilihan mungkin patut untuk dipertimbangkan. Meski bukan merupakan produk hukum yang mengikat, secara politis kontrak tersebut akan menjadi legitimasi bagi setiap tindakan yang diambil sebuah partai terhadap anggotanya yang melakukan kesalahan. Istilah tebang pilih, dengan dalih apapun tidak dapat dibenarkan dalam kasus ini.
Eksistensi partai politik bertujuan untuk menempatkan anggotanya dalam lingkaran kekuasaan. Salah satu caranya adalah dengan meraih sebanyak mungkin dukungan masyarakat dalam pemilu. Seiring meningkatnya pengetahuan politik masyarakat, meski dalam berbagai keterbatasan, citra partai menjadi salah satu penentu pilihan masyarakat. Iklan melalui media massa cenderung menjadi perhatian utama. Partai atau tokoh baru bergerak memperkenalkan diri, sementara partai besar dan tokoh populer menawarkan perubahan. Namun yang patut dicatat adalah bahwa tindakan merekalah yang menentukan efektifitas promosi. Mereka yang baru muncul dituntut melakukan aktifitas maupun gerakan-gerakan yang menjadi contoh dari janji yang diberikan. Sementara bagi pelaku lama, politik menuntut mereka untuk berani bersaing serta bertindak dalam upaya menjaga eksistensi dan citra yang telah terbentuk. Bulyan Royan berasal dari FBR, Yusuf Emir wakil PKB, dan MS Kaban adalah representasi PBB, partai-partai tersebut, apapun asas yang digunakan, di dalam masyarakat dikenal sebagai partai Islam yang seharusnya menawarkan tindakan-tindakan positif guna mengambil hati mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, namun tindakan yang dilakukan justru menciderai asas yang disandangnya. Iklan melalui media dengan menyerukan berbagai macam slogan dan janji-janji, atau jor-joran menggelontorkan uang untuk memproduksi atribut kampanye baik poster, umbul-umbul atau baliho menjadi kontraproduktif ketika realitas menunjukkan bahwa mereka tidak mampu mengelola internal partai mereka sendiri dari berbagai macam penyakit seperti korupsi dan skandal memalukan lainnya. Meski belum menyentuh aktor-aktor utama pelaku korupsi, atau nama-nama tenar dalam pemerintahan, namun yang terjadi sejauh ini hendaknya menjadi warning bagi partai politik untuk tidak lagi melihat anggota atau caleg sebagai lumbung uang, namun menempatkannya sebagai mesin penggerak laju partai untuk mengarungi lautan politik, menuju pemilihan umum 2009. Semoga apa yang diungkap Hamka Yamdu adalah akhir dari petualangan bagi politikus nakal di Senayan..

Salam,
Heru (300708)

Profesionalisme : Pekerjaan Rumah tak Kunjung Usai

2008-07-28T18:21:00.000-07:00

Uni Eropa (UE), Juli 2008 meneruskan larangan terbang bagi maskapai penerbangan dari Indonesia. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa di Indonesia tidak ada lembaga yang mempunyai otoritas untuk menghentikan penerbangan sebuah pesawat ketika didapati masalah di dalamnya baik sebelum terbang atau setelah mendarat. Peraturan yang ada di Indonesia menetapkan bahwa untuk menghentikan sebuah pesawat terbang tinggal landas harus berdasarkan ijin menteri. Dalam pandangan UE, hal tersebut mempunyai resiko yang cukup besar bagi keselamatan penumpang. Mereka berharap ada sebuah lembaga yang mampu mengambil keputusan memberhentikan pesawat yang tidak laik terbang. Di bulan yang sama, Badan Liga Indonesia (BLI) terpaksa merubah jadwal Indonesian Super League (ISL) karena PSSI membatalkan keikutsertaan di Merdeka Games pada bulan Oktober dan membatalkan pelatnas Tim Nasional (Timnas) yang akan dilakukan. BLI terpaksa kembali merubah jadwal kompetisi kompetisi sepakbola tertinggi di Indonesia tersebut untuk memastikan bahwa semuanya akan bergulir tepat waktu. Bulan Desember 2008-Januari 2009 kompetisi juga terpaksa dihentikan karena Timnas akan mengadakan pemusatan latihan guna menghadapi Piala Kemerdekaan dan Piala AFF.
Dua kasus diatas merupakan gambaran alur birokrasi yang dibangun dan dikembangkan di Indonesia. Peran lembaga atau pejabat di tingkat pusat merupakan palu terakhir bagi pengambilan keputusan terhadap penanganan kasus-kasus yang menyinggung kepentingan nasional. Tidak hanya bersifat substantif, namun keputusan yang diambil seringkali juga menyangkut hal-hal teknis seperti kasus pelarangan terbang sebuah pesawat. Kebijakan, terutama yang bersifat teknis pada hakikatnya perlu dilakukan dengan cepat karena bersinggungan dengan komponen-komponen lain yang turut diperhitungkan demi berfungsinya sebuah mekanisme dan sistem yang lebih besar. Ketika untuk sebuah keputusan-keputusan teknis pemerintah pusat masih mengambil porsi kewenangan, kebijakan yang dikeluarkan pada akhirnya tidak akan berjalan efektif dan produktif. Kasus larangan terbang yang dikeluarkan UE merupakan antiklimaks dari kebijakan penerbangan yang dipolakan di Indonesia. Tidak hanya kerugian materiil, nama bangsa juga dipertaruhkan demi menjaga kepercayaan pihak luar. Ketika UE menolak penerbangan Indonesia, secara ekonomi hal tersebut mengurangi gaung promosi bagi investasi pihak asing di Indonesia. Muncul gambaran-gambaran birokrasi yang rumit dan mahal yang harus membuat investor memperhitungkan kembali ongkos produksi ketika mereka harus berinvestasi di Indonesia. Secara politik, Indonesia akan dilihat sebagai negara yang sentralistis dan tertalu tergantung dengan atasan, walau UU pemerintahan daerah secara tidak langsung sudah mengangkat peranan dari pemerintah di tingkat lokal. Kasus ISL juga mungkin hanya ditemui di Indonesia. Di sebagian besar negara di dunia, kompetisi liga dan agenda tim nasional merupakan satu kesatuan. Kompetisi yang berkesinambungan dan dikelola secara profesional merupakan pelatnas bagi Timnas. Tidak ada lagi pemusatan latihan, kecuali seminggu sebelum Timnas berlaga. Jadwal disusun dengan rapi, termasuk bagaimana distribusi waktu bagi liga dan Timnas dan dilakukan jauh-jauh hari sebelum gelaran kompetisi dimulai. BLI dibentuk sebagai wadah untuk mengelola dan mengarahkan liga Indonesia untuk menjadi kompetisi yang profesional. Di dalam kewenangannya BLI menyusun manual ISL, mengatur pengelolaan klub, dan lain-lain. Namun sayangnya, peran tersebut tidak dapat berjalan maksimal karena kewenangan tersebut seringkali dikalahkan oleh kebijakan PSSI sebagai lembaga pengelolaan sepakbola tertinggi di Indonesia. Alih-alih menjadi profesional, klub-klub yang bertarung pada ISL justru kesulitan karena perubahan jadwal berarti perubahan kontrak pemain-pemainnya. Banyaknya libur kompetisi tidak sebanding dengan gaji yang diberikan, sementara molornya kompetisi memberikan resiko hilangnya pemain di akhir kompetisi karena dalam sistem di persepakbolaan di Indonesia pemain dikontrak hanya untuk 1 tahun, seperti anggaran dalam APBD yang menjadi sumber dana utama.
Birokrasi profesional adalah bagaimana sebuah struktur membiarkan penggunaan keahlian profesional dalam kondisi otonomi dan diferensiasi status yang kaku. Tidak ada kecenderungan untuk memberi tekanan yang terlalu banyak pada praktek-praktek birokratis (Ambar Teguh, 2004:81). Di dalam definisi tersebut terdapat dua hal penting yang patut diperhatikan yaitu bagaimana munculnya kepercayaan kepada individu-individu yang profesional untuk menjalankan tugasnya tanpa adanya intervensi dari atasan maupun hambatan birokratis yang dibangun. Asumsinya, profesionalisme adalah keahlian, penguasaan pengetahuan tertentu, dan hal tersebut merupakan buah dari proses dan pengalaman yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga tidak setiap orang, sekalipun dia adalah pemimpin, mempunyai kewenganan untuk mengintervensi dimensi keilmuan yang disampaikan, ketika dia tidak berasal dari latar belakang yang sama. Sementara birokrasi diyakini akan menjadi penghambat dari tercapainya produktivitas kerja karena dalam pelaksanaanya, profesional membutuhkan sebuah kebebasan untuk berekspresi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai. Muara akhir dari dua komponen tersebut adalah terciptanya sebuah kinerja organisasi atau lembaga yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan lembaga. Rummler dan Brache (dalam Hidayat dkk, 16) mengemukakan tiga tingkatan kinerja yaitu tingkat institusi, tingkat proses dan tingkat tugas/pelaksana tugas. Tingkat institusi menekankan pada hubungan institusi dengan pasar dan fungsi-fungsi utamanya yang tergambar dalam kerangka dasar struktur institusi serta mekanisme kerja yang ada. Variabel yang mempengaruhi kinerja pada tingkat ini mencakup strategi-strategi tujuan yang meliputi keseluruhan kerja institusi dan penggunaan atau alokasi sumber daya yang ada secara tepat. Tingkat proses menekankan pada proses kegiatan antar fungsi. Variabel kinerja pada tingkat ini mencakup kesesuaian proses kegiatan dengan kebutuhan pengguna jasa, efisiensi dan efektifitas proses, kesesuaian pengukuran dan tujuan proses dengan persyaratan-persyaratan yang diinginkan institusi maupun pengguna jasa. Sementara tingkat pelaksana tugas/tugas menekankan pada individu-individu yang melaksanakan proses pekerjaan. Rummler dan Brache selanjutnya menjelaskan bahwa untuk mendukung optimalisasi hasil di masing-masing kinerja, ada tiga faktor penting yang mempengaruhi yaitu tujuan (goals), desain (design) dan managemen (management). Dalam pola birokrasi Indonesia, kekuasaan merupakan sentral dari semua kegiatan. Harapannya, dengan penguasaan sebuah lembaga beserta sistem di dalamnya akan meningkatkan posisi dan keuntungan pribadi atau kelompok. Pengaruh faktor politik begitu terasa sehingga seringkali pos-pos pengambil kebijakan justru ditempati oleh individu-individu yang kompeten di bidang yang dipimpinnya. Parahnya, kekuasaan tersebut seringkali disalahgunakan, sehingga menutup rasionalitas yang seharusnya ada. Struktur, peraturan, dan relationship dirancang bukan dalam rangka menggapai tujuan atau misi yang diamanatkan, namun dikelola dengan harapan kekuasaan yang digenggam dapat terus berlanjut. Dalam titik ini, kinerja dalam level institusi, proses dan pelaksana tugas menjadi kontraproduktif karena menempatkan diri berlawanan dengan kepentingan pelanggan. Penolakan UE serta kekecewaan penggila bola tanah air mensiratkan bahwa terdapat pekerjaan rumah bagi kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan tuntutan pasar. Jarak yang membedakan keduanya teramat besar. Disatu sisi nuansa kepentingan politik dan tawar menawar keuntungan bisnis menjadi perhatian dari pemegang kebijakan, sementara pelayanan yang baik dan berorientasi pelanggan merupakan tuntutan kepada birokrasi yang berkualitas. Goals, design, atau management hendaknya diarahkan kedalam ruang profesionalitas yang diserahkan kepada individu yang berkompeten sehingga pelayanan dan kebijakan yang dihasilkan secara langsung memberikan manfaat kepada pengguna jasa. Indonesia mempunyai IPTN, yang menandakan bahwa banyak orang yang mempunyai kualifikasi yang dapat diandalkan untuk pengawasan teknis, sementara di PSSI berdiri para pemerhati bola dengan pengetahuan pengelolaan organisasi prestasi seperti PSSI. Dengan potensi yang dapat dibanggakan sudah saatnya birokrat di Indonesia memberikan dorongan bagi munculnya nilai-nilai profesionalisme dalam lembaga yang dipimpinnya.

Wujudkan semuanya dengan hati bijak di 2009...

(Heru, 260708)

Artis dan Politik Praktis : Dua Mata Pisau dari Dua Pisau yang Berbeda

2008-07-24T18:16:00.000-07:00

Satu fenomena menarik dalam kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia saat ini adalah maraknya artis yang terjun ke dunia politik praktis, baik mencoba berada di wilayah eksekutif dengan menjadi kepala daerah maupun di meja legislatif menjadi wakil rakyat. Kesuksesan Dede Yusuf menjadi wakil gubernur Jawa Barat disinyalir menjadi salah satu pemicu dari ketertarikan artis untuk mencoba berkibar di dunia politik. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah politik dalam pandangan artis tersebut adalah sebuah pekerjaan atau sebuah tanggungjawab ?
Gusti Randa merapat ke Hanura, Adrian Maulana bergerak ke PAN, Marissa Haque dan Evie Tamala mendekat ke PPP, serta tak ketinggalan artis cantik Venna Melinda dan penyanyi Tere mencoba mengadu nasib dengan menjadi caleg dari Partai Demokrat. Sebelum itu, Syaiful Jamil berjuang untuk menjadi pemimpin di Serang dan Helmi Yahya bersiap untuk bertarung dalam pemilihan gubernur Sumsel mendampingi Sjahrial Oesman. Deretan artis-artis yang banting setir terjun ke dunia politik disinyalir akan terus bertambah sampai dengan hajatan Pemilu 2009 mengingat masyarakat Indonesia sangat mudah untuk larut dan ikut dalam euforia tertentu yang sedang mewabah. Informasi yang terus menerus berkembang di televisi, yang notabenenya adalah media yang dangat dekat dengan masyarakat, membentuk pandangan dan persepsi yang akan mengarahkan masyarakat pada serangkaian tindakan yang diambil.
Keterlibatan artis dalam hingar bingar politik bukan merupakan kasus yang baru di Indonesia. Sebagai publik figur yang dekat dengan masyarakat, artis dipandang cukup potensial untuk mendulang dukungan dari masyarakat. Namun, terdapat pergeseran yang signifikan dalam peran yang dimainkan oleh para artis di panggung politik. Pada masa lalu artis lebih berperan dalam menggalang massa, terutama dalam tahapan kampanye. Dalam kasus ini, penyanyi dangdut dapat dikatakan menjadi rebutan oleh partai-partai yang berkampanye. Selain karena label artis yang disandang, musik dangdut yang dianggap sebagai musik rakyat dianggap mampu mendekatkan partai dengan konstituen. Keterlibatan seorang artis sebagai anggota partai juga diharapkan mampu menarik fansnya untuk mengikuti pilihan sang idola. Tetapi, dalam politik praktis, artis kurang begitu populer, kalah dibandingkan dengan para birokrat, pengusaha ataupun purnawirawan TNI. Saat ini, kondisi berbalik seratus delapan puluh derajat. Meski disinyalir tujuan yang ingin dicapai masih sama, yaitu menarik minat massa, artis mendapatkan peran yang lebih penting yaitu untuk mewakili parpol di pemerintahan.
Tanpa bermaksud merendahkan kapasitas dari artis-artis di Indonesia, fakta penting yang tidak dapat disangkal adalah bahwa dunia keartisan dan politik merupakan dunia yang berbeda. Gusti Randa dalam sebuah acara di televisi pernah berujar bahwa kenapa orang hanya mempermasalahkan artis yang menjadi politikus, namun tidak menolak politikus yang menjadi artis ? dalam hemat penulis, jawabannya jelas, keduanya punya posisi dan peranan yang berbeda. Artis adalah penghibur, sementara politikus adalah pemimpin. Penghibur dapat didefinisikan sebagai “orang yang menghibur”. Hasil akhir yang ingin dicapai adalah orang yang dihibur akan senang dan sejenak melupakan permasalahan yang dihadapi. Sementara itu politikus mengambil porsi yang lebih penting, yaitu menderivasikan kebijakan menjadi sebuah kesejahteraan bagi masyarakat. Mereka tidak sekedar menghibur, namun juga dituntut untuk melakukan tindakan untuk menghilangkan kesusahan dan kesengsaraan yang dialami oleh masyarakat, yang dalam hal ini dilakukan melalui kebijakan yang disusun. Ketika politikus menjadi seorang penyanyi, pemain sinetron, dan berbagai macam kegiatan keartisan lainnya itu tidak lebih dari aktualisasi seni dari seseorang, merupakan perwujudan dari esesnsi cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Orientasi utamanya lebih pada kepuasan jiwa, bukan pada kebutuhan memperoleh penghasilan yang besar yang ditawarkan oleh dunia keartisan. Sementara itu menjadi seorang politikus berarti bertanggungjawab terhadap kehidupan masyarakat. Di dalamnya terkandung kekuasaan, wewenang dan akses terhadap sumber-sumber kesejahteraan yang lebih baik, sehingga memberikan beban moral yang jauh lebih tinggi untuk berpegang teguh pada tanggungjawab. Ketika hal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, tidak hanya individu si artis yang dirugikan, namun kehidupan masyarakat merupakan tanggungan yang dipertaruhkan.
Lalu, apakah artis tidak dapat menjadi politikus ? bisa, tapi dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi.
Sophan Sophian (alm) merupakan bukti “kesuksesan” artis ketika bekerja di wilayah politik. Syarat penting yang harus dipegang adalah komitmen. Melihat sejauhmana komitmen seorang artis dalam dunia politik adalah dengan mengacu pada karakter yang dibangun oleh si artis selama ini. Banyak orang menghargai kehendak artis, sebagaimana keberadaan mereka sebagai warga negara pada umumnya, ingin melakukan sesuatu yang berharga untuk menolong bangsan dan negara dari keterpurukan. Namun masyarakat sebagai pihak yang akan merasakan secara langsung dampak dari keberadaan mereka sebagai pemimpin membutuhkan bukti yang nyata. Sebuah karakter tidak dapat dibentuk secara instan, melainkan memerlukan proses yang cukup lama. Menjadi seorang politikus berarti dia harus peka dengan isu-isu kebijakan, termasuk juga dengan dinamika kehidupan sosial. Harapannya, dengan kepekaan tersebut dia akan mampu memberikan solusi yang dibutuhkan dalam upaya pemecahannya. Bagi seorang artis, yang dekat dengan media, jelas bukan hal yang sulit untuk membangun karakter di masyarakat. Namun, karakter dalam hal ini tidak cukup dengan munculnya si artis di tengah korban bencana atau anak yatim piatu, namun seberapa kreatif tindakan yang diambil, itulah makna sebenarnya dari pembangunan karakter. Memberikan bantuan jelas penting, namun sebagaimana perkembangan isu pembangunan dewasa ini, pemberdayaan memegang peranan penting dalam penyelesaian masalah masyarakat. Mungkin terlalu jauh membayangkan seorang artis bergerak menjadi pekerja sosial, namun mereka mempunyai jaringan yang cukup kuat kepada pemerintahan sehingga mampu memberikan tekanan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan. Keterlibatan dalam forum-forum diskusi atau menjadi aktivis dalam kelompok-kelompok masyarakat juga dapat menjadi media yang efektif dengan catatan mereka menunjukkan determinasi tinggi dalam pergulatan intelektualitas dan perdebatan ide yang dibangun di dalamnya. Lagi, Sophan Sophian (alm) menjadi contoh. Duduk sebagai anggota DPR mewakili PDIP tak ragu ditinggalkan ketika ideologi yang dikembangkan berseberangan dengan ideologi partai.
Menjadi politikus dalam level apapun memerlukan pengetahuan mendasar mengenai tata pemerintahan. Apa fungsi pemerintahan, bagaimana menjalankan pemerintahan, bagaimana proses perumusan kebijakan sampai bagaimana mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat merupakan pertanyaan-pertanyaan penting yang harus mampu dijawab oleh seorang politikus. Dalam wilayah kekuasaan, terdapat berbagai macam kelompok kepentingan yang masing-masing saling berlomba untuk mendapatkan keuntungan, yang dilakukan melalui berbagai macam tindakan yang terkadang diluar norma dan nilai yang ada di masyarakat. Dibutuhkan sebuah skill yang baik untuk melakukan kontrol guna memastikan hal-hal tersebut tidak memberikan ekses negatif bagi masyarakat. Tidak hanya secara intelektual, namun juga secara mental karena dapat dipastikan ketika seseorang mempunyai kedudukan dalam pemerintahan akan banyak orang yang mendekatinya, dan ketika muncul kekecewaan, tekanan adalah konsekuensi yang harus diterima. Seorang artis, diyakini mampu untuk menguasai pengetahuan dan skill sebagaimana yang dibutuhkan diatas, namun membutuhkan proses yang panjang untuk membentuknya. Masyarakat melihat seorang artis dari berbagai macam sudut. Perilaku, cara berpakaian, penampilan yang disuguhkan di layar kaca, hubungan kemasyarakatan, cara berfikir, berbicara, dan lain-lain adalah wilayah perhatian dari masyarakat terhadap seorang artis. Oleh karena itu, jelas bukan merupakan pekerjaan mudah bagi seorang artis untuk meraih simpati dari masyarakat, terutama dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap dinamika politik.
Meski dalam politik dikenal adigium “tidak ada kawan yang abadi, melainkan kepentingan yang abadi”, politik dan dunia keartisan hendaknya tidak membangun sinergi sesaat demi kepentingan pribadi dan meninggalkan kebutuhan masyarakat. Menarik artis dalam politik praktis pada akhirnya jelas akan membangun sebuah kelompok baru yang berdiri diatas kesengsaraan masyarakatnya. Ketika politikus, pengusaha, militer, dan artis berdiri mendiskusikan bagaimana akan mendistribusikan kekuasaan bagi kepentingan kelompok, lalu dimana keadilan bagi petani, nelayan, buruh, dan kelompok masyarakat yang lain ?? sadarlah...
(Heru, 240708)

Kenapa masyarakat berani dengan polisi ??

2008-07-22T01:32:00.000-07:00

Sabtu pagi secara tidak sengaja penulis menyaksikan berita yang ditayangkan SCTV yang meliput terjadinya kejar-kejaran antara mobil patroli polisi dengan sebuah mobil. Latar belakang pengejaran tersebut adalah polisi hendak menghentikan mobil penumpang yang bermuatan penuh dengan barang-barang yang dikemas dalam kardus. Namun alih-alih memberikan kemudahan bagi polisi untuk memerikasanya, yang terjadi justru si pengemudi mobil melarikan diri. Dengan dibantu masyarakat polisi berhasil menghentikan mobil tersebut.

Pengemudi mobil memberikan alsan bahwa dia melarikan diri karena sudah kesal dengan tindakan aparat yang memeras diadengan dalih penegakan aturan karena dia telah melanggar aturan pemanfaatan kendaraan. Perintah polisi untuk menunjukkan surat kelengkapan kendaraan pun hanya ditanggapi dengan menunjukkan SIM dan STNK, namun menolak untuk membiarkan polisi memeriksanya secara langsung. Setelah mendengarkan penjelasan si pengemudi mobil, polisi menggeledah mobil dan mendapati kendaraan berisi penuh dengan kemplang dalam kardus serta bungkus plastik. Namun, meski hal tersebut adalah pelanggaran, termasuk proses melarikan diri itu sendiri, polisi justru membiarkan si pengemudi mobil pergi.

Cerita ditas apabila ditarik ke wilayah yang lebih luas dapat menjadi sebuah alasan kenapa masyarakat cenderung kurang simpatik dengan polisi, dan bahkan dalam beberapa kasus berani melawannya. Pertama, dalam diri polisi sudah terpasang label negatif. Suap, premanisme, kekerasan, dan beberapa hal negatif lainnya tidak pernah lepas dari kinerja polisi. Meski tidak dapat digeneralisasikan, kondisi tersebut berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat. Setiap tindakan aparat kepolisian, meskipun dapat dibenarkan secara hukum, dalam pandangan masyarakat tidak lebih dari usaha aparat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Kasus penggunaan telepon oleh tersangka suap BLBI, Artalyta Suryani, yang berada dalam pengawasan polisi merupakan satu bukti baru prasangka tersebut. Kedua, sikap polisi kurang tegas. Kasus diatas merupakan contoh bagaimana polisi tidak mampu menunjukkan wibawanya dihadapan masyarakat meski dalam posisi yang dibenarkan secara hukum. Padahal, wibawa polisi sangat berperan dalam menentukan terciptanya ketertiban di masyarakat. Ketika dalam posisi terpojok polisi membebaskan pelanggaran terjadi, secara tidak langsung hal tersebut menjadi pembenar bagi prasangka masyarakat selama ini. Dalam penyelesaian suatu masalah hukum, polisi tidak boleh menggunakan pemikiran masyarakat pada umumnya yaitu mengambil hikmah dari setiap kejadian (seperti dikemukakan oleh Kadiv Humas Mabes Polri terkait penggunaan telepon Artalyta : kejadian ini merupakan murni kesalahan petugas, hendaknya kita dapat mengambil hikmahnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang). Polisi dilengkapi dengan kewenangan untuk menegakkan peraturan. ketika peraturan dilanggar, selama masih dalam koridor undang-undang, polisi berhak untuk melakukan tindakan.

Kebanggaan menjadi seorang polisi, terutama di kalangan masyarakat saat ini hanya dirasakan oleh aparat yang bersangkutan dan keluarganya, sementara itu, bagi masyarakat pada umumnya, polisi tidak lebih dari pegawai berseragam yang saling berkompetisi memperoleh kekuasaan dan prestise dalam masyarakat. Masyarakat saat ini semakin kritis, untuk itu, membangun wibawa dan profesionalitas menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh polisi. Terlepas dari semua masalah yang ada dalam tubuh polisi, penulis yakin bahwa keberadaannya mutlak diperlukan untuk membawa masyarakat dalam kondisi aman dan tertib, dalam jargon yang selalu dikumandangkan "siap melayani dan melindungi masyarakat".

salam.

Polisi vs Mahasiswa : Dampak Negatif Kebijakan “Banci”

2008-06-24T23:22:00.001-07:00

Jumat, 20 Juni 2008, seorang mahasiswa UNAS Jakarta menghembuskan nafas terakhir di RSPP. Berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, mahasiswa yang belakangan diketahui bernama Maftuh Fauzi meninggal karena mengidap virus mematikan HIV. Dalam kondisi normal, hal tersebut tidak akan menjadi berita mengejutkan ketika jumlah persebaran virus mematikan tersebut di Indonesia memang sudah mengkhawatirkan. Namun kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Kematian sang mahasiswa memicu gejolak politik di Indonesia ketika diketahui bahwa mahasiswa yang bersangkutan adalah salah satu dari beberapa orang mahasiswa yang ditangkap mahasiswa dalam tragedi penyerangan polisi di kampus UNAS yang dipicu oleh unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM. Spekulasi berkembang bahwa korban meninggal karena kekerasan yang dilakukan polisi. Hal tersebut diperkuat dengan kesaksian rekan dan keluarga korban yang menyatakan bahwa korban mengeluh rasa sakit di kepala bagian belakang. Pun demikian juga mahasiswa mantan teman satu kamar selama ditahan polisi menyatakan korban sering mengeluh sakit, dan sayangnya kondisi tersebut kurang diperhatikan polisi dan tetap malakukan pemeriksaan lanjutan kepada korban. Isu HIV merupakan sebuah rekayasa yang dibuat untuk mengalihkan perhatian. Kondisi tersebut mamancing reaksi dari teman-teman korban yang kemudian diekspresikan dengan unjuk rasa mahasiswa di gedung DPR pada tanggal 24 Juni 2008 bersamaan dengan berlangsungnya siding paripurna DPR membahas rencana pengajuan hak angket kepada Presiden terkait kenaikan harga BBM. Dan ketika demo mahasiswa berakhir dengan kerusuhan sampai malam hari, citra negara dan bangsa Indonesia kembali dipertaruhkan.
Kekerasan seolah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam aksi massa belakangan ini, termasuk dilakukan oleh mahasiswa yang dianggap sebagai kelompok masyarakat dengan intelektualitas dan rasionalitas yang dibanggakan. Pun demikian dengan aparat kepolisian. Mempertontonkan serangkaian tindakan brutal dan cenderung represif seolah menafikkan peran dan fungsi mereka sebagai pelindung masyarakat. Ketika benturan antara mahasiswa terjadi, jubah intelektualitas dan pengayom dilepas hanya untuk mengubahnya menjadi wajah premanisme atau tak ubahnya tawuran pelajar dengan ego di dalamnya. Siapa yang salah ? dalam kacamata penulis, rasionalitas sebab dan akibat merupakan penjelasan yang paling masuk akal.
Kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga BBM merupakan isu yang kurang populis, dimana kondisi demikian juga diamini sendiri oleh pemerintah. Namun, kebutuhan mengamankan kondisi keuangan negara membuat pemerintah tidak dapat menghindarinya. Kebijakan tersebut tidak populis karena sebagian besar rakyat Indonesia masih belum bisa bernafas normal sebagai akibat dari keterpurukan kondisi ekonomi Indonesia. Jangankan untuk mencapai sebuah kesejahteraan, memenuhi kehidupan dasar pun masih menjadi beban yang luar biasa berat bagi masyarakat. Ketika BBM pada akhirnya dinaikkan, kemarahan dan makian meluncur deras kepada pemerintah. Mahasiswa sebagai kelompok yang cenderung menempatkan diri berada di samping masyarakat dalam membela hak-hak hidup mereka pada akhirnya muncul dalam kondisi tersebut. Sejak rencana kenaikan harga BBM digulirkan, serangkaian demo digelar untuk memberikan tekanan politik kepada pemerintah. Selain untuk mengubah kebijakan, demo juga digelar untuk menarik simpati masyarakat lainnya sehingga diharapkan tekanan kepada pemerintah akan lebih kuat. Namun, entah karena sudah terlalu capek dengan situasi yang berkembang, simpati masyarakat yang diharapkan tak kunjung datang. Pun demikian pemerintah sebagai sasaran kemarahan juga tidak menunjukkan kegamangannya, malah justru melaju dengan secara resmi menaikkan harga BBM. Isu kenaikan BBM berhembus selama kurang lebih 2 bulan. Dengan sensitifitas yang cukup tinggi, pengguliran isu dalam jangka waktu yang cukup lama memancing kemarahan yang luar biasa dan terus terakumulasi. Dan ketika kemarahan tidak kunjung didengarkan, kekerasan menyeruak sebagai upaya terakhir menarik perhatian pemerintah, media, dan kelompok masyarakat lainnya.
Berdiri sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang kurang tegas, kekerasan muncul sebagai pemicu sikap represif dari aparat kepolisian. Dengan fungsi menjaga ketertiban masyarakat, kepolisian merupakan benteng terdepan pemerintah dalam menghadapi kekacauan di masyarakat. Mereka dilengkapi dengan serangkaian prosedur penanggulangan aksi masssa. Dengan perangkat tersebut diharapkan polisi mampu mengontrol massa dengan tetap mengindahkan kewajiban mereka sebagai pengayom. Kemudian, dengan perangkat tersebut, kenapa mereka seringkali bersikap brutal dalam menghadapi demonstrasi ? pada akhirnya, dalam situasi kerusuhan, ego dan emosi lebih mengemuka dibanding segala bentuk batasan yang ada. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat seringkali kekerasan yang ditunjukkan demonstran membahayakan keselamatan polisi. Refleks melakukan pembelaan terhadap ancaman yang akan diterima kemudian memunculkan aksi balasan dari aparat. Dan ketika perang terjadi antara polisi dengan demonstran, sesungguhnya yang terjadi adalah perang antar kelompok masyarakat dengan segala kepentingan dan emosi yang ada di dalamnya. Demonstran mengabaikan jalur-jalur diskusi dan orasi yang mendidik, sementara polisi mendobrak segala prosedur yang seharusnya dijalankan.
Lalu, kembali pada pertanyaan diatas, siapa yang salah ??
Terlalu ekstrem menempatkan salah satu kelompok dalam posisi benar salah, namun ada satu pihak yang sebenarnya menjadi kunci dari semuanya, yaitu pemerintah. Bukan menempatkan pemerintah sebagai sasaran tembak kritikan, namun pemerintah seharusnya mempunyai otorisasi untuk mengatur terjadinya benturan antar anggota masyarakatnya.
Dalam kasus UNAS, isu BBM merupakan pemicu utama. Bahwa dengan segala perhitungannya kenaikan BBM tidak dapat dielakkan, pemerintah seharusnya tidak perlu mewacanakan hal tersebut kepada publik, setidaknya tidak dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga memungkinkan masyarakat mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Terlepas dari benar atau salah keputusan menaikkan harga BBM, pemerintah sebagai representasi rakyat mempunyai otoritas untuk mengatur kehidupan warga masyarakatnya. Kebijakan pada dasarnya adalah sebuah pilihan. Di dalamnya terkandung makna pentingnya sebuah ketegasan. Ketika pemerintah berjalan dengan kebijakannya, maka sebisa mungkin mereduksi perlawanan dari masyarakat. Ketika pemerintah memasang isu BBM dalam wacana publik dalam waktu yang cukup lama, kepentingan politik pada akhirnya akan bermain di dalamnya. Dalam kondisi sekarang ini hal tersebut menjadi masuk akal mengingat berbagai pihak sedang berupaya menarik simpati untuk kepentingan 2009. Dan isu BBM, yang menempatkan rakyat sebagai korban dan pemerintah sebagai “penjahat”, merupakan senjata ampuh untuk menimbulkan kegoncangan dalam situasi kenegaraan.
Kekerasan yang muncul sebagai imbas dari kebijakan tersebut juga menjadi contoh lain lemahnya pemerintah, dalam hal ini aparat kepolisian, di mata masyarakatnya. Kepolisian mempunyai standar sejauhmana sebuah aksi dinilai berisiko menimbulkan gangguan ketertiban. Dan ketika itu terjadi, mereka berhak untuk mengambil sebuah tindakan untuk membubarkan aksi. Namun satu hal yang perlu dicatat, standar prosedur penanganan aksi seyogyanya tidak menjadi alat untuk membubarkan sebuah bentuk penyampaian pendapat seperti demonstrasi yang berlangsung damai. Penanganan demonstrasi yang cenderung rusuh dewasa ini seringkali terlambat dilakukan oleh aparat kepolisian yang pada akhirnya memunculkan “emosi” sebagaimana disebutkan diatas. Tindakan-tindakan yang berlebihan seperti menganiaya demonstran, penyerangan kepada kelompok massa, bahkan pengrusakan barang-barang milik demonstran pada hemat penulis justru menempatkan aparat tidak lebih baik daripada demonstran, bahkan dalam iklim politik sekarang ini justru akan menempatkan mereka sebagai pihak yang bersalah. Hendaknya polisi bergerak ketika melihat resiko kerusuhan, membubarkan demonstran, dan..hanya sampai itu, jangan lebih. Sementara bagi mahasiswa, terlalu banyak yang dirugikan ketika kekerasan menjadi media perlawanan. Tidak hanya pihak luar, namun esensi perjuangan itu sendiri yang akan berkurang..mengawal sebuah kebijakan adalah pekerjaan rumah bagi kita bersama. salam.

Menilik Batas Kebijakan Pelayanan Sosial

2008-06-12T01:24:00.000-07:00

(Pendidikan Inklusi dan Mimpi Difabel)

Heru Nurprismawan, 2008

Pemerintah, dalam konsep kenegaraaan merupakan representasi dari masyarakat yang mempunyai tanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh negara sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, dalam hal ini adalah sebagai usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tanggungjawab tersebut kemudian muncul melalui serangkaian kebijakan yang dibuat, baik itu kebijakan publik maupun kebijakan sosial.
Dalam perkembangannya, dua jenis kebijakan tersebut justru berjalan tanpa koordinasi. Hakikat pemerintah sebagai representasi masyarakat pada akhirnya justru mendefinisikan masyarakat setara sebagai “warga negara”, bukan sebagai individu yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Apresiasi dari definisi ini adalah adanya kebijakan pemerintah yang cenderung bersifat pembagian hasil pembangunan dibanding pelaksanaan kebijakan yang berbasis hak individu. Jamkesos, askeskin, serta produk-produk pelayanan sosial pemerintah bagi masyarakat miskin masih terbungkus rapi dengan aturan dan mekanisme yang berbelit-belit, yang memaksa masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan gratis justru merogoh saku mereka untuk melewati setiap tahapan administratif. Batasan kegunaan fasilitas pelayanan sosial pemerintah ikut menambah beban masyarakat ketika mereka harus mengeluarkan ongkos lebih banyak untuk menjangkau akses pelayanan yang gratis. Setali tiga uang dengan produk-produk diatas, kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan juga tidak menjelaskan mana yang miskin dan mana yang tidak. Bantuan operasional sekolah (BOS) sebagai pengalihan dana subsidi BBM warga miskin justru diberikan dengan berbasis sekolah, tidak berbasis kebutuhan individu. Penentuan sasaran yang kurang tepat dan evaluasi yang lemah menyebabkan kebocoran dana-dana pendidikan tidak terpantau dengan baik dan tidak bisa pula dicegah dengan baik.
Sebagai bentuk evaluasi terhadap pelayanan sosial, menarik untuk melihat proses pendidikan inklusi bagi difabel (penulis menggunakan istilah difabel: different ability people sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang cenderung menafikan keberadaan difabel sebagai individu yang “normal”) yang coba diterapkan di Indonesia. Setidaknya dalam proses ini terdapat sasaran dengan kebutuhan yang jelas sehingga dapat dilihat seberapa efektif dan efisien pelayanan sosial yang didesain oleh pemerintah dengan berbasis hak individu masyarakatnya.

Pelayanan Sosial: Orientasi Sosial Kebijakan Publik
Kebijakan sosial (Suharto, 2007:10) adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

In short, social policy refers to what goverment do when they attempt to improve the quality of people’s live by providing a range of income support, community services and support program (Bessant, Watts, Dalton dan Smith dalam Suharto, 2007:11).

Dari definisi diatas, orientasi pada pemenuhan kebutuhan merupakan kunci dalam melaksanakan kebijakan sosial. Kebijakan sosial dirancang sebagai strategi dalam memberikan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan hidup mereka, baik dari segi fasilitas maupun partisipasi masyarakat di dalamnya. Di dalam dinamika pelaksanaan kebijakan sosial, terdapat orang-orang yang tidak mampu secara optimal mengakses produk kebijakan dari pemerintah. Individu atau kelompok-kelompok tersebut dibatasi oleh kemiskinan yang menjerat mereka ke dalam lingkaran dominasi orang-orang yang lebih beruntung. Sebagai solusinya, pelayanan sosial dari pemerintah menjadi lampu hijau bagi keberlangsungan hidup kelompok-kelompok tersebut.
Pelayanan sosial adalah aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial (Suharto, 2007:13). Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Program-program pelayanan sosial dapat berupa bantuan langsung maupun melalui bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat. Sementara masyarakat sasaran bisa individu maupun kelompok masyarakat. Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa batasan sosial dalam hal ini menempatkan masyarakat rentan dalam prioritas sasaran. Masyarakat rentan didefinisikan masyarakat yang tidak mampu secara optimal mengakses sumber-sumber kehidupan guna menjaga keberlangsungan kehidupan mereka. Ketidakmampuan ini bisa disebabkan oleh keadaan masing-masing individu atau kelompok (kemiskinan, kebodohan, difabilitas, dll) maupun oleh sistem kehidupan yang berada di luar mereka (politik, kebijakan pemerintah, budaya masyarakat, dll).
Kerentanan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok masyarakat tersebut apabila didiamkan maka akan menyingkirkan mereka dari hakikat sebagai manusia yang memiliki hak asasi dalam kehidupan. Pemerintah, sebagai representasi masyarakat yang mempunyai kewenangan dalam mengatur kehidupan warga negaranya mempunyai kewajiban untuk membuat keadaan itu tidak terjadi. Kebijakan publik sebagai produk dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam pelaksanaannya harus dimasukkan unsur kebijakan sosial di dalamnya. Pelayanan sosial, sebagai bagian dari kebijakan sosial pada akhirnya perlu mendapatkan prioritas dalam porsi distribusi kebijakan.

Pendidikan : urgensi kebutuhan dan kesempatan
Menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan merupakan sebuah kebijakan yang perlu mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh masyarakat. Pendidikan mempunyai kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pendidikan mempunyai peran besar dalam menyiapkan sumberdaya manusia dalam menghadapi persaingan globalisasi yang mulai mengalami pergeseran dari yang berorientasi pada keunggulan komparatif (comparatif advantage) ke keunggulan kompetitif (competitive advantage) (Suharto, 2005:20). Selain itu, pendidikan dan ketrampilan yang memadai dari tenaga kerja juga memberi kontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi. Meski tidak secara langsung, tingkat pendidikan dan intelensi tenaga kerja yang baik akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas nasional. Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dalam sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2003 menunjukkan, kenaikan 1,0 % rata-rata pendidikan tenaga kerja dapat menaikkan produk domestik bruto (PDB) atau ekonomi riil per kapita sebesar 0,29 %. Tentunya hal tersebut dengan asumsi bahwa faktor-faktor yang berpengaruh lainnya seperti kondisi keuangan dan politik stabil atau tetap (ceteris paribus). Selain itu, dengan asumsi yang sama kenaikan 1,0 % rata-rata jam kerja tenaga kerja akan menaikkan PDB sebesar 0,18 %, dan kenaikan 1,0 % rata-rata pendidikan penduduk akan menaikkan PDB sebesar 0,19 %. Di lain pihak, kenaikan 1,0 % modal fisik per tenaga kerja hanya menaikkan PDB sebesar 0,04 %.
Namun sayangnya, dalam pelaksanaan di lapangan data tersebut sekedar menjadi hitungan diatas kertas ketika tingkat partisipasi pendidikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan masih bisa dibilang rendah. Sampai dengan tahun 2003 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaiakan jenjang sekolah menengah pertama atau jenjang lebih tinggi baru mencapai 45,8 %. Sementara itu, pada tahun 2004 rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 7, 24 tahun. Meskipun pada tahun 2004 angka partisipasi sekolah penduduk berusia 7-12 tahun sudah hampir 100 %, angka partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun dan penduduk usia 16-18 tahun masing-masing baru 83,5 % dan 53,5 % (Susenas 2004). Posisi pendidikan yang begitu penting dalam laju perubahan di masa yang akan datang tanpa diimbangi oleh akses yang lebih baik bagi kelompok miskin pada akhirnya akan membuat proses pembangunan berjalan di tempat tanpa adanya kekuatan untuk bersaing menghadapi kompetisi yang disebut globalisasi.
Pun demikian dengan yang dialami oleh difabel di negara ini. Difabel sering mengalami diskriminasi dalam mengakses pelayanan sosial yang diberikan pemerintah, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Sekolah luar biasa (SLB) yang disiapkan sebagai wadah pendidikan bagi difabel sampai saat ini hanya berdiri di kota belum menyentuh kebutuhan pendidikan bagi difabel yang berada di pelosok desa. Berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005, baru 66.610 anak difabel yang telah memperoleh pendidikan dengan mayoritas hanya jenjang sekolah dasar. Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ada 317.016 anak difabel usia sekolah, 5-18 tahun (http://www.kompas.co.id/, 10 Desember 2007). Gagasan sekolah inklusi yang muncul pada milenium kedua belum mampu mengatasi permasalahan akses difabel terhadap pendidikan ketika standar dan prasarana pendidikan yang diberikan masih belum memenuhi kebutuhan khusus yang diperlukan oleh difabel, selain tentu juga karena jumlahnya yang amsih terbatas. Saat ini baru ada 640 sekolah inklusi terdiri dari 548 SD, 52 SMP dan 40 SMA.

Pendidikan inklusi : antara hak dan eksistensi individu difabel
“Saya berkebutuhan khusus. Saya ingin terbang, tapi tidak bisa. Makanya saya membutuhkan orang lain yang mampu menciptakan pesawat terbang” ujar pakar pendidikan inklusi dari Inggris, Navin Kikabhi saat berbicara dalam penataran guru di Bandung, sebagaimana dikutip republika online, 15 Desember 2007.
Pendidikan inklusi adalah perluasan prinsip pendidikan untuk semua (education for all) yang berlaku universal. Pendidikan inklusi dilaksanakan dengan suatu landasan bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan pengajaran. Bergulir pasca Deklarasi Salamanca, Spanyol tahun 1994, pendidikan bagi difabel tidak lagi terbatas di sekolah luar biasa (SLB), namun juga diterapkan di sekolah-sekolah pada umumnya. Difabel (sebagai orang yang berkebutuhan khusus) mengikuti pendidikan bersama-sama dengan anak-anak atau siswa pada umumnya di sekolah reguler. Dalam konsep inklusi, suatu sekolah atau lembaga pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, berpusat pada siswa dan dikembangkan interaksi yang komunikatif dan dialogis.
Kesadaran persamaan hak bagi setiap individu untuk mengenyam pendidikan juga diamini oleh pemerintah Indonesia yang tertuang dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 mengenai hak dan kewajiban warga negara yang mencantumkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
Banyaknya konsensus kesetaraan pendidikan bagi difabel ternyata belum diimplementasikan secara nyata. Difabel masih terkurung dalam pendidikan sekolah luar biasa (SLB) dengan kurikulum dan pergaulan yang terbatas. Dilihat dari segi kontrol dan pelaksanaan, menempatkan difabel untuk menempuh pendidikan di SLB lebih mudah dikerjakan. Penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kurikulum mempunyai lahannya sendiri. Namun menempatkan difabel hidup bersama dengan difabel lainnya dalam jangka panjang justru akan memenjarakan mereka dalam sebuah penjara yang disebut eksklusifitas. Mereka terbiasa hidup dengan sistem pendidikan dan pergaulan sesama difabel. Ketika berhadapan dengan individu lain yang disebut “manusia normal”, beruntung jika mereka menerimanya sebagai sebuah tantangan dan menghadapinya dengan berfikir positif, yang sering terjadi difabel akan merasa dikucilkan. Mereka akan meratapi perbedaan yang mereka punyai, yang sayangnya perbedaan tersebut adalah sebuah kekurangan.
Resiko tersebut juga terbaca oleh pemerintah maupun pemerhati pendidikan di Indonesia, namun sayangnya baru pada awal milenium kedua, tahun 2000 an konsep pendidikan inklusi mulai ditawarkan. Pada akhir dekade 80-an, melalui SK Mendikbud No 2/U/1986 pemerintah sebenarnya telah menawarkan sebuah konsep sekolah terpadu. Dalam peraturan ini anak difabel dapat mengakses pendidikan di sekolah umum, tetapi dengan syarat tingkat intelegensi sang anak normal. Namun dalam prakteknya kebijakan ini tidak bisa berfungsi optimal karena sistem ini tidak didukung dengan penyesuaian kurikulum dan fasilitas belajar. Pendidikan inklusi yang ditawarkan belakangan juga setali tiga uang. Alih-alih mampu memberikan jawaban terhadap keresahan masalah kesetaraan pendidikan bagi difabel, sampai tahun 2004 Depdiknas baru berani menyatakan sekolah-sekolah inklusi di berbagai daerah sebagai rintisan awal (http://www.republika.co.id/, 15 Desember 2007). Sementara perkembangan jaman semakin pesat, difabel masih berada dalam posisi berjuang untuk sekedar mendapatkan kesempatan belajar dengan kondisi dan sistem yang lebih baik.
Pendidikan Inklusi adalah sistem pendidikan nasional yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhan individu siswa tanpa membeda-bedakan latar belakang kondisi sosial, ekonomi, politik, suku, bahasa, jenis kelamin, agama/kepercayaan, serta perbedaan kondisi fisik maupun mental (Setia Adi Purwanta, www.driamanunggal.org, 2008). Sebagai sebuah pelayanan, pendidikan akan memberikan kontribusi terhadap kepentingan individu, sehingga hak atau kebutuhan dari masing-masing individu yang berbeda merupakan sebuah nilai yang harus diprioritaskan. Bahwa difabel mempunyai perbedaan kondisi fisik semua pihak menyetujuinya, namun kondisi tersebut bukan merupakan sebuah pembenaran bahwa difabel tidak mampu bersaing atau menempuh pendidikan dengan kurikulum yang diajarkan di sekolah umum. Tuna netra, tuna rungu, atau tuna daksa merupakan difabilitas yang memberikan batasan secara fisik, namun tidak secara intelektual. Ketika mereka sampai saat ini terkurung dalam pendidikan SLB yang cenderung terbatas merupakan sebuah akibat dari ketidakmampuan (baca:ketidakmauan) pemerintah untuk menyediakan prasarana pendukung untuk mensupport kebutuhan mereka. Kesulitan dalam proses pembelajaran yang seringkali dijadikan penolakan penerapan konsep inklusi dapat direduksi dengan pemanfaatan media belajar yang ada. Pun demikian mengenai permasalahan kurikulum dan tenaga pengajar.
Pendidikan merupakan sarana untuk mendistribusikan pengetahuan bagi individu dengan harapan mereka dapat memanfaatkannya dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup. Sejauhmana pendidikan tersebut bermanfaat pada akhirnya harus memperhatikan kebutuhan dari peserta didik. Hal ini sebenarnya bukan hanya terbatas pada difabel, namun merupakan sebuah kritik terhadap konsep pendidikan yang diterapkan di negara ini. Ketika pendidikan didistribusikan dalam kapasitas yang sama, dalam wilayah peserta didik yang bermacam-macam, hasil akhir yang didapat adalah ketimpangan produktivitas masyarakat, yang menyebabkan ketimpangan kondisi sosial ekonominya. Seringkali yang dibutuhkan oleh difabel adalah penyesuaian kurikulum, bukan perbedaan kurikulum. Sejauhmana beban materi yang diajarkan, lama waktu yang diperlukan bagi terjadinya transfer ilmu merupakan benuk penyesuain yang diperlukan. Kebutuhan yang sama juga terjadi dalam perdebatan pentingnya guru pembimbing khusus. Peran sebagai guru bagi difabel dalam sekolah inklusi bukan merupakan peran sebagaimana guru pada umumnya yang berinteraksi dengan difabel setiap hari. Sejauh difabel mampu beradaptasi dengan pelajaran, konsultasi dengan guru pembimbing khusus dapat diabaikan. Distribusi tenaga pengajar yang sekaligus mampu menjadi tenaga pembimbing bagi difabel bukan merupakan keniscayaan bagi pemerintah. Dilengkapi dengan peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana bagi difabel untuk menjembatani hambatan fisik, pendidikan inklusi merupakan pekerjaan rumah bagi komitmen pemerintah dalam mengembangkan pendidikan yang setara bagi semua anggota masyarakatnya. Modal yang apabila dikembangkan dapat menjadi salah satu komponen penyangga terciptanya masyarakat inklusi sebagai indikator persamaan hak masyarakat dalam posisi sebenarnya sebagai “individu” . Apabila kondisi tersebut diabaikan, maka pelayanan sosial hanya berputar dalam wilayah pola bantuan karikatif, terdapat pemihakan terhadap kebutuhan kelompok rentan tanpa memberikan perhatian kepada esensi pelayanan dan output yang ingin dihasilkan. Jika demikian niscaya tujuan pelayanan sosial diatas yaitu bagaimana meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber kesejahteraan, termasuk dalam hal ini pendidikan menjadi sulit terpenuhi. Bahkan ketika bagi kelompok yang menjadi prioritas sasaran pelayanan sosial, kebijakan yang diambil pemerintah sampai saat ini kurang efektif, pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk merumuskan sebuah kebijakan yang berbasis hak akan terus semakin bertambah sebagai akibat semakin rendahnya kualitas masyarakat di dalamnya.

BLT Dalam Konteks Pelayanan Sosial

2008-06-09T23:04:00.000-07:00

Awal Mei 2008 pemerintahan SBY-JK mengumumkan rencana kenaikan BBM pada medio Mei-Juni, yang pada akhirnya dinyatakan dalam pengumuman resmi yang disampaikan oleh Menteri ESDM pada tanggal 23 Mei 2008. Dasar dari kebijakan tersebut adalah harga minyak dunia yang mencapai lebih dari USD 125/barel, jauh diatas angka yang dipatok pemerintah dalam APBN 2008 sebesar USD 95/barel. Beban yang ditanggung pemerintah untuk memberikan subsidi bagi pengadaan BBM berpotensi mengancam APBN secara keseluruhan. Sebagai alternatif menjaga keberlanjutan hidup masyarakat, terutama mereka yang disebut sebagai “orang miskin”, pemerintah menggulirkan lagi program bantuan langsung tunai (BLT), memberikan subsidi sebesar masing-masing Rp.100.000/bulan untuk jangka waktu 8 bulan. Lebih dari itu, pemerintah juga dengan lantang berteriak akan menaikkan jumlah beras untuk rakyat miskin yang diterima selama ini dari jumlah 10 kg menjadi 15 kg per bulan. Yang menjadi perhatian bagi berbagai kalangan, terutama bagi para pemerhati masalah kebijakan, bentuk BLT sebagai jawaban terhadap keluhan masyarakat akibat kenaikan harga BBM digugat mengingat bentuk yang sama yang digulirkan pada tahun 2005 dapat dikatakan kurang berhasil (baca:gagal) mengatasi beban hidup masyarakat (miskin) secara signifikan, plus dengan berbagai permasalahan sosial lain yang muncul.
Bantuan langsung tunai (BLT) merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam mempromosikan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, merupakan sebuah tindakan sebagai implementasi dari “whatever goverment do or not to do”, definisi kebijakan yang disampaikan oleh Bridgman dan Davis (dalam Edi Suharto, 2007). Sebagai sebuah kebijakan dalam bidang sosial, BLT pada hakikatnya merupakan sebuah pelayanan sosial dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial yang mungkin timbul seiring kenaikan beban hidup masyarakat. Pilihan strategi pemerintah untuk mengalihkan subsidi agar dapat secara langsung dinikmati oleh orang yang membutuhkan, secara tidak langsung mengamini BLT sebagai bentuk pelayanan sosial. Menyandingkan BLT dengan kepentingan menjaga stabilitas APBN mengkerangkai bentuk pelayanan sosial dalam kebijakan makro ekonomi yang menjadi alat ukur utama. Namun konteks pelayanan sosial sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang tersingkir dari akses-akses pemenuhan kebutuhan karena keterbatasan ekonomi menjadi tidak secara efektif dapat terwujud dengan bentuk subsidi langsung seperti yang dipilih saat ini. Edi Suharto dalam Semiloka Nasional “Pemetaan Model Pelayanan Sosial yang Berkeadilan” yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Sosiatri pada tahun 2007 pernah berseloroh bahwa pemerintah cukup sukses dalam menjaga amanat UUD 1945, yaitu memelihara fakir miskin dan anak terlantar, namun hanya berhenti pada kata memelihara, bukan pada mengentaskan mereka dari kemiskinan. Kebijakan BLT pada akhirnya semakin menegaskan kekhawatiran yang diungkapkan oleh Edi Suharto tersebut.
Bantuan langsung tunai (BLT) diberikan dalam bentuk uang secara langsung kepada masyarakat miskin tanpa disertai dengan bentuk pengawasan dan kontrol bagaimana dan untuk apa uang tersebut akan digunakan. Alih-alih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, penyalahgunaan dana, baik untuk keperluan konsumtif non kebutuhan primer justru akan semakin membenamkan ekonomi masyarakat. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat, mereka akan tersungkur dua kali ketika kebutuhan tak terjangkau, dan BBM tak mampu terbeli. Bahwa mereka yang menerima BLT adalah masyarakat yang benar-benar miskin (setidaknya demikian yang diyakini pemerintah), yang tidak mempunyai sandaran ekonomi, tidak secara serta merta mewajibkan mereka untuk menggunakan uang yang diperoleh untuk keperluan sehari-hari. Mereka masih mempunyai hutang yang harus dibayar di masa lalu, mempunyai kebutuhan yang diimpikan namun belum terpenuhi, serta melihat nominal yang cukup besar untuk sedikit menaikkan gengsi hidup, yang pada akhirnya memicu “penyelewengan” penggunaan dana BLT. Sampai dengan batas waktu BLT digulirkan mereka akan menjadi “peminta-minta” yang menunggu pemberian pemerintah, tanpa sebuah kesadaran untuk mengubah pemberian tersebut menjadi kekuatan untuk berdiri sendiri. Ketika BLT berakhir, selesai juga kehidupan mereka, atau setidaknya mereka harus kembali berpeluh untuk mendapatkan sesuap nasi.
Pelayanan sosial, meski pada hakikatnya merupakan kebijakan yang dilaksanakan dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun setidaknya harus dibingkai dalam konsep keadilan bagi masyarakat penerimanya. Pelayanan sosial yang berkeadilan sedikitnya mencakup tiga kata kunci sebagaimana yang disampaikan oleh Edi Suharto (2007), yakni (a) equally distributed (cakupan dan distribusinya menjangkau setiap segmen masyarakat secara merata); (b) accountably delivered (kualitasnya dapat diandalkan); dan (c) sustainably provided (diberikan secara melembaga dan berkelanjutan). Bahwa masyarakat miskin adalah kelompok yang paling berhak mengakses program ini, sekiranya banyak pihak yang tidak berkeberatan. Namun berkaca pada program tahun 2005, munculnya chaos di masyarakat bawah sebagai akibat munculnya kecemburuan tentu perlu mendapat perhatian tersendiri, apakah penerima BLT adalah mereka yang berhak atau masih terdapat individu-individu yang culas bermain dengan perangkat pemerintah. Pun demikian dengan bentuk program yang dipilih juga mengingkari tuntutan kualitas dan keberlanjutan pelayanan sosial. Bantuan tunai, tanpa kontrol terhadap penggunaannya, menjadi kontraproduktif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Efektifitas dan efisiensi bantuan yang diberikan dalam mengatasi keterbatasan masyarakat secara ekonomi dipertanyakan seiring tidak adanya program-program penunjang lain yang mendampinginya, yang bisa menjadi penopang atau menjaga keberlanjutan kehidupan ketika BLT berakhir.
Pelayanan sosial pada hakikatnya merupakan salah satu kebijakan penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai exit strategy terhadap munculnya kelompok masyarakat yang tersingkir dari proses pembangunan. Bagaimana pemerintah bertanggungjawab terhadap kelompok miskin akan terus menjadi sorotan ketika dalam kehidupan (yang sebenarnya) masih dijumpai individu yang mempunyai masalah setidaknya untuk mengakses pemenuhan kebutuhan primer. Program BLT sebenarnya dapat menjadi program yang efektif ketika dilaksanakan dalam kerangka yang jelas, baik dari latar belakang, tujuan, serta hasil akhir yang ingin dicapai yang disusun berdasarkan mekanisme perencanaan yang memperhatikan berbagai kondisi masyarakat dewasa ini. Bahwa BLT mampu mengamankan APBN perlu mendapat dukungan, setidaknya hal tersebut merupakan argumen dari para pakar ekonomi yang dimiliki pemerintah yang seharusnya mempunyai hitung-hitungan yang jelas, namun perlu dilaksanakan dengan beberapa kondisi. Pertama, bukan merupakan jawaban terhadap kebijakan lain (ex. kenaikan harga BBM), sehingga tidak terkesan sebagai suap bagi masyarakat. Kedua, merupakan hasil studi dari berbagai program sosial yang dilaksanakan selama ini, mengacu pada best practices dan bad practices yang muncul di dalamnya sebagai upaya mereduksi kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Kajian tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah perencanaan yang detail dengan menempatkan tujuan yang jelas, serta jika memungkinkan mencantumkan means of verification, indikator keberhasilan, sebagai alat ukur efektifitas program diakhir pelaksanaan. Kesan kacaunya penyusunan kebijakan pemerintah dalam menggulirkan BLT 2008 muncul ketika masyarakat miskin penerima BLT adalah mereka yang tercatat dalam data BPS tahun 2005. Kebijakan terkesan disusun terburu-buru tanpa perencanaan yang matang ketika untuk rentang waktu 3 tahun diasumsikan jumlah penduduk miskin yang layak dibantu tidak terdapat perubahan signifikan yang perlu diperhatikan untuk efektifitas kebijakan (Berubah dapat dikatakan berkurang atau bertambah. Pemerintahan SBY-JK mengklaim sudah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin selama mereka memimpin). Pun lagi dengan munculnya penolakan beberapa unsur pemerintah di tingkat bawah terhadap pengguliran BLT. Ketiga, didukung dengan program-program pemberdayaan sebagai penopang. Selain sebagai bentuk kontrol terhadap penggunaan uang yang diperoleh, munculnya program pemberdayaan akan mengarahkan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dengan bertumpu pada usaha yang mereka bangun dan miliki sendiri, yang usianya kemungkinan besar akan jauh lebih lama dibanding program BLT itu sendiri. Bentuk pelatihan ketrampilan atau pendidikan dalam periode tertentu masih mungkin dilakukan dan secara ekonomi mempunyai beban biaya lebih sedikit dibanding subsidi BBM yang selama ini diberikan. Point terakhir, keempat, adalah bagaimana program-program tersebut dilaksanakan secara solid oleh pemerintah. Kebijakan merupakan representasi dari dialog yang muncul dalam perencanaan pembangunan. Pada tahap ini, diharapkan juga mampu merepresentasikan kepentingan pemerintah di tingkat bawah, baik itu kepala desa atau RT/RW yang sayangnya pada pengguliran BLT 2008 justru banyak berteriak menentang karena besarnya resiko yang dihadapi. Adanya komunikasi yang baik antara pemerintah di berbagai tingkatan niscaya memberikan kredit tersendiri bagi image program di mata pemerintah, yang secara tidak langsung harus diakui memberikan motivasi bagi masyarakat untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Keseriusan pemerintah menjadi kunci terhadap sukses atau tidaknya sebuah kebijakan diimplementasikan dalam bentuk program. Dialog yang positf, dari pemikiran sampai pada perilaku akan mampu mengarahkan pembangunan pada level yang lebih baik dibandingkan sebuah upaya otak-atik data ekonomi dan statistik yang hanya “donk” bagi mereka yang merumuskan namun “blong” bagi mereka yang menjadi sasarannya.

Difabel dan Usaha Dekonstruksi Kesempurnaan

2008-06-09T23:03:00.000-07:00

Istilah difabel muncul dan digunakan di Indonesia mulai akhir millennium kedua atau mulai pada tahun 1998 sebagai istilah yang digunakan untuk menyebut individu yang mengalami kelainan fisik. Bukan sejarah singkat untuk sampai penggunaan istilah difabel. Pada decade 70-80an masyarakat dan pemerintah menyebut individu yang mengalami kelainan fisik sebagai penderita cacat. Namun dalam pandangan umum, penggunaan kata penderita dianggap tidak menggambarkan secara obyektif realitas yang dialami individu yang disebut. Individu yang mengalami kelainan fisik tidak selalu hidup dalam penderitaan. Mereka juga bisa bertawa tanpa merasakan penderitaan karena kondisi yang mereka alami. Penderitaan yang diasumsikan oleh masyarakat pada umumnya lebih disebabkan oleh persepsi orang diluar individu yang mengalami kelainan fisik. Istilah berikutnya yang digunakan adalah penyandang cacat. Namun pada perkembangannya istilah ini juga mengalami penolakan karena masih terdapat istilah cacat di dalamnya. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Kata cacat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada dasarnya lebih tepat jika dilekatkan pada barang atau benda mati. Seorang difabel bernama Bahrul Fuad dalam tulisannya memberikan sebuah ilustrasi, ketika sebuah pabrik memproduksi botol atau kaleng secara besar-besaran maka akan ditentukan bentuk, ukuran serta beratnya. Misalkan; botol tersebut berbentuk silinder dengan tinggi 10 cm dan berat 100 gram. Maka ketika ada beberapa botol yang dikeluarkan oleh alat produksi dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka botol tersebut dikatakan cacat atau afkir. Coba kita bandingkan jika kata cacat tersebut dilekatkan pada manusia?[1]. Tidak ada manusia yang diciptakan sama oleh Allah SWT. Perbedaan selalu ada walaupun itu pada sidik jarinya. Menyebut cacat berarti memnculkan istilah normal sebagai lawan katanya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana criteria manusia normal tersebut?.
Oleh karena alasan diatas, mereka yang disandangi dengan istilah tersebut berusaha untuk menemukan istilah yang lebih tepat dan netral dalam menggambarkan kondisi mereka. Maka dipakailah istilah difable yang merupakan akronim dari kalimat Different Ability People (manusia yang memiliki kemampuan berbeda). Dalam realitasnya memang setiap manusia memiliki potensi diri yang dapat dikembangkan termasuk mereka yang selama ini disebut cacat. Setiap manusia mampu untuk menggapai prestasi, hanya cara yang mereka gunakan saja yang berbeda.
Menjadi cacat adalah aib atau karma karena dosa orang tua, itu pemikiran yang berkembang di masyarakat kebanyakan. Pandangan negatif dari masyarakat memberikan dampak psikologis bagi individu yang mempunyai kelainan fisik. Akibat yang ditimbulkan selanjutnya adalah keterpurukan ekonomi dan menjalani hidup dengan perlakuan diskriminatif masyarakat. Perlu perhatian serius dari pemerintah terhadap hal ini karena bisa menimbulkan bahaya laten dalam kehidupan social masyarakat. Seiring konflik social yang intensitasnya cenderung bertambah serta bahaya bencana alam yang semakin sering terjadi, jumlah difabel mempunyai kemungkinan untuk terus bertambah. Kondisi tersebut diperparah dengan fakta bahwa sebagian besar individu yang mengalami kelainan fisik hidup dalam kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena akses mereka pada pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi serta politik sangat terbatas. Keterbatasan akses bagi individu yang mengalami kelainan fisik bukan hal yang tanpa alasan. Sebagian besar masyarakat kita belum menerima keberadaan difabel sebagai bagian integral masyarakat. Bagi pemerhati masalah social isu difabilitas juga belum menjadi berita penting yang harus diwacanakan di masyarakat.
Kecacatan yang oleh masyarakat kita masih dimaknai sebagai sifat abnormal, ketidak sempurnaan, dan keadaan yang rusak sehingga perlu untuk disempurnakan. Pemaknaan kata cacat sebagai ketidak sempurnaan ini menjadi sangat kontroversial jika dikaitkan dengan hakikat penciptaan manusia. Jika entitas manusia dipandang sebagai hasil dari sebuah proses maka kecacatan atau ketidaksempurnaan yang dilekatkan pada para penyandang cacat dapat juga dimaknai sebagai ketidaksempurnaan dari sebuah proses penciptaan manusia yang dilakukan oleh Allah s.w.t. Jika demikian adanya tentu ini sangat bertentangan dengan sifat ke Maha Sempurnaan Allah. Mungkinkah Allah melakukan kesalahan, minimal kekhilafan dalam menciptakan sebagian dari manusia sehingga mereka menjadi cacat? Dzat Allah yang maha sempurna tentu sangatlah jauh dari sifat salah, khilaf ataupun tidak teliti. Segala apa yang dilakukan oleh Allah tentu telah diperhitungkan dengan matang, detil dan seksama. Sehingga semua hasil karya Allah selalu diliputi oleh sebuah maksud dan jauh dari sifat sia-sia[2]. Allah dalam Al Quran menjelaskan bahwa penciptaan manusia dilakukan dengan jelas dan detail, mulai dari proses penciptaan secara fisik hingga maksud dari penciptaan manusia itu sendiri. Dalam surat At Tiin dijelaskan:”sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Kemudian Allah mengembalikan mereka ke posisi yang serendah-rendahnya(hina). Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya”. Dihadapan Allah, dimensi spiritual melalui keimanan dan amal sholeh lebih utama dibanding fisik. Dari sini dilihat bahwa tidak ada alasan untuk bersikap diskriminatif terhadap difabel.
Dalam teori bahasa dan kekuasaan yang perkenalkan oleh Michael Fucoult penyandang cacat sebagai salah satu kelompok minoritas tak berdaya serta tak punya pilihan sehingga menerima begitu saja istilah yang dilekatkan pada dirinya selama berabad-abad dan dipahami sebagai sebuah “budaya” yang tidak dapat dipisahkan dari sistem masyarakat kita.Cara berfikir diatas telah dikontruksikan oleh masyarakat kita selama berabad-abad menjadi bagian dari kehidupan mereka hingga tidak disadari hal tersebut sebagai sebuah kesalahan (ketidak adilan). Bahkan sebagian dari masyarakat- awam -kita masih meyakini bahwa kecacatan adalah kutukan atau dosa. Hanya karena istilah yang “kebetulan” disandangnya para penyandang cacat harus hidup menjadi kelompok marginal tersingkir dipojok hiruk pikuk kehidupan dibumi ini.
Dunia normalitas, secara sadar atau tidak, dalam dunia itulah kita hidup. Banyak hal untuk menunjukkan hal tersebut. Individu yang hidup di dalam suatu lingkungan masyarakat selalu berusaha untuk mengikuti apa yang kebanyakan orang lain lakukan dan dapatkan, misalnya kecerdasan dan kesehatan. Muncul nilai rata-rata dari segala perhitungan tersebut. Konsep normalitas muncul dari nilai rata-rata tersebut. Individu yang tidak memenuhi syarat nilai rata-rata akan disebut cacat atau tidak normal, dan itu berlaku dalam semua bidang kehidupan.
Istilah normal, normality, normalcy, norm, average dan abnormal masuk ke daratan Eropa relatif belum lama. Kata-kata tersebut mulai diperkenalkan dalam bahasa Inggris sekitar tahun 1840. Selanjutnya kata normal tersebut dipakai secara luas antara tahun 1840-1860. Jika konsep normalitas yang selanjutnya dibakukan dalam sebuah kata “normal” muncul di Eropa pada abad 19, lalu pertanyaannya apa yang melatarbelakangi munculnya pembentukan kata tersebut. Jawabnya adalah ilmu statistik –salah satu cabang ilmu matematika. Menurut Porter (1986), kata statistik muncul pertama kali pada tahun 1749 yang diperkenalkan oleh Gottfried Achenwall sebagai aritmatik politik- penggunaan data untuk kebutuhan negara dalam merancang kebijakan. Konsep ini kemudian beralih fungsi dari bidang politik ke bidang kesehatan ketika Bisset Hawkins memperkenalkan konsep medical statistik pada tahun 1829. Medical Statistik adalah sebuah konsep penggunaan angka untuk menggambarkan kondisi kesehatan seorang pasien.
Selanjutnya seorang ahli statistik Prancis Adolphe Quetelet (1796-1849) membakukan konsep normalitas pada pola pikir masyarakat. Dia mengatakan bahwa “law of error” yang digunakan oleh para ahli astronomi dalam menentukan posisi bintang dengan menghitung masing-masing kekuatan cahaya dari seluruh bintang dan kemudian mengukur rata-ratanya, juga dapat diaplikasikan pada manusia untuk mengukur berat dan tinggi mereka. Kemudian Quetelet merumuskan konsep yang diberi nama “l’homme moyen” atau manusia rata-rata. Konsep manusia rata-rata ini kemudian diadopsi oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia, dimana ukuran rata-rata disesuaikan dengan kondisi masing-masing masyarakat di setiap negara. Selain itu Quetelet juga memperkenalkan konsep “kelompok dibawah rata-rata” yang dia sebut “les classes moyen”[3] yang selanjutnya memunculkan konsep kecacatan. Dari teori yang disampaikan Quetelet konsep kecacatan menekankan pada kondisi fisik manusia seperti berat, tinggi dan bentuk tubuh. Jika terdapat inidividu yang memiliki karakteristik diluar karakteristik rata-rata, maka mereka digolongkan dalam individu yang tidak normal. Konsep ini kemudian diadopsi oleh masyarakat untuk melihat kecacatan. Sesuatu yang tidak memenuhi standar harus disesuaiakan untuk menjadi normal, yang selanjutnya dilakukan melalui operasi atau rehabilitasi medis. Menjadi pertanyaan kenapa penyesuaian dilakukan justru pada fisik seseorang yang tentunya mempunyai resiko besar dibanding melakukan penyesuaian terhadap benda, peralatan atau lingkungan disekitar kita ? Selain akan terus memacu kreatifitas kita, melalui penyesuaian lingkungan akan menjaga harkat kemanusiaan difabel dan menghilangkan diskriminasi yang selama ini terjadi.
Bukan persoalan mudah untuk membahas diskriminasi disini. Seringkali terdapat pertanyaan dalam diri masyarakat, apakah diskriminasi itu benar-benar ada, atau hanya muncul dari perasaan difabel itu sendiri ? Membahas diskriminasi dalam hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pandangan yang berbeda antara sudut pandang teori dan realitas pengalaman kehidupan. Secara leksikal, diskriminasi di definisikan perlakuan terhadap orang atau kelompok yang didasarkan pada golongan atau kategori tertentu. Dapat juga diartikan sebagai sebuah perlakuan terhadap individu secara berbeda degnan didasarkan pada gender, ras, agama, umur atau karakteristik yang lain. Dari dua definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa diskriminasi adalah bentuk perlakuan yang berbeda. Terhadap difabel, perlakuan tersebut didasarkan pada kondisi fisik mereka yang berbeda. Perlakuan diskriminatif masyarakat didasarkan pada asumsi bahwa dengan difabilitas yang dimiliki, difabel dianggap tidak mampu melakukan aktifitas sebagaimana orang lain pada umumnya.
Untuk menjawab pertanyaan awal apakah diskriminasi merupakan kenyataan atau perasaan, dapat digunakan ilustrasi pada penerimaan calon pegawai. Seringkali dijumpai syarat sehat jasmani dan rohani. Biasanya persyaratan tersebut tertulis tanpa penjelasan, sehingga maknanyapun sangat umum. Arti sehat jasmani dapat dimaknai bahwa selain seseorang tidak memiliki kekurangan fisik, dia juga terbebas dari segala penyakit seperti penyakit ginjal, kanker, atau penyakit lainnya. Sedangkan sehat rohani dapat juga diartikan bukan hanya sehat secara mental (psikis) namun juga sehat secara moral. Namun kebanyakan kedua istilah sehat jasmani maupun rohani lebih merujuk pada kondisi difabel seseorang. Seseoarang akan dengan langsung ditolak menjadi pelamar kerja jika nyata-nyata dia buta, tuli, bisu, atau pincang. Namun tidak bagi mereka yang mengidap penyakit kencing manis, radang paru, atau penyakit sejenis yang tidak nyata kelihatan. Hal ini akan menjadi aneh ketika kedua persyaratan tersebut digeneralisasikan untuk semua jenis pekerjaan. Padahal tidak semua pekerjaan membutuhkan persyaratan fisik. Untuk sekedar mengetik surat, tentu tidak dibutuhkan bahwa seseorang harus bisa bicara ataupun mendengar bahkan berjalan dengan benar. Kenyataan tersebut secara tidak langsung mengubur semangat difabel untuk memperoleh pekerjaan. Contoh lainnya adalah pada penyediaan fasilitas umum, seperti kantor pemerintahan, sekolah, kampus dan sebagainya. Kebanyakan fasilitas tersebut dibangun tanpa memperhitungkan keberadaan difabel. Padahal sebagai warga negara mereka memiliki hak yang sama untuk menikmati fasilitas yang dibangun oleh pemerintahnya. Tidak mempedulikan kepentingan mereka berarti juga telah memperlakukan difabel secara diskriminatif. Kenyataan diatas jelas menunjukkan bahwa diskriminasi bukan hanya perasaan difabel, melainkan sebuah realitas yang ada di hadapan kita.

[1] www.cakfu.info
[2] www.cakfu.info
[3] www.cakfu.info

Pilkada : Barometer Pendidikan Politik Masyarakat

2008-06-09T22:47:00.000-07:00

Juni 2008, satu tahun menjelang pemilu presiden 2009, tensi politik di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup berarti. Lebih dari sekedar persaingan individu yang mulai menjual dirinya untuk menikmati kursi RI 1, gejolak di tingkat lokal dengan sebutan Pilkada, baik dalam skala provinsi maupun kabupaten turut memperkeruh suasana. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto yang memutuskan Thaib Armain sebagai Gubernur Maluku Utara (Malut) terpilih mengalahkan Abdul Gaffur seolah seperti menggelindingkan bola panas perseteruan antar parpol yang merembet dan sangat berpengaruh terhadap eskalasi politik pemilu 2009. PAN dan Golkar, pengikut setia SBY dalam pemerintahan, menggeliat dan mulai menunjukkan jati diri (kalau tidak bisa disebut dengan keegoisan politik) mereka, ketika calon yang mereka ajukan tersingkir oleh wakil dari Partai Demokrat, partai utama pengusung SBY dalam pilpres 2004. Ancaman impeachment PAN terhadap SBY, serta mogok kerja wakil-wakil Golkar dalam raker yang dipimpin Mendagri menggoyang pemerintahan dan meninggalkan SBY menjadi satu-satunya orang yang bertanggungjawab terhadap semua masalah yang timbul. Statement Surya Paloh, salah satu ketua DPP Golkar yang menyatakan bahwa kader mempertimbangkan kembali koalisi Golkar-Demokrat di 2009, setidaknya menjadikan sebuah indikasi bahwa kepentingan masing-masing parpol dan wayang-wayang politik mulai diutamakan, mengabaikan peran mereka dalam pemerintahan yang seharusnya menjadi dalang dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat. Gegeran kemenangan wakil PKS dalam pemilu Jabar dan Sumut menambah kebingungan partai-partai besar untuk segera merapatkan barisan mencari sekutu yang abadi, setidaknya sampai 2009.
Benturan fisik antar pendukung, seperti yang terjadi di Malut, atau dalam pemilihan bupati di Sinjai, Sulawesi Selatan (6 Juni 2008), merupakan hasil dari tawar-menawar kepentingan politik di tingkat pusat, yang pada akhirnya memberikan kesengsaraan tersendiri bagi loyalitas masyarakat di tingkat bawah. Pemerintahan Soeharto selama 32 tahun, dengan cengkeraman politik yang cukup kuat, seolah memberikan sebuah trauma tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Ketika hegemoni tersebut berakhir, semua berlomba untuk memperoleh kekuasaan dengan berlindung di balik bingkai demokrasi dan reformasi. Bahwa pilkada selama ini hanya akal-akalan pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan, direspon dengan tuntutan sebuah pilkada langsung, dengan suara rakyat sebagai penentunya. Tuntutan yang diamini oleh pemerintah, namun sayangnya kurang dipersiapkan dengan matang.
Secara psikologis, masyarakat masih berada dalam euforia kebebasan. Polisi, atau alat-alat hukum lainnya bukan lagi menjadi sebuah instrumen kekuasaan yang harus ditakuti, terlebih lagi dengan stigma lembaga negara yang rentan suap dan korupsi, semakin menempatkan masyarakat dalam posisi yang benar dan harus dipenuhi semua keinginannya. Ketika pada akhinya pilkada langsung menjadi media dalam menentukan kepala daerah, maka orang yang mereka dukung, harus menang. Namun sayangnya, egoisme tersebut merembet ke dalam pemikiran partai-partai politik. Alih-alih memberikan sebuah pengetahuan politik kepada masyarakat, mengingat selama ini sudah terbelenggu dengan hegemoni orde baru, partai-partai politik justru menjadi alat untuk merebut kekuasaan. Hal tersebut diperparah dengan cara-cara yang kurang bijak. Pengerahan massa di ruang-ruang terbuka, konvoi di jalan raya, dan memberikan suap kepada pemilih menjadi jalan yang ditempuh untuk mendapatkan kepercayaan dan sebagai serangan terhadap calon yang lain. Hal-hal tersebut seringkali mengundang reaksi dari lawan politik mereka, yang kemudian diaktualisasikan dalam benturan fisik. Dengan kekuatan penegak hukum yang terbatas dan tidak mendapatkan respek dari masyarakat, anarkisme menjadi perwujudan emosi masyarakat yang tidak bisa dicegah, yang sayangnya, tidak terdapat batasan mana yang merupakan wilayah politik dan mana yang merupakan wilayah umum. Gangguan keamanan, chaos di suatu wilayah, pengrusakan fasilitas publik menjadi hal yang seringkali harus dihadapi oleh masyarakat umum yang tidak secara langsung berafiliasi dengan kegiatan politik.
Bahwa masyarakat Indonesia adalah berbeda-beda dan terkurung dalam beberapa eksklusifitas kelompok sepertinya menjadi hal yang terlupakan oleh partai politik. Berbicara masalah perbedaan masyarakat (multikulturalisme) berarti menyinggung bahasan yang mempunyai dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi merupakan modal yang dapat menghasilkan energi positif. Di sisi lain dapat menjadikan segregasi dan ledakan destruktif yang dapat menghancurkan struktur, sistem, dan pilar-pilar yang sudah dibangun. Kedua sisi tersebut berkompetisi sesuai dengan proses bekerjanya fungsi multikultur itu sendiri (Maslikhah, 2007:3). Perbedaan tersebut didasarkan pada realita yang dijumpai dalam masyarakat dewasa ini. Sebuah masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang dan kepribadian memberikan perbendaharaan kebudayaan dan potensi SDM yang luar biasa. Dalam sebuah kehidupan bernegara, banyaknya kebudayaan berarti semakin besar potensi pariwisata dan sumber daya manusia (SDM) yang dapat “dijual”. Kebudayaan merepresentasikan cipta, rasa dan karsa masyarakatnya. Apabila hal tersebut diaktualisasikan dalam bentuk kesenian dan barang-barang sebagai simbol budaya, dapat dibayangkan betapa beruntung sebuah bangsa yang memiliki masyarakat multi etnik. Investor tidak hanya disuguhi sebuah kebudayaan, namun dapat memilih dalam budaya mana dia akan berhasil investasinya. Namun disisi lain, sentimen kelompok justru sering menghambat pembangunan masyarakat, dalam hal ini termasuk pendidikan politik bagi mereka. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, kelompok merupakan jaminan terhadap kelangsungan hidup seseorang. Hal tersebut disebabkan dalam kondisi kemakmuran, seseorang cenderung akan membagi dengan orang yang dekat dengan dirinya, yang masuk dalam lingkaran kebudayaan yang sama. Hubungan tersebut secara tidak langsung meningkatkan ego budaya dan paham dari masing-masing kelompok masyarakat. Individu dalam setiap budaya akan mengutamakan kelompoknya dalam akses menuju peningkatan kesejahteraan. Meski menyadari bahwa persaudaraan dalam politik tidak akan abadi, hal tersebut berlaku dalam setiap masyarakat sehingga benturan kepentinganlah yang pada akhirnya terjadi. Didukung dengan sistem keamanan negara yang belum mampu menjaga kestabilan kehidupan masyarakat sebagaimana disebutkan diatas, benturan kepentingan diaktualisasikan dalam bentuk kekerasan dan kerusuhan. Dampaknya adalah melemahnya kepercayaan pihak luar terhadap bangsa tersebut, yang tidak hanya sebatas masalah investasi dan pariwisata namun juga menyentuh level ekonomi dan sosial politik masyarakatnya.
Mengembalikan pilkada kepada wewenang DPRD tentu bukan menjadi pilihan yang bijak (setidaknya saat ini) mengingat kepribadian pemimpin-pemimpin kita yang masih lemah terhadap apa yang disebut kekuasaan, namun pilkada dengan segala resiko kerusuhan, termasuk juga pemborosan di dalamnya seperti halnya yang selama ini terjadi juga perlu mendapatkan evaluasi menyeluruh.
Partai politik dan pemerintah memegang peranan utama dalam penyelenggaraan sebuah pilkada, karena mereka merupakan otak dari serangkaian kegiatan provokatif yang berujung kerusuhan dewasa ini. Menafikkan kepentingan kelompok jelas bukan menjadi solusi yang layak diajukan karena parpol memang dibentuk sebagai sarana aktualisasi kepentingan kelompok, namun permainan politik yang cantik akan membawa perubahan emosi masyarakat. Fenomena kemenangan PKS dapat dijadikan pelajaran tersendiri. Dengan jumlah massa yang sedikit, tanpa kampanye yang berlebihan berbuah manis dengan kesuksesan menggaet mayoritas suara pemilih. Hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dialami rival-rivalnya. Massa dalam jumlah banyak yang terkumpul menjadi satu di lapangan, emosi yang begitu tinggi ketika melintasi jalanan berbanding terbalik dengan hasil yang diperoleh di babak final. Partai-partai tersebut cukup sukses memobilisasi massa dengan tawaran hiburan maupun iming-iming rupiah, namun tidak mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memilih wakil mereka. Kekalahan pada tahap akhir hendaknya tidak diaktualisasikan hanya dalam bentuk protes, namun juga perlu mengevaluasi kemampuan diri, pembenahan kedalam sejahumana kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Rivalitas Hillary Clinton vs Barrack Obama dalam pemilihan wakil Partai Demokrat dalam pemilu presiden menjadi bukti sahih indahnya perseteruan dalam kampanye politik. Berseteru, bahkan saling melontarkan hujatan terhadap pihak lawan berakhir dengan penghormatan pihak yang kalah kepada si pemenang berdasarkan kepentingan yang lebih besar, yang dalam kasus ini adalah demi kemenangan partai mereka. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Saling memuji di babak awal, bersikap saling menghormati dibawah kalimat “jangan saling menghujat, biar rakyat yang menilai” berakhir antiklimaks di babak pungkasan. Ketika salah satu pihak kalah, umpatan, cacian bahkan serangan terbuka dilayangkan kepada pihak pemenang. Hal tersebut akan membawa dampak yang lebih panjang dibanding yang terjadi di Amerika. Ketika palu sudah diketok, dan pemenang sudah dimumkan, akan sulit merubahnya ketika salah pihak yang kalah merasa dicurangi. Revisi terhadap hasil pilkada jelas akan menyulut kerusuhan dalam skala yang lebih luas, seperti yang terjadi dalam pemilu Malut. Selain tentu saja akan menjadi pembenar “kegagalan” penyelenggara pemilu yang berujung pada menurunnya kredibilitas pemerintah di dalamnya.
Bagaimana posisi pemerintah ?? seperti halnya parpol, kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan seringkali dituding sebagai salah satu penyebab pemerintah sebagai penyelenggara pilkada tidak pernah bisa berdiri netral. Tetapi dibandingkan dengan parpol, mengontrol kinerja pemerintah lebih masuk akal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tangan kanan pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang dibuat pemerintah. Dengan asumsi bahwa peraturan yang ada sudah merupakan konsensus dari pemerintah dan DPR sebagai representasi parpol, pelanggaran terhadapnya dapat dijadikan pijakan untuk melakukan protes terhadap hasil pilkada. Peraturan-peraturan tersebut dapat dijadikan media bagi masyarakat untuk mengontrol kinerja KPU yang secara tidak langsung memberikan sebuah pemahaman bagi KPU bahwa mereka mempunyai ikatan hukum yang tidak bisa dipermainkan. Peran sebagai penyelenggara pemilu hendaknya juga didukung dengan ketegasan dalam penegakan aturan. Pencurian start kampanye dengan dalih apapun, suap atau bentuk-bentuk pelanggaran lainnya harus ditindaklanjuti dengan sanksi. Ketika hal tersebut tidak direspon dengan serius oleh KPU atau Panwaslu, pelanggaran-pelanggaran berikutnya akan menyusul dan menjadi pembenaran terhadap klaim atau protes-protes ketika pilkada berakhir.
Sepuluh tahun reformasi memang menjadi cobaan yang cukup berat bagi kehidupan politik di Indonesia. Hingar bingar demokrasi seolah memberikan kewenangan bagi semua orang untuk berdiri sejajar masuk dan mengambil alih kekuasaan. Namun sayangnya kondisi tersebut justru menimbulkan perselisihan yang terjadi di semua level masyarakat. Transisi kekuasaan berjalan cepat, namun hanya menguntungkan sebagian pihak, dan mengabaikan kepentingan yang lebih luas yaitu kesejahteraan masyarakat. Ketika pucuk kekuasaan didapat, para pemenang seolah lupa bahwa saat ini mereka berada disana bukan karena dukungan segelintir orang, melainkan dari suara masyarakat secara langsung. Pilkada, dengan partisipasi “langsung” masyarakat hendaknya diikuti dengan kesejahteraan “langsung” bagi mereka. Bahwa itu menjadi masa depan atau mimpi, pada akhirnya kita sendiri yang menentukan.

Heru Nurprismawan
Institute for Social Development